Jeritan Rakyat Miskin Di Tengah Polemik BPJS

Sahabat VOA-Islam...

Hati seorang ibu mana yang tidak menjerit ketika menyaksikan buah hatinya yang di kandung selama 9 bulan meninggal di pangkuan, seperti yang di alami ibunya bayi Tiara Debora (4bln) bayi lucu dan mungil yang meninggal dalam perjalanan pulang dari RS Mitra keluarga karena di tolak di rawat inap dengan alasan uang muka perawatan dari orang tuanya tidak mencukupi untuk pelayanan lanjutan.

Sungguh sangat ironis nyawa bayi Debora melayang hanya karena kesalahan orang tuanya yang miskin, yang tidak mampu membayar uang muka perawatan kepada Rumah Sakit swasta. Nilai kemanusiaan kini sudah tergerus, kalah dengan nilai rupiah. Sayangilah kami orang miskin, nyawa seseorang tidak bisa di beli dan diganti dengan rupiah walaupun itu jutaan bahkan miliyaran rupiah. Itulah fakta kehidupan zaman sekarang, kehidupan yang serba materialistis sampai nyawa seseorang pun tidak ada harganya dibandingkan uang.

Fakta yang serupa bisa kita lihat dan rasakan ketika kita berobat ke puskesmas, walaupun melalui jalur umum bukan jalur BPJS, tapi karena uang pendaftarannya murah jadi pasien sangat membludak bahkan antrian pasien BPJS lebih parah lagi. Kalau pasien hanya sebatas sakit  flu, batuk, masuk angin,sakit kepala, kasus demikian bisa langsung ditangani di Puskesmas. Tapi jika pasien menderita penyakit lain yang cukup serius,  mayoritasnya, mereka akan diberikan surat rujukan oleh petugas kesehatan di Puskesmas, dengan alasan fasilitas dan obat-obatan yang kurang memadai.

Walau terdengar sopan seperti memberi rujukan kepada rumah sakit swasta, tetapi pada kenyataannya kita tidak bisa menutup mata bahwa penanganan untuk pasien rujukan memang tampak  berbeda dengan pembayaran yang cash, tak jarang kita melihat antrian panjang pasien rujukan duduk berjam-jam menanti pelayanan padahal dengan kondisi badan dan kesehatan yang sedang sakit dan tak berdaya, karena mengidap penyakit yang cukup serius.

Di mana realisasi janji Pemerintah yang mengatakan bahwa dengan adanya program BPJS pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin akan menjadi lebih baik. Faktanya kasus-kasus di atas tetap banyak terjadi di era program BPJS yang dicanangkan pemerintah. Masyarakat miskin tetaplah susah. Lantas apa yang akan di peroleh rakyat miskin dengan adanya BPJS ?

Ya pada awalnya janji pemerintah tentang BPJS itu terdengarnya sangat bagus dan menggiurkan, apalagi buat masyarakat miskin, pasalnya dulu biaya kesehatan dipandang sangatlah mahal dan kemudian saat ini dijanjikan murah dengan adanya BPJS. Tapi faktanya biaya menjadi murah tapi dengan kualitas pelayanan yang seadanya dan jauh dibandingkan dengan pasien umum yang membayar cash. Padahal pada hakekatnya peserta BPJS, mereka pun  sebenarnya membayar, tidak gratis, karena dalam BPJS juga ada iuran yang harus ditanggung dan dibayar oleh masyarakat rutin tiap bulannya. Dan jika telat akan dikenai denda atau kemudian menjadi gugur kepesertaan ansuransi BPJS nya apabila tidak bisa membayar iuran bulanannya secara rutin.

Itulah fakta di lapangan yang bisa menjadi polemik tentang penerapan program BPJS oleh pemerintah. Belum lagi polemik ini semakin mencuat, takala kami sebagai seorang Muslim mengetahui bahwa ansuransi BPJS itu dipandang haram hukumnya, karena ada 3 unsur pelanggaran dalam BPJS menurut pandangan syariat, yaitu : Gharar (ketidak jelasan); Mukhtaharah (untung untungan); Riba fadhl (kelebihan antara yang diterima dan yang di bayarkan) termasuk denda dari keterlambatan. Yang menyatakan haram diantaranya, saya kutip dari pernyataan Dr Muhammad Arifin Badri, pengusaha muslim.com  . Dia mengatakan bahwa "BPJS kesehatan terkategori asuransi komersial, jadi hukumnya haram,".

Ah memang sudahlah , pada situasi saat ini banyak dilema yang dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin dan memang motto "Orang miskin dilarang sakit,"  itu masih berlaku di era BPJS. Karena ternyata masih banyak pasien masyarakat miskin yang meninggal karena di pingpong dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lainnya.

Wahai pemerintah dan penguasa yang kami hormati, janganlah dengan adanya program BPJS ini, anda berusaha untuk menghilangkan peran dan tanggung jawab negara dalam mengurus rakyat termasuk urusan jaminan kesehatan.  Sementara Anda adalah seorang Muslim yang tentunya Anda pun punya keyakinan bahwa kelak di akhirat kepemimpinan Anda akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT.  Ingatlah sabda Rasulullah SAW  :
"Pemimpin yang mengatur urusan manusia (imam/khalifah)adalah bagaikan pengembala dan dialah yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya (gembalaannya) (HR Bukhari no 4904 dan 6719 Muslim no 1827).

Karenanya melalui tulisan ini saya memberikan saran dan masukan kepada pemerintah untuk mengevaluasi kembali program asuransi kesehatan BPJS dan menggantinya dengan program yang lebih baik dan maslahat bagi umat dan diridhai Allah SWT. Wallahu a'lam Biashowab. [syahid/voa-islam.com]

Kiriman Kiriman Tati Ristianti