Ismail Haniyah : Menolak Tuntutan De-Militerisasi Hamas Oleh Zionis

GAZA CITY (voa-islam.com) - Seperti sudah digariskan oleh Kepala Biro Politik Hamas, Khaled Mishaal, yang secara tegas mengatakan, bahwa Hamas tidak akan melakukan kompromi apapun dengan fihak manapun, terkait dengan penyelesaian masalah Palestina.

Termasuk desakan dari Zionis-Israel, Amerika, dan sejumlah negara Arab yang ingin melakukan de-militerisasi (perlucutan senjata) terhadap Hamas. Karena, demiliterisasi itu sama halnya menyerahkan leher rakyat dan bangsa Palestina kepada Zionis-Israel. Demiliterisasi itu, hanya akan memperpanjang penjajahan dan perbudakan oleh Zionis. Kekuatan militer Zionis harus dengan kekuatan militer oleh rakyat dan bangsa Palestina.

Sikap Khaled Mishaal yang sangat tegas itu, kemudian dilanjutkan dengan Perdana Menteri Hamas, Hamas Ismail Haniyeh, menanggapi gencatan senjata yang mengakhiri  serangan Zionis-Israel secara besar-besaran terhadap Jalur Gaza, selama 51 hari, dan berlangsungya pemboman tanpa henti, serta tuntutan Zionis-Israel yang menuntut de-milierisasi, secara tegas Haniyah, mengatakan Palestina tidak akan pernah menerima tuntutan apapun dari fihak Zionis.

Ismail Haniyah, mengatakan bahwa Hamas, "tidak akan pernah menerima rencana regional atau internasional yang bertujuan melakukan de-militerisasi terhadap Hamas, Brigade Izzuddin al-Qassam, dan perlawanan Palestina", tegasnya, Jum'at, 5/9/2014. 

Kampanye demiliterisasi sangat keras, dan sudah disuarakan dan menjadi tuntutan mutlak Zionis. Negara Yahudi yang sudah melakukan blokade selama tujuh tahun, tidak mau melakukan negosiasi apapun, tanpa jaminan adanya demiliterisasi. Tapi, semua tuntutan Zionis-Israel telah ditolak oleh para perunding Palestina di Kairo.

Keluarnya pernyataan Ismail Haniyah bersamaan dengan tercapainya sepakatan gencatan senjata yang mengakhiri invasi milier Zionis-Israel selama 51 hari, dan  pemboman Zionis-Israel yang menghancurkan Jalur Gaza, mengakibatkan tewasnya lebih dari 2.100 warga Palestina tewas, ribuan lainnya mengalami luka, dan kehancuran infrastruktur di Gaza.

Kesepakatan gencatan senjata itu dicapai melalui pembicaraan tidak langsung antara negosiator Palestina dan Israel yang difasilitasi oleh Mesir. Kesepakatan itu juga salah satu diktum yang paling penting, Zionis-Israel menyapakati dibukanya blokade atas Gaza. Keputusan ini, kemudian dirayakan oleh Hamas sebagai "kemenangan" atas Zionis-Israel, yang selama pembicaraan gencatan senjata di Kairo - menuntut de-militerisasi (perlucutan senjata) terhadap semua faksi perlawanan Palestina.

"Negosiator (juru runding) Palestina di Kairo berjuang habis-habisan melawan permintaan Zionis-Israel untuk de-militerisasi (perlucutan senjata) terhadap perlawanan," kata Haniyeh dalam khotbah Jumat, disampaikan dalam reruntuhan sebuah masjid di kamp pengungsi Al-Shati di barat kota Gaza, yang sudah porak-poranda akibat serangan udara pesawat tempur Zionis-Israel selama serangan baru berakhir.

"Orang-orang Palestina hanya akan menerima perlucutan senjata perlawanan dengan syarat bahwa Israel juga harus dilucuti," kata Haniyeh. "Gaza telah memenangkan melawan invasi yang kedua oleh militer kedua, dan juga kemenangan politik", tambahnya. Kemenangan itu, dicapai dengan pengorbanan dan kucuran darah rakyat dan Muslim Palestina. Perjuangan ini akan terus berlanjut, sampai Palestina terbebaskan dari cengkeraman Zionis, tambah Haniyah.

Perdana Menteri Turki, Ahmet Davotoglu, menegaskan tidak akan melakukan normalisasi hubungan dengan Zionis-Israel, sampai negeri Yahudi itu, membuka blokade terhadap Gaza. Hubungan Turki-Israel memburuk sejak serangan Zionis-Israel terhadap kapal Mavi Marmara. Turki menarik Duta Besarnya dari Tel Aviv, dan posisi itu, tetap dikosongkan sampai hari ini. Meskipun, Zionis telah menyepakati memberi ganti rugi bagi korban kapal Marvi Marmara oleh serangan Zionis.

Sementara itu, Pemerintah Qatar, di mana Sultan Hamad at-Tsani, mengatakan memberikan dukungan kepada Hamas. Secara tegas, Tsani menyatakan bahwa Hamas telah mengangkat kepala Dunia Islam dan Arab dalam menghadapi konspirasi internasional. Hamas memberi kebanggaan kepada bangsa Arab, tegasnya. Qatar juga menjanjikan membangun kembali Gaza yang sudah menjadi puing-puing, akibat serangan udara Zionis.

Pembangunan kembali Gaza, ditaksir akan menghabiskan dana $ 8 miliar dollar. Ini akan dipikul oleh Qatar, Turki, dan sejumlah negara lainnya, yang sekarang mendukung perjuangan rakyat Palestina. Sementara itu, lembaga-lembaga charitas (kemanusiaan) Turki, mengumpulkan dana dari rakyat Turki, dan membantu pembangunan kembali Gaza. Mereka merasakan kesedihan atas kondisi yang dihadapi Muslim Gaza.

Selanjutnya, Haniyah akan melepaskan jabatannyng setelah pembentukan pemerintah persatuan Palestina di Tepi Barat nanti. Di mana pemerintahan nasional itu, terdiri dari perwakilan dari Hamas dan Fatah. Pemerintah persatuan adalah hasil dari kesepakatan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah yang sudah ditandatngani bulan Juli lalu.

Kesepakatan antara Hamas dan Fatah ini, mendapatkan penolakan dan tantangan dari Zionis dan Amerika. Bahkan, Zionis mensyaratkan kepada Mahmud Abbas, membatalkan perjanjian dengan Hamas, jika perundingna damai ingin dilanjutkan.

Dibagian lain, kesepakatan gencatan senjata dengan Zionis-Israel, salah satu diktum atau poin penting, yaitu Zionis-Israel harus  membuka semua penyeberangan perbatasan antara Jalur Gaza dan Israel - dan kesepakatan ini  menandakan akhir dari blokade selama tujuh tahun terhadap Gaza.

Perjanjian gencatan senjata itu, juga menyerukan memperluas zona gencatan senjata,  di mana nelayan Palestina diizinkan menangkap ikan dilepas pantai Gaza. Dalam khotbahnya di hari Jum'at itu, Haniyah mengatakan bahwa prioritas sekarang akan difokuskan kepada pembangunan kembali Gaza, dan mengakhiri blokade yang sudah berlangsung selama tujuh tahun oleh Zionis- Israel dengan membuka semua penyeberangan perbatasan wilayah itu. 

Sejumlah Lembaga Hak Asasi Manusia Internasional (HRW) telah melaporkan Zionis-Israel kepada Mahkamah Kejahatan Perang Internasional, dan meminta mengadili negara Zionis itu atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya terhadap penduduk sipil di Gaza.

Ini menjadi agenda penting oleh HRW melihat kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Zionis, dan gerakan ini mendapatkan sejumlah LSM internasional untuk menyeret negara Zionis itu. Wallahu'alam 

[email protected]