Ketua HTI Jakarta Tolak Wacana Lokalisasi Tempat Demonstrasi

Pernyataan Sikap

Ketua HTI Jakarta, Tisna As Syirbuni diundang oleh Kapolda Metro Jaya (Tito Karnavian) dalam Acara Coffe Break beserta beberapa Ormas Islam, Serikat Buruh, Pemprov DKI dan pihak DPR.

Tema acara tersebut adalah: “Menciptakan Unjuk Rasa yang tertib dan damai”, yang berlokasi di Main Hall Gedung Utama Lantai 1 Poda Metro Jaya (Rabu, 26/8).

Pihak yang diundang dan hadir dalam acara tersebut, diantaranya :  Achmad Juned (Wakil Sekjen DPR), Perwakilan Pemprov DKI Jakarta, Antoni Hilma (APINDO), Krisnadi (Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Jakarta), Gradi Nagara (BEM UI), Said Iqbal (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia), Tisna As Syirbuni (Hizbut Tahrir Jakarta), Muhammad al Khaththath (FUI), Nanang Kosim (Gerakan Pemuda Islam Indonesia), Ridho Al Attas (FPI) dan Muhammad Fabil (Serikat Pekerja PPMI).

Polda Metro Jaya mewacanakan adanya Lokalisasi tempat demo ditempat tertentu, agar dianggap tidak menyebabkan kemacetan. Walaupun setiap aksi unjuk rasa dijamin Undang-undang, namun kedepannya, Pemprov DKI, DPR dan Polda Metro Jaya berencana membuat tempat yang bernama “Alun – alun Demokrasi”, dimana tempat tersebut nantinya akan digunakan khusus untuk setiap aksi unjuk rasa/demonstrasi.

Menanggapi wacana tersebut, Ketua HTI Jakarta, Tisna As Syirbuni menyatakan sikap :

1. Mengucapkan terima kasih kepada Pihak Kepolisian karena dalam setiap aksi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) selalu dikawal oleh Pihak Kepolisian baik pengawalan, pengamanan maupun pengaturan lalu lintas.
2. HTI juga mengucapkan terima kasih kepada Pihak Kepolisian atas bantuan lobi-lobi pada pihak-pihak tertentu sehingga HTI bisa melakukan audiensi, terutama dengan pihak-pihak yang takut dengan Ormas Islam.
3. Kanalisasi pelaksanaan demonstrasi/penyampaian aspirasi di suatu tempat tertentu (sebagaimana disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya) adalah langkah yang tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena fakta yang sering terjadi dimana aksi yang dilaksanakan di tempat-tempat yang dituju saja tidak sampai aspirasinya, apalagi aksi yang dilaksanakan di tempat yang jauh dari tempat yang dituju.
4. HTI meminta bantuan kepada Pihak Kepolisian untuk menjadi fasilitator agar Ormas-Ormas Islam bisa bertemu dengan Presiden terutama saat melakukan aksi di Istana Merdeka. Hal ini mengingat sangat susah bertemu dengan Presiden untuk menyampaikan aspirasi, padahal saat aksi di Kedutaan-Kedutaan Besar, orang-orang asing mau untuk menemui dan berdiskusi. Hal ini bertujuan agar Ormas-Ormas Islam bisa menyampaikan ide-ide Islam dalam mengatur kebijakan di negeri ini.

[] MI Jakarta