Kelaparan di Tengah Melimpahnya Kekayaan

 

Oleh: Umi Hanifah

Sungguh mengenaskan nasib rakyat di negeri ini, mati kelaparan di tengah tumpukan emas. Bumi Papua yang menyimpan jutaan kubik emas, namun fakta masyarakatnya miskin hingga tak sanggup memenuhi kebutuhan dasarnya, makan. Ada sekitar 6 orang mati sia-sia akibat kelaparan parah.

Presiden Jokowi meminta jajarannya segera menangani masalah bencana kelaparan di Distrik Agandugume dan Lambewi, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.Pasalnya, ada enam orang yang meninggal dunia karena kelaparan.

"Saya sudah perintahkan kepada Menko PMK, Menteri Sosial, BNPB dan juga di daerah, di Papua untuk segera menangani secepat-cepatnya," jelas Jokowi kepada wartawan di Sodetan Ciliwung Jakarta Timur, Senin (31/7/2023).

Kelaparan yang terjadi di Papua Tengah bukan sekali ini saja namun berulang kali dan kejadiannya luar biasa. Menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua, Maikel Primus Peuki.

“Kasus kelaparan yang mengakibatkan kematian akibat kekeringan dan pangan lokal gagal panen. Ini sudah terjadi berulang, dan ini kasus parah sekali,” kata Maikel.

Menurut catatan Walhi Papua, kejadian bencana kelaparan pertama terjadi pada 2020, kemudian di 2022 dan terjadi lagi tahun ini. (2/8/2023).

Bisa dikatakan penanganan yang dilakukan setengah hati, setelah ada kejadian baru bertindak. Bahkan pemeŕintah terkesan abai dan tidak punya rencana matang untuk mengurusi keperluan rakyatnya. Kejadian yang berulang kali, seharusnya ada antisipasi agar tidak ada lagi kasus yang serupa.

Inilah konsekuensi penerapkan sistem ekonomi liberalisme kapitalis, kekayaan yang melimpah hanya dinikmati segelintir orang saja yakni pemodal. Gunung emas yang ada tidak memberikan dampak kemakmuran bagi orang disekitarnya. Hal tersebut juga didukung adanya UU yang memudahkan para pemodal untuk menguasai bahkan mengeksploitasi kekayaan yang ada di perut bumi pertiwi ini.

Rakyat hanya dijadikan tumbal janji lima tahunan, setelah itu dibiarkan berjuang mempertahankan hidup sendiri ditengah sulitnya mencari ekonomi. Mereka ibarat anak ayam yang kehilangan induk, tak ada yang mengurusi dan melindungi. Hidup terombang-ambing merana di antara melimpahnya kekayaan alam yang dimiliki.

Islam Menyejahterakan

Sebaliknya kekayaan alam dalam pandangan lslam adalah milik umum, yaitu manusia atau rakyatlah pemilik sebenarnya. Sebagaimana Hadist Rosulullah saw bahwa manusia berserikat dalam 3 hal yaitu Api/tambang, hutan dengan segala kekayaannya, dan air.

Tidak dibenarkan swasta atau individu mengelola serta menguasainya. Negara lah yang menjadi wakil rakyat untuk mengolah dan hasilnya dikembalikan lagi kepada pemilik sebenarnya, manusia secara umum. Dengan mekanisme praktis tersebut, negara mengurusi kebutuhan rakyatnya baik muslim maupun non muslim.

Sandang, pangan, papan, kesehatan, keamanan, dan pendidikan adalah kebutuhan dasar manusia yang wajib dipenuhi oleh negara dengan murah hingga gratis. Pemimpin dalam lslam adalah pelayan dan akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang dipimpinnya (HR. Muslim).

Jabatan adalah amanah, maka kebijakan yang dikeluarkan tidak akan menzalimi rakyat. Mereka bekerja demi mendapatkan keridoan-Nya bukan untuk memperkaya diri, keluarga, kolega atau kelompoknya. Dunia yang sementara mereka jadikan jalan meraih kebahagiaan yang hakiki kelak.

Jelas, bahwa kekayaan alam dalam sistem libaralisme kapitalis habis di tangan para pemodal. Dengan kata lain, rakyat tetap hidup menderita. Sedangkan dalam sistem lslam, semua itu dikelola demi kemaslahatan umat, kehidupan akan berjalan tenang karena ada jaminan dari negara. Sedangkan investasi, baik lokal maupun asing adalah salah satu cara halus bentuk penjajahan yang dilarang keras dalam lslam. Allahu a’lam. (rf/voa-islam.com)

Ilustrasi: Google