Rakyat Butuh Pemerataan, Bukan Hanya Pertumbuhan

 

Oleh: Rismayanti Nurjannah

 

Sektor perekonomian seolah mendapat angin segar. Setelah sebelumnya, ekonomi kontraksi hingga masuk jurang resesi, kini di kuartal II secara year on year pertumbuhan ekonomi mencapai 7,07%. Dari sudut pandang pemerintah, ini merupakan pencapaian yang patut diapresiasi, karena akhirnya Indonesia bisa keluar dari zona merah yang berturut-turut dialami. Namun, pertumbuhan ekonomi ini bukan karena pemulihan ekonomi semata, melainkan juga efek dari basis pertumbuhan yang rendah (low-based-effect) pada kuartal II di 2020 yang terkontraksi -5,32%. Sehingga jika dihitung, pertumbuhan ekonomi Indonesia tinggi. Akan tetapi, jika dihitung dengan basis 100, maka pertumbuhannya hanya 1,37%.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono mengungkapkan ada beberapa faktor yang memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagaimana dirilis suara.com (05/08), faktor tersebut yakni faktor eksternal dan internal. Dari sisi faktor eksternal: Pertama, perkembangan ekonomi global pada kuartal II tahun 2021 yang juga menunjukkan tren pemulihan. Kedua, terkait harga komoditas, makanan, dan hasil tambang pada pasar internasional baik. Secara kuartal ke kuartal dan year on year mengalami peningkatan.

Faktor ketiga, membaiknya sejumlah negara mitra dagang utama Indonesia yang juga turut memberi andil dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kuartal tersebut. Sebut saja China, dimana ekonominya tumbuh 7,9%, AS 12,2%, Singapura 14,3%, Korsel 5,)%, dsb. Dari faktor internal (sisi penggerak ekonomi dalam negeri), yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi adalah kinerja ekspor-impor yang cukup baik. Dimana permintaan ekspor selama kuartal II meningkat 55,89%, sedangkan impor meningkat 50,21%.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi, tampaknya belum dirasakan secara langsung oleh rakyat. Rakyat masih dalam kondisi semula, dimana guna mendapatkan sesuap nasi untuk bertahan hidup pun masih terseok-seok. Seolah, pertumbuhan ekonomi negara tidak berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Lantas, rakyat yang mana yang kemudian merasakan pertumbuhan ekonomi tersebut?

Upper Middle Income Country = Rakyat Sejahtera?

Pada pertengahan 2020 lalu, Indonesia baru mendapatkan status sebagai upper middle income country, dimana GNI per kapita Indonesia pada 2019 naik menjadi US$4.050 dari posisi sebelumnya US$3.840. Padahal, kesejahteraan rakyat hingga kini masih jadi pekerjaan rumah yang tak kunjung terselesaikan. Wajar saja, walaupun berubah status tapi tak mengubah status negara dengan ketimpangan yang begitu jauh.

Perubahan status dari lower ke middle income country, faktanya tak bisa dilepaskan dari meningkatnya income di pihak-pihak tertentu yang hampir menguasai seluruh aset negeri ini. Dalam laporan Tim Nasional Percepatan Penaggulangan Kemiskinan (TNP2K), separuh dari aset nasional hanya dikuasai oleh segelintir orang kaya di Indonesia. Artinya, 1% orang kaya di Indonesia menguasai 50% aset nasional dan ini menjadi ketimpangan absolut. Jadi, nilai yang besar dari sisi GNI (Pendapatan nasional bruto) disumbang oleh orang kaya dan korporasi. Sehingga tidak berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan rakyat secara merata.

Dari realitas di atas, tampak terjadi salah urus dalam sistem ekonomi. Dimana ekonomi Kapitalis menjadikan segelintir Korporat menjadi penguasa sesungguhnya yang bersembunyi dibalik tangan-tangan penguasa. Ekonomi Kapitalis pun menjadikan hitung-hitungan data sebagai tolak ukur yang absolut dalam mengukur tingkat kesejahteraan rakyat. Padahal, tidak menutup kemungkinan pertumbuhan ekonomi menggeliat, tetapi tingkat kesejahteraan rakyat justru kian menurun. Sebagaimana data yang dirilis BPKM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang menunjukkan realisasi investasi periode 2014-2019 yang mengalami peningkatan, tetapi tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Bahkan mengalami penurunan dari setiap investasi sebesar Rp1 triliun per tahunnya. (bbc.com, 3/7/20)

Masyarakat Tak Seperti Hidup dalam Akuarium

Apa yang dibicarakan soal pertumbuhan ekonomi, nyatanya sering tidak berefek ke lapisan masyarakat. Masyarakat masih tetap harus bekerja keras sekuat mungkin guna melangsungkan hidupnya. Yang dibahas stakeholder saat ini, “Persentase pertumbuhan ekonomi”. Sementara rakyat bertanya, “Apa yang kami bisa makan?” Jika pemerintah terus berpikir soal pertumbuhan, rakyat berpikir pemerataan. Masyarakat tidaklah sama seperti ikan yang hidup dalam akuarium, dimana oksigennya bertambah maka ikannya semakin sehat. Barang produksi pun tak sama seperti oksigen, yang ia bisa menyebar dengan sendirinya. Tidak juga rakyat sama seperti ikan, yang punya kemampuan hampir sama dalam menjangkau oksigen. Lantas, apakah pertumbuhan naik 7,07%, itu artinya kesejahteraan rakyat merata?

Dalam sistem ekonomi Kapitalis, predikat miskin, kaya selalu disematkan terhadap sebuah negara, misal negara kaya, negara miskin, dsb. Sehingga yang jadi tolak ukur kesejahteraan bukan individu per individu, melainkan pertumbuhan ekonomi negara. Padahal masalah krusial saat ini adalah kemiskinan yang menimpa individu. Bukan kemiskinan yang menimpa negara. Sehingga seharusnya yang dibahas dalam pengaturan ekonomi adalah tentang bagaimana kebutuhan pokok setiap individu bisa dipenuhi. Bukan membahas tentang bagaimana menggenjot produksi.

Walaupun Indonesia sekuat tenaga melepaskan dirinya dari middle income trap, tapi tetap saja tidak bisa mengentaskan kemiskinan individu. Padahal, dengan terpecahkannya masalah kemiskinan individu dan terdistribusikannya kekayaan negara, itulah yang justru akan meningkatkan penghasilan nasional. Namun, kenyataannya itu tidak diprioritaskan dalam sistem Kapitalisme.

Orientasi masyarakat dalam sistem Kapitalis terfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berimbas pada terabaikannya pemerataan, keadilan dan kemanusiaan. Fokus individu bukan lagi soal seberapa bahagia hidupku, tetapi soal seberapa mahal barang yang aku miliki. Sehingga ketimpangan kian terasa dan begitu menganga di tengah-tengah masyarakat. Mengutip pernyataan dari Jean Charles de Sismondi, “Kekayaan untuk manusia atau manusia untuk kekayaan?”

Al-Hasyr, Ketentuan Allah yang Wajib Ditunaikan

Penerapan sistem ekonomi Kapitalis menyisakan berbagai permasalahan hidup. Padahal, adanya pelakasanaan aturan tujuannya tak lain untuk mengatur keberlangsungan hidup guna mencapai kesejahteraan. Namun, ini tak terjadi dalam sistem Kapitalisme. Kesalahan orientasi sistem ekonomi Kapitalis, hakikatnya sudah terbantahkan dengan sistem ekonomi Islam yang orientasinya jelas. “… Agar harta tidak hanya beredar di antara orang kaya saja di antara kalian ...” (TQS. Al-Hasyr: 7)

Dalam sistem Islam, permasalahan ekonomi bukan terletak pada pencapaian pertumbuhan ekonomi negara. Melainkan terdistribusikannya kekayaan secara merata yang mampu memenuhi kebutuhan tiap individu. Sistem Islam pun tidak mengondisikan manusia jadi budak harta yang terobsesi mengejar kekayaan, tapi mengondisikan bagaimana harta yang dalam genggamannya bisa ia manfaatkan untuk mendukung tercapainya misi hidup mereka di dunia.

Alhasil, dengan pengaturan konsep ekonomi yang sesuai syariat, maka pengentasan kemiskinan menjadi keniscayaan. Kesejahteraan individu per individu bukan lagi sesuatu yang musykil. Orang pun tak lagi flexing, melainkan fokus menebar kebaikan guna memupuk pahala. Lantas, tidakkah kita rindu hidup di bawah sistem kepemimpinan Islam? “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya…” (TQS. al-Mulk: 15).

Wallahu a’lam bi ash-shawab. (rf/voa-islam.com)

Ilustrasi: Google