Bukhori Desak Bulog Serap Hasil Panen Petani Saat Harga Jatuh

JAKARRTA (voa-islam.com)--Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (dapil) Jawa Tengah 1 Bukhori Yusuf menemui konstituennya yang berasal dari kelompok petani bawang merah di Kabupaten Kendal yang tergabung dalam Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI). 

Dalam kesempatan itu Bukhori menerima keluh kesah petani bawang merah di dapilnya yang mengaku kesulitan menembus pasar global, khususnya pasar di Arab Saudi untuk memasok kebutuhan pangan jemaah haji Indonesia.

Merespons hal itu, Anggota DPR Komisi Haji ini merespons serius keluhan asosiasi petani tersebut. Bukhori mengatakan, DPR dan Kementerian Agama telah bersepakat bahwa lokalisasi pangan bagi jemaah haji Indonesia harus ditingkatkan, yakni komposisi pangan lokal harus di atas 50 persen.

“Ke depan, kita berharap bahwa jemaah haji Indonesia bisa tetap menikmati sajian kuliner khas Indonesia meskipun berada di Tanah Suci. Selain demi memaksimalkan fungsi pelayanan, langkah ini juga akan mendorong perputaran roda ekonomi di kalangan petani lokal," lata Bukhori.

"Walhasil, biaya haji yang dikeluarkan oleh rakyat Indonesia pada akhirnya akan kembali pada rakyat Indonesia. Siklus ekonomi ini selain mampu meningkatkan performa penyelenggaraan haji, juga berimplikasi pada kesejahteraan petani,” jelasnya. 

Lebih lanjut, Bukhori mengatakan pemerintah perlu memudahkan upaya petani bawang merah untuk memasarkan produknya ke luar negeri, khususnya ke Arab Saudi. Dirinya meminta supaya hambatan birokrasi bisa dipangkas agar petani lokal tidak kehilangan momentum ketika permintaan pasar global sedang meningkat. 

“Dari pengakuan mereka, para petani ini acapkali dihambat oleh persyaratan yang ruwet untuk menembus pasar global. Akibatnya, ketika ada momentum bagus, kesempatan itu seringkali terlewatkan,” imbuhnya.

Selain mengeluhkan soal sulitnya akses untuk menembus pasar global, kelompok tani ini juga mengeluhkan perluasan lahan bawang merah yang dilakukan secara eksesif oleh pemerintah akibat proyek swasembada.

Salah seorang perwakilan petani menuturkan, surplus panen yang tidak terkendali terjadi akibat perluasan lahan yang diinisiasi oleh pemerintah yang dilakukan secara tidak terukur. Perluasan lahan dilakukan melalui insentif berupa pemberian bibit gratis kepada petani baru yang notabene basisnya bukanlah petani bawang merah.

Dirinya menambahkan, target swasembada bawang merah sebenarnya telah tercapai sejak tahun 2016 yang kala itu menembus 1,4 juta ton, melampaui jumlah yang dibutuhkan, yaitu sebanyak 1,2 juta ton.  

“Apa artinya perluasan terus dilakukan sementara target swasembada telah dicapai? Dampaknya, intervensi ini justru mematikan petani lain secara tidak langsung karena komoditas lain, selain bawang merah, akhirnya terpaksa tersingkir akibat proyek perluasan lahan bawang merah,” ungkap perwakilan petani.

Senada dengan aspirasi petani tersebut, Bukhori menilai ambisi swasembada bawang merah oleh pemerintah yang hanya mementingkan petani baru merupakan hal yang tidak adil. 

Legislator PKS ini mengatakan, tindakan itu akan memicu kesenjangan komoditas pertanian yang diproduksi oleh petani dan mencerminkan kebijakan pemerintah yang mengorbankan kedudukan petani bawang merah eksisting demi pencitraan.

“Apa yang diungkapkan petani ini menguak sisi kelam proyek swasembada bawang merah yang tidak menunjukan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan petani bawang merah eksisting. Padahal mereka telah bersusah payah membantu pemerintah mencapai swasembada, namun begitu target tercapai mereka seakan ditinggalkan begitu saja. Swasembada bawang merah tidak boleh menjadi objek pencitraan pemerintah semata," ujar dia.

Selanjutnya, Anggota Komisi VIII ini juga mencermati keluhan petani soal peran Bulog dalam menyerap hasil panen. 

Salah satu petani yang ditemui dalam kesempatan sama membeberkan pengalaman betapa buruknya komitmen Bulog dalam membantu petani ketika harga bawang merah sedang jatuh. 

Pada tahun 2016, demikian petani itu memaparkan, Presiden Jokowi pernah meminta harga bawang merah turun menjadi Rp25.000,- /kg di saat harga pasar saat itu mencapai Rp 35.000,-/kg. 

Merespons hal itu, Bulog lantas membujuk para petani untuk menjual bawangnya sesuai kehendak Presiden dengan iming-iming ketika harga bawang di bawah Rp 15.000,-/kg, maka Bulog akan membelinya dengan harga yang patut. 

Namun sayangnya, janji itu hanya pepesan kosong karena Bulog secara tiba-tiba membatalkan kesepakatan itu sepihak meskipun MoU telah diteken.

Petani itu melanjutkan, adanya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 27 tahun 2017 sesungguhnya memiliki niat mulia, yakni apabila terjadi harga bawang merah di bawah Rp 15.000,- maka harus diserap oleh Bulog. Namun demikian realisasinya tidak seindah di atas kertas.

Menanggapi hal itu, Bukhori mengatakan akan beraudiensi dengan Anggota DPR Komisi Pertanian yang turut bermitra dengan Bulog untuk mengadvokasi isu ini.

“Artinya regulasi yang ada sudah cukup baik, namun masih lemah eksekusinya di lapangan. Dari temuan ini, kami akan segera mengadvokasi isu ini melalui Komisi IV DPR untuk mendesak Bulog mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh regulasi,” sambungnya.

“Tidak hanya itu, melalui anggota Fraksi PKS di Komisi IV, saya juga akan mengusulkan supaya izin ekspor bagi petani bawang merah bisa dipermudah dan penyediaan fasilitas Cold Storage bagi hasil panen petani dipastikan tersebar merata sehingga mudah diakses siapapun,” pungkasnya.*[Ril/voa-islam.com]