Taliban dan Pemerintah Afghanistan Capai Kesepakatan Awal Pembicaraan Damai

DOHA, QATAR (voa-islam.com) - Perwakilan pemerintah Afghanistan dan Taliban mengatakan mereka telah mencapai kesepakatan awal untuk melanjutkan pembicaraan damai, kesepakatan tertulis pertama mereka dalam 19 tahun perang.

Kesepakatan pada hari Rabu (2/12/2020) menjabarkan jalan ke depan untuk diskusi lebih lanjut tetapi dianggap sebagai terobosan karena akan memungkinkan negosiator untuk beralih ke masalah yang lebih substantif, termasuk pembicaraan tentang gencatan senjata.

"Prosedur termasuk pembukaan negosiasi telah diselesaikan dan mulai sekarang, negosiasi akan dimulai dalam agenda," kata Nader Nadery, anggota tim negosiasi pemerintah Afghanistan, kepada Reuters.

Juru bicara Taliban mengkonfirmasi hal yang sama di Twitter.

"Sebuah komite kerja bersama ditugaskan untuk menyiapkan rancangan topik untuk agenda (pembicaraan damai)," kata pernyataan bersama dari kedua belah pihak.

Juru bicara Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, Sediq Sediqqi, mengatakan di Twitter, mengutip pemimpin Afghanistan: "(Perjanjian) adalah langkah maju untuk memulai negosiasi tentang masalah utama, termasuk gencatan senjata komprehensif sebagai tuntutan utama rakyat Afghanistan."

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengucapkan selamat kepada kedua belah pihak atas "ketekunan dan kemauan untuk menemukan kesamaan", dan menambahkan bahwa Amerika Serikat akan "bekerja keras dengan semua pihak dalam mengejar pengurangan kekerasan dan gencatan senjata yang serius".

Perwakilan Khusus AS untuk Rekonsiliasi Afghanistan Zalmay Khalilzad mengatakan bahwa kedua belah pihak telah menyetujui "perjanjian tiga halaman yang mengatur aturan dan prosedur untuk negosiasi mereka pada peta jalan politik dan gencatan senjata yang komprehensif".

'Papan loncatan menuju perdamaian'

Kesepakatan itu muncul setelah diskusi berbulan-bulan di Doha, ibu kota Qatar, dalam negosiasi yang didorong oleh Amerika Serikat. Di Afghanistan, kedua belah pihak masih berperang, dengan serangan Taliban terhadap pasukan pemerintah terus berlanjut.

Taliban telah menolak untuk menyetujui gencatan senjata selama tahap awal pembicaraan, meskipun ada permintaan dari ibu kota Barat dan badan-badan global, yang mengatakan bahwa itu hanya akan diambil jika jalan ke depan untuk pembicaraan telah disepakati.

Utusan PBB untuk Afghanistan Deborah Lyons menyambut baik “perkembangan positif” di Twitter, menambahkan bahwa “terobosan ini harus menjadi batu loncatan untuk mencapai perdamaian yang diinginkan oleh semua rakyat Afghanistan”.

Bulan lalu, kesepakatan yang dicapai antara Taliban dan negosiator pemerintah ditahan pada menit terakhir setelah Taliban menolak pembukaan dokumen tersebut karena menyebutkan nama pemerintah Afghanistan.

Taliban menolak menyebut tim negosiasi Afghanistan sebagai perwakilan dari pemerintah Afghanistan, karena mereka menentang keabsahan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Ashraf Ghani.

Seorang diplomat Uni Eropa yang mengetahui proses tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa kedua belah pihak telah menyimpan beberapa masalah yang diperdebatkan untuk ditangani secara terpisah.

"Kedua belah pihak juga tahu bahwa kekuatan Barat kehilangan kesabaran dan bantuan telah bersyarat ... sehingga kedua belah pihak tahu mereka harus bergerak maju untuk menunjukkan beberapa kemajuan," kata diplomat itu, yang tidak mau disebutkan namanya.

Dalam sebuah pernyataan pada Rabu, kementerian luar negeri Pakistan menyambut baik perjanjian tersebut dan mengatakan itu adalah "langkah maju yang signifikan lainnya".

“Perjanjian tersebut mencerminkan kesepakatan bersama dari para pihak untuk mengamankan penyelesaian yang dinegosiasikan. Ini adalah perkembangan penting yang berkontribusi terhadap hasil yang sukses dari negosiasi intra-Afghanistan, yang kita semua harapkan, ”katanya.

Taliban digulingkan dari kekuasaan mereka yang sah pada tahun 2001 oleh pasukan pimpinan AS. Pemerintah yang didukung AS telah memegang kekuasaan di Afghanistan sejak itu, meskipun Taliban memiliki kendali atas wilayah yang luas di negara itu.

Berdasarkan kesepakatan Februari, pasukan asing akan meninggalkan Afghanistan pada Mei 2021 dengan imbalan jaminan keamanan dari Taliban.

Presiden AS Donald Trump telah berupaya untuk mempercepat penarikan, meskipun ada kritik, mengatakan dia ingin melihat semua tentara Amerika pulang sebelum Natal untuk mengakhiri perang terpanjang di AS.

Pemerintahan Trump sejak itu mengumumkan bahwa akan ada penarikan tajam pada Januari, tetapi setidaknya 2.500 tentara akan tetap berada di luar itu.

Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas pada hari Selasa memperingatkan NATO agar tidak menarik pasukan sebelum waktunya dan mengatakan mereka harus "memastikan bahwa kami mengikat pengurangan pasukan lebih lanjut di Afghanistan dengan kondisi yang jelas". (AJE)