South East Asia News

JAKARTA (Voa-Islam.com)— Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Byarwati, meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk pembalut perempuan. Menurut dia, pembalut merupakan kebutuhan dasar perempuan, bukan barang mewah yang semestinya dibebani pajak tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya.
read more →