Salah Urus

Oleh: M Rizal Fadillah (Pemerhati Politik)

Masih terngiang ceramah KH Zaenuddin MZ tentang keadaan negara. Hutan kita kaya, laut kita kaya, tambang kita kaya, lahan pertanian kita kaya, tapi rakyat kita ? Miskin. Mengapa tanya sang Kyai, dijawabnya "Salah urus !".

Ya persoalan amanah mengurus negara itu berat. Ada pemborosan, ada korupsi, ada juga pejabat yang tidak berkualitas atau yang tidak "the right man on the right job" yang dasarnya hanya pertemanan atau kroni. Tim sukses yang berbagi posisi.

Baru baru ini kita dikejutkan dengan "kebodohan" mengimpor beras yang berakibat pada penumpukan dan busuknya beras di gudang Bulog. Berdasarkan Permentan No 38 tahun 2018 maka 20 ribu Ton beras yang telah tersimpan lebih dari 4 bulan ini terancam harus dibuang. Ironi sekali di tengah penduduk negeri yang miskin dan masih banyak yang sulit makan, dua puluh ribu ton beras akan dibuang !

Ini contoh negara "salah urus". Menteri Perdagangan bertanggungjawab secara hukum. Aroma korupsi harus dibongkar karena hal ini merupakan skandal.

Empat BUMN "tecnically bancrupt" Merpati, Iglas, KAA, dan Leces. Sepuluh BUMN terancam bangkrut dengan hutang yang besar. BRI hutang 1.008 Trilyun, Mandiri berhutang 997 Trilyun, BNI 660 Trilyun, PLN 543 Trilyun, Pertamina 522 Trilyun, BTN 249 Trilyun, Taspen 222 Trilyun, Waskita Karya 102 Trilyun, Telkom Indonesia 99 Trilyun, dan Pupuk Indonesia 76 Trilyun.

Jika aset seluruh BUMN tersebut dijual maka akan habis untuk membayar hutang. Keadaan ini merupakan bukti bahwa terjadi "salah urus" dalam mengelola usaha negara.

Di tengah kesulitan keuangan negara, anehnya dicanangkan proyek besar bernilai trilyunan yaitu pemindahan ibukota negara ke Kalimantan. Sudah terbayang kondisi keuangan dan pengelolaan yang tidak baik. Salah urus bisa terjadi besar besaran. Apalagi bila kita "menjual" proyek yang ada ini kepada asing. Dari hampir biaya 500 Trilyun hanya 19 % APBN sisa beban BUMN dan investasi swasta. Nah investasi asing terbuka lebar. Biasanya Cina yang semangat.

Paket jualan investasi ke Cina memang jor joran. 28 proyek ditawarkan dalam rangka kepentingan Cina program Jalur Sutra BRI. Ditambah beberapa proyek di luar BRI yang ditawarkan juga ke negara Cina tersebut. Menko Maritim Luhut yang "spesialis" jalur Cina ini diberi tambahan bidang "garapan"nya menjadi Menko Maritim dan Investasi.

"Salah urus" menjadi karakter dimana negara dikelola dengan cara amatiran. Yang penting ada proyek dan investasi. Untuk itu stabilitas keamanan mesti diprioritaskan. Akibatnya adalah demokrasi yang terpinggirkan. Sikap kritis publik atau aksi aksi dinilai mengganggu. Ini yang ditakuti oleh "rezim investasi".

Setelah "terpilih" kedua kalinya Pemerintah Jokowi belum memperlihatkan prestasi yang menggembirakan. Tidak ada lompatan kemajuan yang berarti. Malahan sebaliknya Menteri gemar akrobat di matras kontroversi. Rakyat pun makin terjepit. Tanda tanda "salah urus" ini akan berkelanjutan. Presiden lebih suka "mengurus" cucu naik kereta api kereta api an. Di Mall.