Menkopolhukam Desak Evaluasi Video Kebrutalan Densus 88 di Poso

JAKARTA (voa-islam.com) -  Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto angkat suara tentang menyebarnya video berisi aksi kekerasan polisi kepada mereka yang baru diduga teroris di Poso,Sulawesi Tengah. Menurut Joko, video tersebut  belum dapat membuktikan adanya pelanggaran dalam proses penanganan teroris oleh pasukan Densus 88.

Begitu juga, pernyataaan Polri sebelumnya yang menyatakan video adalah rekaman pada tahun 2007, menurut Djoko, masih melakukan evaluasi."Markas Besar Polri dan Polda setempat akan menjawab setelah melakukan evaluasi," kata Djoko.

Sebelumnya, pihak Polri membantah kekerasan itu dilakukan anggota Densus 88. Dikatakan, video itu adalah rekaman pada tahun 2007 dalam rangka penegakan hukum. Ditanya soal  permintaan sejumlah pakar untuk membubarkan Densus 88, menyusul menyebarnya video berisi aksi kekerasan polisi Tengah,Menkopolkam menilai usulan itu terlalu berlebihan.

"Sedang dievaluasi, kita tunggu saja. Tapi kalau menuntut pembubaran saya kira terlalu berlebihan," kata Djoko Suyanto kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Selasa, 5 Maret 2013.

Wacana pembubaran Densus 88 muncul setelah sejumlah pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Pusat Muhammadiyah, dan ormas Islam melaporkan adanya rekaman video kekerasan tersebut ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, akhir Februari lalu.

Sekilas Video Kekerasan Polisi

Video tersebut diduga merekam peristiwa 18 anggota Densus 88 dan Brimob yang sedang menangkap 14 warga Kalora, Poso pada Desember 2012. Warga Kalora ini awalnya diperiksa setelah diduga terlibat penembakan empat anggota Brimob di Tamanjeka, Gunung Biru, Poso. Akan tetapi, pada saat pemeriksaan 14 orang ini malah dipukuli dan mengalami luka lebam dan luka fisik lainnya.

Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani, membenarkan keduanya merupakan saksi kunci untuk membongkar indikasi kekerasan personel Detasemen Khusus 88 Antiteror dan Brigade Mobil. Kekerasan tersebut terindikasi kuat mengarah kepada pelanggaran HAM berat. "Permohonan itu sebagai langkah preventif," kata Siane, Senin, 4 Maret 2013.

Adapun rekaman video yang menjadi bukti dugaan tindak kekerasan yang dilakukan personel Korps Brigade Mobil dan Densus 88 beredar luas di dunia maya. Para tokoh agama pun sudah memperlihatkan video kekerasan serupa kepada Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo pada Kamis pekan lalu.

Staf Khusus Forum Silaturrahmi Ormas dan Lembaga Islam, Mustofa Nahrawardaya, mengatakan, video kekerasan polisi yang muncul di YouTube tersebut mirip dengan video yang diserahkan tokoh agama kepada Timur Pradopo. Siane membenarkan video tersebut serupa dengan bukti yang dikantongi Komnas HAM.

Wiwin dan Tugiran menjadi korban kekerasan di dalam video itu. Video berdurasi 13.55 menit itu berisi tindak penganiayaan oleh polisi. Di dalam video itu tergambar jelas puluhan polisi berpakaian mirip seragam Densus 88, serbahitam. Ada juga polisi berseragam mirip Brimob yang menenteng senjata laras panjang.

Pada menit awal terlihat tiga warga dengan tangan terikat berbaring di tengah tanah lapang sambil bertelanjang dada. Seorang di antara mereka bernama Tugiran. Menit berikutnya, terlihat seorang warga dengan tangan terborgol berjalan menuju tanah lapang seorang diri, belakangan diketahui bernama Wiwin. Terdengar suara teriakan petugas kepada dia agar membuka celana.

Sambil berjongkok dia membuka celana. Gambar berikutnya menunjukkan Wiwin sudah berdiri sambil berjalan, namun tiba-tiba tersungkur. Dia terkena tembakan di dada hingga tembus ke punggung. Dalam kondisi tertembak, dia dipaksa berjalan menuju ke sebuah tanah lapang.

Meski Wiwin bersimbah darah, polisi tetap saja menginterogasi dia tanpa berusaha menolong. Bahkan, ada di antara sejumlah polisi yang justru mengingatkan Wiwin bahwa sebentar lagi akan mati. "Win istigfar, kamu sudah mau mati," kata seorang polisi kepada Wiwin.

Di sela adegan kekerasan, terdengar rentetan tembakan. Tapi, tidak diketahui asalnya. Polisi yang berada di tanah lapang juga tak panik dengan suara tembakan itu. Komnas HAM akan mengecek kebenaran isi video kekerasan tersebut. Komisi berencana menemui korban yang mendekam di salah satu lembaga pemasyarakatan di Sulawesi Tengah. [Desastian/dbs]