FPIS: Umat Islam Akan Buat Perhitungan Pada Warga Myanmar di Indonesia

SOLO (voa-islam.com) – Sebagai negara yang mengaku demokratis dan berdaulat, sudah seharusnya pemerintah Myanmar melindungi keyakinan agama setiap warga negaranya. Namun faktanya di Myanmar, pemerintahannya yang didominasi oleh orang Budha justru diam saja saat rakyat Budha dan para Biksu membantai kaum muslimin Rohingya.

Demikian orasi yang disampaikan oleh para orator dalam aksi solidaritas bagi kaum muslimin Rohingya yang digelar di Bundaran Gladak Solo, Jum’at (3/5/2013) siang. Aksi yang diikuti oleh Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS), Front Umat Islam (FUI) Klaten dan Hizbullah Divisi Sunan Bonang berlangsung panas, dan sepanas terik matahari siang itu.

Dalam aksi solidaritas itu, FPIS menuntut pemerintah Myanmar untuk melindungi harta, benda dan jiwa kaum muslimin Rohingnya agar dapat hidup layak seperti sediakala. FPIS juga menuntut orang-orang Budha dan para Biksu di Myanmar untuk menghormati keyakinan hidup umat Islam Rohingya dalam menjalankan ibadahnya.

Selain itu, pemerintah Budha Myanmar harus mengganti seluruh kerugian harta, benda dan jiwa dengan fasilitas hidup yang lebih layak dari sebelumnya, serta menangkap dan mengadili para Biksu, otak kerusuhan dan para tokoh yang terlibat dalam pembantaian sadis terhadap kaum muslimin Rohingya, seperti Biksu Wira Thu dan seorang jutawan Myanmar Aung Thong.

“Sebagai memberikan bentuk solidaritas sesama Muslim, Front Pemuda Islam Surakarta menuntut pemerintah Myanmar untuk melindungi harta, benda dan jiwa Muslim Rohingnya untuk hidup layak. Menghormati keyakinan hidup dalam menjalankan ibadahnya. Mengganti seluruh kerugian harta, benda dan jiwa dengan fasilitas hidup yang lebih layak dari sebelumnya,” kata Ustadz Cholid Hasan saat orasi.

Ketua Majelis Syuro FPIS inipun mengancam pemerintahan Myanmar untuk segera memenuhi tuntutan mereka. Jika tuntutan tersebut tak ditanggapi dan bahkan di indahkan begitu saja, dia menyeru kaum muslimin peserta aksi dan muslimin diseluruh Indonesia untuk melakukan pembalasan yang setimpal. Darah dibayar dengan darah dan nyawa dibayar dengan nyawa.

“Jika tuntutan ini, selama satu bulan tidak ada tanggapan maka akan melakukan perhitungan terhadap warga negara Myanmar yang ada di Indonesia dan di Solo khususnya,” tegasnya. [Bekti/ros]