KH. Cholil Bantah Setara Institute: MUI "Disusupi" Islam Garis Keras

BEKASI (voa-islam.com) – Dalam Pembukaan Munas III Front Pembela Islam (FPI) di Wisma Haji Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (22/8) malam Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Cholil Ridwan membantah tudingan LSM liberal Setara Instititut yang diketuai oleh Hendardi dengan mengatakan, bahwa MUI telah disusupi tokoh Islam garis keras. Tokoh yang dimaksud itu adalah KH. Cholil Ridwan.

“Setara Institute adalah musuh umat Islam, kalau terjadi revolusi mereka harus dihancurkan,” kata KH. Cholil yang disambut pekikan Allahu Akbar peserta Munas FPI yang hadir dari berbagai daerah, wilayah dan cabang di seluruh Indonesia.

KH. Chollil menegaskan bahwa dirinya adalah orang yang diutus oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dengan menggunakan surat resmi agar ia didudukkkan di MUI Pusat. “Jadi tidak ada yang menyusup. Ketahuilah, MUI adalah tenda besar yang memayungi semua ormas Islam, kecuali yang sesat, seperti Ahmadiyah, Syiah, LDII/Islam Jamaah.”

Ketika bicara tegas seperti itu, tampak Hasan Dalil dan rekannya dari Ahlul Bait Indonesia (ABI) – ormas Syiah, yang hadir saat Pembukaan Munas FPI dan duduk di bangku paling depan,  tampak terkejut dan cukup membuat telinganya panas. Syiah pun disebut-sebut Ketua MUI sebagai aliran sesat.  

Di depan Menteri Agara RI (Menag RI) Suryadarma Ali, Ketua Umum FPI Habib Rizieq Shihab dan peserta Munas III FPI, KH. Cholil juga mengaku kecewa dengan Menag yang mengangkat orang LDII untuk menjadi Amirul Haj tahun 2002 lalu. KH. Cholil juga mengaku prihatin dan mempertanyakan pihak Kemenag yang mengundang LDII dalam sidang Itsbat setiap kali memasuki awal dan akhir Ramadhan.

“Dalam Rapat Pimpinan Umum MUI, Ketua Umum MUI KH. Sahal Mahfudz bahkan menegaskan, bahwa LDII tidak diundang dalam setiap agenda MUI, karena dianggap belum selesai untuk menentukan paradgima baru. Termasuk  Ketua MUI KH. Ma’ruf Amin yang hingga saat ini belum mengeluarkan surat rekomendasi terkait paradigma baru LDII. Tokoh Islam seperti KH. Didin Hafidhuddin di hadapan 40 tokoh ulama dan ormas Islam, belum lama ini juga menuntut agar MUI menarik kembali surat edaran LDII soal paradigm baru. Terlebih, ketika kampus Universitas Ibnu Chaldun di Bogor, kampus yang dipimpinnya itu sempat diserbu oleh sejumlah aktivis LDII,” jelas KH. Cholil.  

Sebagai tenda besar, MUI memiliki Forum Ukhuwah Islamiyah, didalamnya terdapat sejumlah ormas Islam, termasuk didalamnya FPI, HTI, dan sebagainya, kecuali yang sesat itu (Ahmadiyah, LDII, Syiah). “Di ruangan ini saya merasakan getaran jihad. Ketahuilah, Islam dan syariat Islam tidak bisa ditegakan, kecuali dengan jihad fisabilillah,” kata kiai.

Lebih lanjut KH. Cholil Ridwan mengatakan, ketika hijrah ke Madinah, hanya dengan 10 tahun Rasulullah Saw berhasil  membentuk negara Madinah al Munawaroh. Ketika itu, kekuasaan politik, hukum dan ekonomi ada di tangan Rasulullah Saw.  Ini menunjukkan, Muhammad saw bukan hanya sebagai Nabi, tapi juga panglima perang, kepala pemerintahan, hakim agung, dan jaksa agung. Untuk mewujudkan terbentuknya negara seperti Madinah al Munawaroh, maka yang pertama kali harus direbut adalah kekuasaan politik, hukum dan ekonomi.  

“Puluhan tahun kita ngaji fiqih, tauhid, tapi tidak terjadi perubahan. Itulah sebabnya, umat Islam harus melek politik, umat Islam wajib ngaji politik,” ungkap KH. Cholil di depan laskar FPI.  [desastian]