TNI Di Sisi Rezim Problematik

[Catatan atas Statemen Panglima TNI]

"Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, dan tidak baik, termasuk berupaya menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu akan berhadapan dengan TNI," tegas Panglima TNI dengan lantang, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27 Sept 2019).

Statemen Panglima TNI di atas mengisaratkan posisi TNI di bawah kepemimpinan dia saat ini di bawa berdiri di sisi Rezim yang problematik. Kenapa saya katakan "Rezim Problematik"?

Parameternya Sederhana, fakta aktual menjelaskan hal tersebut. Bahwa kehidupan berbangsa bernegara dalam banyak aspeknya sedang tidak baik-baik saja. Banyak "ranjau kebijakan" yang membahayakan rakyat kecil. Banyak kontraksi sosial muncul silih berganti.

Selain itu juga, statemen panglima TNI bisa dimaknai sebagai bentuk intimidasi kepada rakyat.

Padahal rakyat hanya ingin menyampaikan sikap politiknya, menuntut keadilan dalam banyak isu atau kasus. Apakah itu inskonstitusional? Jika wakil rakyat tidak lagi bisa mewakili aspirasi rakyat, di saat rezim dikendalikan oleh segelintir orang (oligarki kekuasaan) dan rakyat hanya jadi tumbal syahwat kekuasaan mereka, apa salahnya jika rakyat menggugat??

Melalui statemen panglima TNI, juga akan muncul kesan TNI tidak lagi murni sebagai alat negara tapi condong di usung menjadi alat kekuasaan. Setia pada rezim yang problematik berdiri bersebrangan atau bahkan berhadapan dengan rakyat.

Bukan mendahulukan "membela kejujuran, kebenaran dan keadilan" seperti termaktub dalam sumpah Sapta Marga tapi loyal kepada pemimpin lebih di utamakan. Saya yakin bahwa sikap Panglima TNI tidak mencerminkan seutuhnya sikap para prajurit di bawahnya. Ada kegelisahan dan kegundahan yang bergelayut dari wajah-wajah para perwira dan prajurit yang nalar dan nuraninya masih jujur sebagai respon atas sikon negara seperti saat ini.

Doktrin "8 wajib TNI" harusnya perlu kembali di ingat, TNI sejatinya tidak akan pernah menakut-nakuti rakyat, apalagi menyakiti hati rakyat. Tapi sebaliknya TNI harus ramah kepada rakyat, dia harus berdiri di sisi rakyat.

Jika realitas politik sangat dimanis dan pada akhirnya rakyat menjatuhkan mosi tidak percaya kepada rezim Jokowi hari ini, lantas apa sikap TNI? Apa akan memusuhi rakyat demi rezim atau akan bersama rakyat mengawal menuju solusi tuntas yang dikehendaki rakyat?.

Sejatinya rakyat sangat rindu TNI hadir menjadi mediator untuk mencari formula baru kekuasaan.

Rakyat merasakan negara sedang tidak baik-baik saja. Dan rakyat sangat berharap TNI tidak hanya menjadi "penyimak" setia atas gonjang ganjing politik saat ini, atau bahkan justru menjadi tukang menakut-nakuti rakyat!.

Dan pelantikan presiden masih sebulan lagi tapi Panglima TNI sudah melempar statemen yang bernada ancaman, apakah itu konstitusional? 

Penulis: Harits Abu Ulya, Dir CIIA The Community Of Ideological Islamic Analys