Selasa, 25 Jan 2022
Kampung KB dan Mimpi Pengentasan Kemiskinan
Oleh: Hana Annisa Afriliani, S.S
Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencanangkan program Kampung KB yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lewat program kependudukan dan keluarga berencana, serta pemberdayaan keluarga. Sejak dicanangkan oleh Presiden Jokowi pada Januari 2016 silam, sampai saat itu sudah terdapat sebanyak 16.486 kampung KB yang tersebar di seluruh Indonesia.
Sebagaimana dilansir di dalam laman Kominfo.go.id bahwa keberadaan Kampung KB merupakan salah satu “senjata pamungkas” baru pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan, terutama di wilayah-wilayah yang jarang “terlihat” oleh pandangan pemerintah. Kampung KB, kedepannya akan menjadi ikon program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Kehadiran Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
Dari pernyataan tersebut jelaslah bahwa arah pembentukan Kampung KB juga dalam rangka pengentasan kemiskinan. Namun, benarkah keberadaan Kampung KB benar-benar mampu mengentaskan kemiskinan sebagaimana yang diharapkan?
Perlu kita pahami bahwa kemiskinan yang terjadi hari ini merupakan kemiskinan sistemis, yakni kemiskinan yang tercipta akibat penerapan sistem rusak kapitalisme. Betapa tidak, kapitalisme dengan segala pengatirannya yang berorientasi pada materi, menampakkan keberpihakannya kepada korporasi, bukan kepada rakyat. Alhasil, nasib rakyat terkatung-katung di negeri sendiri.
Tingkat pengangguran kian bertambah, apalagi di masa pandemi saat gelombang PHK menerjang seiring rapuhnya perusahaan menahan serbuan pandemi Covid-19. Akibatnya, angka kemiskinan pun ikutan naik. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Harga-harga kebutuhan pokok ikut pula melambung tinggi, tak sama sekali berempati terhadap nasib rakyat yang sudah di ujung tanduk.
Begitulah akibat para punggawa negeri ini mengadopsi kapitalisme dalam menjalankan pemerintahannya. Maka, keberadaan kampung KB saja tidaklah cukup memberi arti jika sistem kapitalisme tak dibasmi. Karena justru penerapan kapitalismelah akar masalah dari problem kemiskinan yang menjamur di negeri ini.
Jumlah Penduduk vs Kemiskinan
Pemerintahan dalam paradigma kapitalisme ini menjadikan banyaknya jumlah penduduk sebagai kambing hitam atas meningkatnya angka kemiskinan. Maka, mereka pun menggelontorkan solusi yakni pembatasan jumlah kelahiran lewat program keluarga berencana alias KB. Pemerintah beranggapan bahwa banyaknya angka kelahiran, maka akan menjadi beban bagi. negara.
Padahal kenyataannya tidak demikian. Anak itu anugerah terindah dari Allah Swt. Kalau dibilang, "Banyak anak banyak rezeki", memang benar adanya. Asalkan kita betul-betul yakin akan hal itu. Bukankah Allah mengecam dalam firman-Nya kepada mereka yang membunuh anak-anak mereka karena takut miskin?
"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang akan memberi rizqi kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." [al-Isrâ’/17:31]
Dari firman Allah itu saja sudah sangat jelas bahwa Allah menjamin rizki setiap makhluknya. Lantas, atas dasar apa pemerintah menganggap banyak anak akan menyumbang kemiskinan?
Pada dasarnya KB dalam Islam tidak dilarang alias mubah. Selama tujuannya memang menjarakkan kehamilan, bukan karena faktor lainnya. Sebab secara medis rahim ibu pun perlu jeda dari kehamilan untuk beberapa saat, sebelum siap dengan kehamilan berikutnya. Secara psikologis ibu pun, jarak usia anak yang terlalu dekat akan berpengaruh. Ibu sebagai orang yang berperan utama dalam mengasuh dan merawat anak bukan tak mungkin akan lebih rentan terserang stress bahkan depresi akibat kelelahan.
Kemiskinan Sistemis Ciptaan Kapitalisme
Sebagaimana kita tahu, bahwa saat ini negeri kita menerapkan sistem kapitalisme yang memfokuskan pertumbuhan ekonomi pada sektor produksi. Sehingga barang hasil produksi terus diupayakan keberadaannya. Sementara soal distribusinya tidak diperhatikan, apakah sudah merata diterima oleh seluruh lapisan masyarakat ataukah hanya segelintir orang saja. Makanya, dalam sistem kapitalisme, banyak terjadi kesenjangan sosial. Akhirnya, yang kaya makin kaya, yang miskin kian melarat. Bahkan beberapa waktu lalu, seorang Crazy Rich membeli kaos seharga Rp300 juta dan dia mengatakan, "Wah murah banget.... " dalam vlognya di channel Youtubenya. Padahal di sisi lain, jutaan rakyat Indonesia harus berkubang dalam kemiskinan yang parah. Jangankan membeli kaos seharga Rp300 juta, untuk biaya makan sehari-hari pun harus putar otak.
Islam Mengentaskan Kemiskinan
Dalam Islam, aspek distribusi merupakan aspek yang diperhatikan oleh negara dalam perekonomiannya. Artinya, negara memastikan betul bahwa harta kekayaan tidak mengendap atau berputar di segelintir orang saja.
Namun, begitulah jika negara berlepas tangan terhadap pemerataan distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Harusnya negara sebagai pemangku kebijakan memiliki sederet regulasi untuk menyejahterakan rakyatnya, tentu saja dengan pengaturan yang bersumber dari Allah saja.
Dalam Islam, kaya miskin merupakan sunatullah. Bukan berarti ketika Islam diterapkan, seluruh masyarakatnya pasti kaya raya. Tidak demikian. Hanya saja Islam akan menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera. Meski miskin, mereka masih bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti sandang, pangan dan papan. Karena negara dalam Islam bertanggung jawab penuh memelihara urusan rakyatnya dengan syariat Islam.
Islam akan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi kaum laki-laki. Sebab mereka memiliki kewajiban menafkahi keluarganya. Islam juga memiliki mekanisme kepemilikan yang sesuai syariat Islam, yakni kepemilikan umum, negara, dan individu. Kepemilikan umum adalah hak setiap muslim, haram untuk dikuasai atau diprivatisasi oleh korporasi atau pribadi. Dengan adanya ketentuan itulah, rakyat akan sejahtera. Apalagi negeri ini berkelimpahan sumber daya alam. Sangat cukup untuk memakmurkan penduduk negeri jika saja tak diserahkan pada korporasi asing maupun aseng.
Sungguh, hanya dengan penerapan sistem Islam sajalah kita akan keluar dari problem kemiskinan seperti saat ini. Berharap pada solusi parsial ala kapitalisme, pengentasan kemiskinan hanyalah mimpi yang takkan pernah menjadi nyata. Negeri ini akan diliputi berkah dan rahmat-Nya. Dengan demikian, umat Islam harus menyatukan tekad dan menyamakan langkah perjuangan demi tegaknya Khilafah islamiah yang akan menjadi institusi penerap syariat Islam kaffah. Wallahu'alam bish shawab. (rf/voa-islam.com)
Ilustrasi: Google
