Penjelasan Hamas: Tidak Ada Pilihan Selain 7 Oktober

GAZA (voa-islam.com) - Operasi Banjir al-Aqsa adalah langkah penting dan respons normal untuk menghadapi semua konspirasi Israel terhadap rakyat Palestina dan perjuangan mereka; sebuah tindakan defensif dalam rangka membersihkan Palestina dari pendudukan Israel, mengklaim kembali hak-hak Palestina, dan dalam jalan menuju pembebasan dan kemerdekaan seperti semua orang di seluruh dunia, kata gerakan Perlawanan Palestina, Hamas.

Hamas hari Ahad (21/1/2024) menerbitkan sebuah memorandum berjudul: "Narasi Kami... Operasi Badai Al-Aqsa," yang mana gerakan Perlawanan menjelaskan alasan di balik operasi 7 Oktober dan motif di baliknya, serta konteks umum mengenai perjuangan Palestina dan penyangkalan narasi Israel dan tuduhan yang diajukan terhadap Perlawanan Palestina.

Gerakan Perlawanan itu menjelaskan bahwa ada banyak alasan yang mendorong mereka melakukan operasi tersebut, antara lain:

- Rencana Juadisasi Israel untuk Masjid al-Aqsa dan berupaya membaginya.

- Tindakan pemerintah Israel yang ekstremis dan sayap kanan, yang mengambil langkah praktis untuk merebut seluruh Tepi Barat dan menduduki al-Quds di tengah rencana untuk mengusir warga Palestina dari rumah mereka.

- Ribuan warga Palestina ditahan secara tidak adil oleh pendudukan Israel dan dirampas hak-hak paling dasar mereka di tengah penyerangan dan penghinaan yang sangat besar.

- Blokade udara, laut, dan darat yang tidak adil yang diberlakukan di Jalur Gaza selama 17 tahun terakhir.

- Perluasan pemukiman ilegal Yahudi Israel di Tepi Barat dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.

- Eskalasi dan kekerasan harian yang dilakukan oleh pemukim ilegal Yahudi terhadap warga Palestina.

- Tujuh juta warga Palestina yang terlantar hidup dalam kondisi yang mengerikan di kamp-kamp pengungsi dan ingin kembali ke tanah mereka.

- Kegagalan komunitas internasional dalam membangun dan keterlibatan negara-negara besar dalam mencegah berdirinya negara Palestina.

Hamas berargumen bahwa rakyat Palestina tidak bisa diharapkan untuk terus menunggu dan mengandalkan PBB, yang mereka gambarkan sebagai “tidak berdaya,” dan mengatakan bahwa satu-satunya pilihan mereka adalah “mengambil inisiatif dalam membela rakyat, tanah, hak, dan kesucian rakyat Palestina." Hamas menggarisbawahi bahwa tindakannya termasuk dalam pembelaan diri, yang merupakan hak yang tercantum dalam hukum dan konvensi internasional.

Itu tidak dimulai pada 7 Oktober

Seperti yang digaungkan oleh para pendukung Perlawanan Palestina dan gerakan-gerakan lainnya, Hamas menggarisbawahi bahwa penderitaan pembebasan tidak dimulai pada tanggal 7 Oktober; "tetapi dimulai 105 tahun lalu, termasuk 30 tahun kolonialisme Inggris dan 75 tahun pendudukan Zionis."

Memorandum tersebut mengklarifikasi bahwa rakyat Palestina pada tahun 1918 memiliki 98,5% tanah Palestina sekaligus mewakili 98% populasi sebelum Zionis yang dikoordinasikan antara otoritas kolonial Inggris dan gerakan Zionis berhasil menguasai tidak lebih dari 6% tanah Palestina ketika mereka menjadi 31% dari populasi sebelum tahun 1948, yaitu sebelum deklarasi pembentukan negara "Israel".

“Pada saat itu, rakyat Palestina tidak diberi hak untuk menentukan nasib sendiri dan geng-geng Zionis terlibat dalam kampanye pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina yang bertujuan untuk mengusir mereka dari tanah dan wilayah mereka,” tambah teks panjang tersebut.

Geng-geng Zionis membuat 57% penduduk Palestina mengungsi dan menghancurkan lebih dari 500 desa dan kota di Palestina sambil melakukan puluhan pembantaian terhadap rakyat Palestina menjelang berdirinya “Israel” pada tahun 1948. “Dalam kelanjutan agresi, pasukan Israel pada tahun 1967 menduduki seluruh wilayah Palestina termasuk Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem selain wilayah Arab di sekitar Palestina."

Sepanjang sejarah panjang pendudukan Palestina, rakyat Palestina menderita segala bentuk penindasan, ketidakadilan, dan perampasan hak-hak dasar mereka, Hamas menggarisbawahi, memberikan Gaza sebagai contoh ketika pada tahun 2007 mereka masih berada di bawah blokade yang mencekik setiap hari hingga saat ini, mengubahnya menjadi penjara terbuka terbesar di dunia.

Gerakan Perlawanan itu juga mengingatkan bahwa: “Rakyat Palestina di Gaza juga menderita akibat lima perang/agresi yang merusak, dimana ‘Israel’ adalah pihak yang bersalah.”

Pendudukan Israel selama beberapa dekade, antara Januari 2000 hingga  September 2023, menewaskan 11.299 warga Palestina dan melukai 156.768 lainnya, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, Hamas menambahkan. Sementara itu, “Pemerintah AS dan sekutunya tidak menaruh perhatian pada penderitaan rakyat Palestina selama beberapa tahun terakhir, namun justru menutupi agresi Israel.”

“Pemerintah AS memberikan dukungan finansial dan militer terhadap pembantaian pendudukan Israel terhadap warga sipil Palestina dan agresi brutal di Jalur Gaza, namun tetap saja, para pejabat AS terus mengabaikan apa yang mereka lakukan.pasukan pendudukan Israel melakukan pembunuhan massal di Gaza,” kata memo itu.

Bahkan mengomentari Perjanjian Oslo tahun 1993 yang ditandatangani oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan pendudukan Israel di bawah naungan AS, Hamas menggarisbawahi bahwa perjanjian tersebut mengatur pembentukan negara merdeka Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, upaya-upaya yang "dihancurkan secara sistematis" oleh "Israel" melalui "kampanye luas pembangunan pemukiman ilegal Yahudi dan Yudaisasi atas tanah Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem yang diduduki."

Menanggapi semua ketidakadilan tersebut, Hamas bertanya: “Apa yang diharapkan dari rakyat Palestina setelah semua itu?”

7 Oktober ditujukan pada militer Israel

Gerakan Perlawanan tersebut selanjutnya menjelaskan bahwa operasi mereka pada tanggal 7 Oktober bertujuan untuk menargetkan situs militer Israel dan menekan pemerintah Israel agar melakukan kesepakatan pertukaran tahanan untuk membebaskan warga Palestina dari penjara Israel. Fokusnya adalah menghancurkan pasukan pendudukan Israel Divisi Gaza dan situs militer di dekat pemukiman di sekitar Gaza.

Brigade Izzuddine Al-Qassam, sayap militer Hamas, menekankan komitmen mereka untuk menghindari kerugian terhadap warga sipil, terutama anak-anak, perempuan, dan orang tua. Mereka menyatakan bahwa setiap penargetan warga sipil yang tidak disengaja terjadi selama konfrontasi dengan pasukan Zionis Israel.

Hamas, sejak didirikan pada tahun 1987, berkomitmen untuk menghindari kerugian terhadap warga sipil. Mereka menyebutkan inisiatif untuk menghindarkan warga sipil dari pertempuran, namun hal ini diduga diabaikan oleh pendudukan Israel.

Pernyataan tersebut mengakui potensi kesalahan selama Operasi Banjir Al-Aqsa karena runtuhnya sistem keamanan Israel dengan cepat. Gerakan Hamas menggarisbawahi bahwa mereka memperlakukan warga sipil di Gaza dengan positif, dan mengupayakan pembebasan mereka selama gencatan senjata kemanusiaan dengan imbalan perempuan dan anak-anak Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.

Perlawanan Palestina mendukung upayanya untuk hanya menargetkan aparat militer dengan sejumlah bukti, dengan menekankan bahwa "Klip video yang diambil pada hari itu – 7 Oktober – bersama dengan kesaksian warga Israel sendiri yang dirilis kemudian menunjukkan bahwa pejuang Brigade Al-Qassam tidak menargetkan warga sipil, dan banyak warga Israel dibunuh oleh tentara dan polisi Israel karena kebingungan mereka.”

Klaim “40 bayi yang dipenggal” oleh para pejuang Palestina telah dibantah dengan tegas, bahkan sumber-sumber Israel pun membantahnya. Sayangnya, banyak media Barat yang mengadopsi dan mempromosikan tuduhan palsu ini, demikian bunyi memo tersebut.

Tuduhan bahwa pejuang Palestina melakukan pemerkosaan terhadap perempuan Israel, termasuk Gerakan Hamas, telah dibantah sepenuhnya. Laporan Mondoweiss tanggal 1 Desember 2023 menyoroti kurangnya bukti atas dugaan "pemerkosaan massal" pada tanggal 7 Oktober, yang menunjukkan bahwa "Israel" menggunakan klaim ini untuk memperburuk situasi di Gaza.

Menurut laporan dari surat kabar Israel Yedioth Ahronoth pada 10 Oktober dan Haaretz pada 18 November, sebuah helikopter militer Israel membunuh banyak pemukim Israel, termasuk mereka yang berada di festival musik Nova dekat Gaza di mana 364 pemukim ilegal Yahudi tewas. Pejuang Hamas, yang tidak mengetahui festival tersebut, menjadi sasaran helikopter tersebut. Untuk mencegah infiltrasi lebih lanjut dari Gaza, pasukan pendudukan Israel menyerang lebih dari 300 sasaran di wilayah sekitarnya.

Kesaksian warga Israel menegaskan bahwa serangan dan operasi tentara Zionis menewaskan baik tawanan Israel maupun pejuang yang menangkap mereka. Protokol Hannibal IOF menekankan bahwa mereka lebih memilih tawanan atau tentara yang sudah mati daripada ditangkap hidup-hidup untuk menghindari pertukaran tahanan dengan kelompok perlawanan Palestina.

Otoritas pendudukan merevisi jumlah tentara dan warga sipil yang terbunuh dari 1.400 menjadi 1.200 setelah menemukan bahwa 200 mayat yang terbakar merupakan pejuang Palestina bercampur dengan mayat Israel. Tentara Israel, yang memiliki pesawat militer, bertanggung jawab atas penghancuran pada tanggal 7 Oktober.

Serangan udara besar-besaran pendudukan Israel di Gaza mengakibatkan kematian hampir 60 tawanan Israel, yang menunjukkan pengabaian terhadap nyawa mereka, Hamas menekankan.

Laporan tersebut juga menambahkan bahwa jumlah korban tewas “warga sipil” dibesar-besarkan oleh fakta bahwa banyak pemukim ilegal Yahudi Israel yang terbunuh dalam operasi tersebut bersenjata dan berperang bersama pasukan pendudukan Israel, namun mereka terdaftar sebagai “warga sipil” setelah terbunuh dalam aksi tersebut.

“Mereka yang membela agresi Israel tidak melihat peristiwa tersebut secara obyektif, melainkan membenarkan pembunuhan massal Israel terhadap warga Palestina dengan mengatakan akan ada korban di antara warga sipil ketika menyerang pejuang Hamas,” bunyi memorandum tersebut.

Menyerukan keadilan

Hamas, yang meragukan komitmen negara-negara tertentu, yaitu AS, Jerman, Kanada, dan Inggris, terhadap keadilan, gerakan tersebut mendesak Jaksa ICC dan tim untuk segera mengunjungi Palestina yang diduduki untuk memeriksa kejahatan dan pelanggaran secara langsung, daripada mengandalkan pada pengamatan jarak jauh atau menyerah pada pembatasan Israel.

Pada bulan Desember 2022, Majelis Umum PBB meminta pendapat Pengadilan Internasional tentang konsekuensi hukum dari pendudukan ilegal "Israel", yang didukung oleh hampir 100 negara, disoroti oleh gerakan perlawanan. Negara-negara yang mendukung pendudukan menolak langkah ini, sehingga menghambat upaya untuk mengadili penjahat perang Israel melalui yurisdiksi universal di pengadilan Eropa.

Peristiwa 7 Oktober harus dipahami dalam konteks perjuangan melawan kolonialisme dan pendudukan yang lebih luas, tambahnya. Perjuangan serupa menunjukkan bahwa penindasan yang dilakukan oleh penjajah menimbulkan tanggapan yang sama dari mereka yang berada di bawah pendudukan.

Masyarakat di seluruh dunia mengakui kebohongan yang dilakukan oleh pemerintah yang mendukung narasi Israel, yang bertujuan untuk membenarkan sikap bias dan menyembunyikan kejahatan Israel. Negara-negara ini mengabaikan akar penyebab konflik, yaitu pendudukan dan penolakan hak warga Palestina untuk hidup bermartabat di tanah mereka. Mereka juga menunjukkan ketidakpedulian terhadap blokade yang tidak adil terhadap jutaan orang di Gaza dan penderitaan para tahanan Palestina di penjara-penjara Israel, di mana hak-hak dasar mereka diabaikan.

Hamas, pada akhir memorandum tersebut, menyerukan penghentian segera agresi Israel di Gaza, pertanggungjawaban atas penderitaan manusia yang disebabkan oleh pendudukan Israel, dukungan terhadap perlawanan Palestina, dan solidaritas dari negara-negara di seluruh dunia terhadap standar ganda.

Gerakan Perlawanan itu melanjutkan dengan menuntut diakhirinya negara-negara besar yang memberikan perlindungan bagi "Israel", menolak keputusan apa pun yang dibuat oleh kekuatan asing mengenai masa depan Gaza, dan menentang upaya pengusiran Israel. Hamas mendesak tekanan global yang berkelanjutan untuk mengakhiri pendudukan, perlawanan terhadap normalisasi dengan rezim Israel, dan boikot menyeluruh terhadap pendudukan dan pendukungnya. (MYD)