PBB Desak Myanmar Jamin Hak Muslim Rohingya dan Tindak Ektrimis Budha

NEW YORK (voa-islam.com) - Sebuah komite PBB telah mengeluarkan resolusi yang mendesak Myanmar untuk memberikan akses yang sama untuk kewarganegaraan terhadap minoritas Rohingya dan untuk menindak ekstrimis Budha yang melakukan kekerasan terhadap mereka dan umat Islam lainnya di negara Asia tenggara tersebut. Komite HAM Majelis Umum PBB mengeluarkan sebuah resolusi tahunan bagi Myanmar pada Selasa (19/11/2013) dengan konsensus, menyambut pembebasan sejumlah tahanan politik dan janji Thein Sein bahwa semua "tahanan politik" akan dibebaskan pada akhir tahun . Resolusi ini mendesak pemerintah "untuk melanjutkan proses dan memenuhi komitmennya untuk membebaskan mereka pada akhir tahun 2013, tanpa syarat , dan untuk menjamin pemulihan penuh hak dan kebebasan mereka. " Resolusi itu juga menyatakan "keprihatinan tentang pelanggaran HAM yang tetap terjadi, termasuk penangkapan sewenang-wenang dan penahanan aktivis politik dan pembela hak asasi manusia, pemindahan paksa, penyitaan tanah, pemerkosaan dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual dan penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan." Dalam resolusi tersebut, panitia 193 negara menegaskan kembali kekhawatiran serius tentang kekerasan komunal dan kekerasan lain terhadap minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine. Resolusi PBB, yang akan dipindah ke Majelis Umum PBB, mengakui "skala dari upaya reformasi yang dilakukan" sejauh ini di Myanmar. Myanmar muncul dari setengah abad kekuasaan militer pada tahun 2011, namun transisi menuju demokrasi telah dirusak oleh kekerasan sektarian yang telah menewaskan lebih dari 240 orang tewas dan 240.000 lainnya meninggalkan rumah mereka, sebagian besar korban adalah Muslim Rohingya. Banyak Budha Myanmar melihat Rohingya sebagai penyusup yang dibawa oleh penjajah Inggris dari Bangladesh modern, tetapi banyak Muslim Rohingya mengatakan mereka telah tinggal di negara yang dulu dikenal sebagai Burma tersebut selama ratusan tahun. (an/aje)