Presiden Turki Erdogan Memberi Mandat Kepada Davotuglu Membentuk

ISTAMBUL (voa-islam.com) – Sebuah perkembangan baru politik di Turki, sesudah Partai AKP dihempaskan oleh kegagalannya mencapai mayoritas mutal di Parlemen dalam pemilihan lalu. Sekarang, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meminta Perdana Menteri Ahmet Davutoglu membentuk pemerintah baru, kata pejabat di kantor presiden, Kamis, 9/7/2015.

"Sekarang kami mulai upaya memenuhi tugas ini dan pertama kami akan mengadakan pembicaraan dengan ketua partai politik," kata Davutoglu kepada wartawan di Istanbul. Dia mengatakan putaran pertama perundingan yang bersifat "kemitraan pemerintah" akan berjalan sampai 15 Juli.

"Putaran kedua pertemuan akan diadakan sesuai dengan suasana sesudah Idul Fitri," tambah Davutoglu, mengacu pada rencana perundingan yang akan digelar oleh Davotuglu, yang akan mengambil waktu pasca Ramadhan.

Davutoglu memiliki 45 hari membentuk pemerintah yang berintikan Keadilan dan Pembangunan (AKP), yang memperoleh bagian terbesar kursi parlemen dalam pemilihan umum 7 Juni.

Meskipun AKP tidak menang cukup kursi untuk membentuk pemerintahan mayoritas, sehingga harus mencoba melakukan koalisi dengan tiga partai parlemen lainnya - Partai Republik Rakyat urutan kedua (CHP), yang Partai Gerakan Nasionalis (MHP) dan Partai Demokrat Rakyat (HDP). Entah berhaluan kiri CHP atau sayap kanan MHP cenderung pilihan mitra Davutoglu.

Jika ia tidak dapat membentuk koalisi, maka presiden harus menawarkan partai kedua yang memperoleh suara besar di pemilu menciptakan pemerintahan dalam periode 45-hari yang sama.

Jika ini tidak berhasil, presiden harus menyelenggarakan pemilu lebih awal dan menunjuk seorang perdana menteri dalam waktu lima hari untuk membentuk pemerintah sementara yang terdiri dari wakil-wakil dari semua empat partai.

Pemilihan baru kemungkinan akan diadakan menjelang akhir November. Turki akan memasuki kondisi baru yang tidak stabil, sesudah AKP gagal mencapai mayoritas tunggal di parlemen. Ini membawa resiko politik yang sangat tidak menguntungkan bagi AKP dan Erdogan. (dita/wb/voa-islam.com)