Rezim Teroris Assad Ancam Akan Hilangkan Pos Pengamatan Militer Turki di Morek Hama Utara

DAMASKUS, SURIAH (voa-islam.com) - Seorang tokoh senior dalam rezim teroris Assad pada hari Jum'at (24/8/2019) mengancam akan 'menghilangkan' pos pengamatan Turki di desa Morek di provinsi Hama utara.

Ancaman itu datang setelah kemajuan rezim pada hari Jum'at yang menangkap serangkaian desa di Hama utara. Desa-desa itu sebelumnya adalah kubu pejuang oposisi anti-Assad.

Turki telah mendirikan 12 pos pengamatan militer di Idlib yang dikuasai oposisi dan provinsi Hama utara sejak 2017, untuk memantau perjanjian de-eskalasi Astana.

Rezim Suriah melancarkan serangan berkelanjutan pada Idlib dan Hama utara pada April 2019, yang melanggar perjanjian, menewaskan ratusan warga sipil dan memaksa ratusan ribu lainnya meninggalkan rumah mereka.

Pos pengamatan di Morek dikepung oleh tentara Suriah pada hari Jum'at setelah rezim maju.

Bouthaina Shaaban, penasihat kebijakan dan media untuk Presiden Suriah Bashar al-Assad dan mantan menteri kabinet, mengatakan kepada TV Al-Mayadeen bahwa "pos Turki di Morek dikepung dan tentara Suriah akan dapat menghilangkan semua pos Turki dan menghilangkannya para teroris. "

Rezim Suriah biasanya menyebut semua lawannya sebagai teroris. Shaaban menuduh Turki menggunakan pos pengamatan untuk mentransfer senjata ke "teroris" dan menggambarkan mereka sebagai "pos pendudukan".

Sekutu rezim Rusia juga mempertahankan pos-pos pengamatan dan pangkalan-pangkalan militer di Suriah dan melakukan serangan udara di wilayah-wilayah sipil di samping rezim tersebut.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavosuglu pada hari Jum'at tidak mau mengakui bahwa pos pengamatan militer mereka  dikepung, dengan mengklaim "tidak ada yang bisa mengepung pasukan kami".

Juru bicara kepresidenan Turki Ibrahim Kalin mengatakan bahwa pos pengamatan tidak akan dihapus dari Morek.

Pada hari Sabtu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memperingatkan mitranya dari Rusia, Vladimir Putin, tentang krisis kemanusiaan di Idlib.

Kehidupan tiga juta orang di provinsi itu berisiko, menurut PBB. Kedua presiden dijadwalkan bertemu akhir bulan ini untuk membahas Suriah. (st/TNA)