30 Orang Tewas Dalam Bentrokan Antar Milisi Syi'ah Bersenjata Saingan Di Irak

BAGHDAD, IRAK (voa-islam.com) - Tiga puluh orang tewas dalam pertempuran di Irak antara milisi Syi'ah bersenjata yang bersaing, serta pasukan keamanan Irak, setelah pemimpin Syi'ah kuat Muqtada al-Sadr mengatakan bahwa dia menarik diri dari politik.

Pengumuman Al-Sadr pada hari Senin menyebabkan para pendukungnya berkumpul di situs-situs di Zona Hijau yang dibentengi Baghdad, di mana mereka menyerbu Istana Republik tempat pemerintah berada. Mereka juga menghadapi pendukung kelompok Syi'ah saingan mereka, aliansi Kerangka Koordinasi yang didukung Iran, yang mengarah ke pertempuran antara kedua kelompok Syi'ah.

Saat malam tiba, tembakan dan ledakan terdengar di seluruh Zona Hijau, dan pertempuran berlanjut hingga Selasa (30/8/2022).

Namun, pada konferensi pers pada Selasa sore, Moqtada al-Sadr memerintahkan para pendukungnya untuk mundur sepenuhnya dari Zona Hijau, dan mengakhiri kekerasan.

Ketegangan meningkat di Irak di tengah krisis politik yang membuat negara itu tanpa pemerintahan baru, perdana menteri atau presiden selama berbulan-bulan, dan meningkat tajam setelah para pendukung Sadr pada Senin sore menyerbu istana pemerintah menyusul pengumuman pemimpin mereka bahwa dia berhenti dari politik.

Kekerasan itu membuat pendukung Sadr melawan faksi-faksi bersenjata Syi'ah saingan yang didukung oleh negara tetangga Iran.

Misi PBB di Irak memperingatkan "eskalasi yang sangat berbahaya" dan meminta semua pihak untuk "menahan diri dari tindakan yang dapat mengarah pada rangkaian peristiwa yang tak terbendung".

"Kelangsungan hidup negara dipertaruhkan," demikian peringatannya.

Tetapi di tengah jam malam nasional yang diberlakukan tentara yang berlanjut Selasa, Baghdad sebaliknya tenang, dengan toko-toko tutup dan beberapa mobil berkeliaran di jalanan.

Blok Syi'ah dukungan Iran yang tergabung dalam Kerangka mengutuk "serangan terhadap lembaga negara", mendesak Sadrists untuk terlibat dalam "dialog".

Sementara Perdana Menteri Mustafa al Kadhimi mengatakan "pasukan keamanan atau militer, atau pria bersenjata" dilarang menembaki pengunjuk rasa. (BS)