Soal BBM, Pemerintah Jangan Bohongi Rakyat Lagi

By: Rika Hikmah Rizkita

Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung

Kenaikan BBM menjadi isu paling panas dalam satu pekan ini. Ditambah dengan penolakan yang datang dari seluruh lapisan masyarakat. Demonstrasi, aksi, audiensi ke DPR, dan berbagai tabligh akbar digelar untuk mengekspresikan penolakan yang luar biasa terhadap kenaikan BBM ini. Namun, pemerintah ibarat mengamalkan betul pepatah anjing menggonggong kafilah berlalu. Teriakan masyarakat dianggapnya gonggongan anjing saja, dan kafilah akan terus berlalu, alias kenaikan BBM akan tetap dilaksanakan. Miris sekali.

BBM tetap harus dinaikkan. Berbagai dalih diungkapkan penguasa negeri ini demi terwujudnya kenaikan BBM tersebut. Digembar-gemborkanlah bahwa alasan terbesar adalah harga minyak dunia naik, subsidi BBM akan membengkak. Penyediaan BBM bersubsidi menggunakan patokan harga minyak dunia. Maka Pemerintah harus nomboki selisih dalam asumsi APBNnya, yaitu sebesar USD 30 perbarel. Karenanya, subsidi BBM yang harus ditanggung pemerintah jadi membengkak dan APBN bisa bobol karenanya.

Yang dibesarkan-besarkan hanyalah minyak naik, beban subsidi membengkak, tapi tidakkah kita sadar bahwa pemerintah tidak mengungkapkan berapa penerimaannya dari BBM setelah kenaikan harga minyak mentah dunia itu? Tentu saja secara logika penerimaan migas pemerintah sebenarnya cukup besar. Hal tersebut tergambar dalam APBN 2012. Jika dihitung maka sebetulnya beban subsidi pemerintah  hanya kurang sekitar Rp 6 triliun. Dan kekurangan tersebut sebenarnya bisa dengan mudah ditutupi. Misalnya dengan memangkas anggaran kunjungan yang selama ini justru lebih kental hanya untuk plesiran yang tidak efektif.

Hal seperti inikah yang dibesar-besarkan sehingga dikatakan APBN bisa jebol? Lalu kenapa pendapatan dari migas tidak di ungkapkan ke masyarakat secara gambling? Pemerintah menyimpan  ketidakjujuran kepada rakyat di mana segala kebenaran tidak disampaikan secara terbuka. Padahal kebohongan dan penipuan semacam ini akan menjauhkan pelakunya dari surga. Tegas sekali Rasulullah SAW bersabda:

"Tidaklah seorang penguasa yang mengurusi urusan rakyat dari kalangan kaum Muslim, lalu ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan bagi dirinya surga" (HR Bukhari).

Dalam kondisi seperti ini kaum muslim tidak boleh berdiam diri, apalagi menjadi pendukung. Ketidakjujuran ini tidak lain bersumber dari kesalahan sistem yang dipakai di negara ini, kapitalisme. Satu-satunya solusi ialah mencampakkan dan mengakhiri yang menjadi pangkalnya ini lalu menggantinya dengan penerapan system Islam secara menyeluruh dalam bingkai Khilafah Islam. [voa-islam.com]