RAPBN 2016: Subsidi Terus Dikurangi, Hutang Makin Menumpuk

Saudara Pembaca:

Pemerintah Jokowi JK telah mengajukan RAPBN 2016 kepada DPR. Pada RAPBN 2016 anggaran subsidi untuk rakyat kembali dikurangi. Belanja RAPBN 2016 direncanakn defisit  dan akan dibiayai dari utang, sehingga pada tahun 2016 pemerintah akan mengeluarkan Surat Berharga Negara (SBN) atau menarik utang dalam bentuk surat utang baik utang dalam negeri ( DN) maupun luar negeri (LN).

Utang LN berbahaya bagi negeri ini. Karena utang LN akan menjadi alat campur tangan dan kontrol pihak asing terhadap kebijakan pemerintah. Dengan terus berhutang dengan beban bunga yang tinggi, negeri ini akan terus terpuruk dalam jerat utang. Saat utang makin terpuruk, APBN yang notabene uang rakyat makin tersedot untuk bayar utang plus bunganya yang mencekik. Semua itu adalah untuk kepentingan para pemilik modal, terutama pihak asing. Sebaliknya alokasi anggaran untuk kepentingan rakyat, khususnya dalam bentuk subsidi terus dikurangi bahkan bakal dihilangkan.

Semua itu karena pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi neoliberal yang tercermin dalam penyusunan RAPBN. Subsidi untuk rakyat akan selalu dianggap sebagai beban pemerintah. Karena dalam sistem ekonomi neoliberal, pemerintah tidak berkewajiban memerankan sebagai pengurus rakyat yang benar-benar bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rakyat.

Ini jelas bertentangan dengan Islam. Dalam Islam penguasa bertanggung jawab atas segala urusan rakyatnya. Selain itu pemerintah menjadikan utang berbasis riba sebagai salah satu unsur terpenting dalam penyusunan RAPBN. Padahal riba membuat perekonomian akan terus tidak stabil, dihantui banyak masalah dan didera krisis yang terus berulang.

Allah SWT telah mengisyaratkan dengan firman-Nya dalam QS Al-Baqoroh: 275 yang artinya “orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila”. Wallah a’lam bi ash-shawab. 

Mutriyaningsih

Jl. Ciganitri Mukti V, Cipagalo, Bojongsoang

Bandung