Saat Pemerintah Peduli Asap, Empati atau Sensasi?

Berita seputar kebakaran hutan dan bencana  kabut asap masih menjadi bahan perbincangan media massa, bahkan headline di berbagai media baik cetak maupun elektronik. Begitu pula sebagaimana yang kami saksikan pada 1 November 2015 di acara Live sebuah stasiun TV swasta nasional. Yakni diskusi  penanganan bencana kabut asap yang menghadirkan anggota DPR RI.

Diskusi ini mempertanyakan kepedulian pemerintah khususnya anggota dewan terhadap kondisi yang melanda sebagian wilayah Kalimantan dan Sumatera dalam 3 bulan terakhir ini. Dalam tayangan media tersebut, DPR seakan ingin menunjukkan kepeduliaannya dengan cara mengikuti sidang di senayan dengan memakai masker, bahkan salah seorang anggota dewan berinisiatif menghimpun dana sumbangan dari peserta sidang dan terkumpullah dana sejumlah Rp. 950.000,-.

Inikah kepedulian pemerintah dalam menangani bencana dan membantu derita para korbannya? Disaat berbagai tunjangan mereka yang terus mengalami kenaikan hingga berpenghasilan ratusan juta rupiah, tapi hanya mampu terkumpul sumbangan di bawah satu juta?Ini Empati atau sensasi ala DPR?

...Inilah buah sistem sekuler kapitalis yang menjadikan penguasa lebih berpihak kepada pengusaha yang dengan sengaja membakar lahan untuk kepentingan bisnis mereka...

Penanganan bencana membutuhkan keseriusan penguasa baik pusat ataupun daerah dengan mencurahkan segala daya upaya dan dana, apalagi kondisi ini telah menimbulkan banyak korban baik dari sisi kesehatan masyarakat maupun kerusakan lingkungan. Namun pemerintah telah abai terhadap persoalan ini.

Di saat yang sama mereka lebih memprioritaskan kucuran dana untuk perhelatan final sepakbola Piala Presiden. Dalam perhelatan ini menghabiskan dana mencapai 5 milyar rupiah. Jakarta yang digunakan sebagai lokasi penyelenggaraan ditetapkan Siaga I. Lalu penanganan kebakaran hutan yang belum berkesudahan hingga menyebabkan kualitas udara yang sangat berbahaya bagi kesehatan masuk siaga berapa?

Inilah buah sistem sekuler kapitalis yang menjadikan penguasa lebih berpihak kepada pengusaha yang dengan sengaja membakar lahan untuk kepentingan bisnis mereka. Bahkan didukung dengan longgarnya peraturan perundang-undangan yang membolehkan pembakaran lahan hanya dengan ijin ketua RT. Tentunya untuk keuntungan materi bagi penguasa dan pengusaha.

Islam melarang hal yang demikian. Dalam Islam kekuasaan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah. Kewajiban utama mereka adalah mengurus kemaslahatan warga negaranya dengan menerapkan aturan-aturanNya yang bersumber dari AlQuran dan As Sunnah. 

(Suara Pembaca : dari Atik Kholifah,S.KM - Bojonegoro)

Editor: RF