Mengapa kau Jual Hak Kami?

Oleh: Khusnul Khotimah (Ibu Rumah Tangga)

Pembangunan infrastruktur kota berupa fasilitas umum terus digalakkan oleh pemerintah saat ini. Di tengah keresahan hutang yang harus dibayar oleh bangsa ini, ternyata pembangunan ini terus berjalan. Lantas dari mana dana untuk membiayai pembangunan ini?

Ada dua kemungkinan, pertama dari APBN, atau kedua dari investor asing. Bicara mengenai investor asing, maka ini menjadi jalan bagi mereka untuk melakukan imperialisme. Maka kita bisa melihat siapa investor yang banyak di Indonesia dan melakukan kerja sama dengan pemerintah.

Jalan tol menjadi salah satu fasilitas umum yang banyak dibangun di berbagai wilayah. Karena jalan menjadi penghubung satu wilayah dengan wilayah lain yang akan mempermudah masyarakat untuk mengaksesnya, menopang kegiatan perekonomian, administratif, sosial dan lain-lain. Sebut saja jalan tol bocimi (Bogor, Ciawi, Sukabumi) di Bogor, jalan tol Becakayu (Bekasi, Cawang, Kampung melayu) di Jakarta, jalan tol Medan-Binjai di Sumatra barat.

Dan masih banyak lagi proyek pembangunan jalan tol yang akan segera dibangun oleh pemerintah. Dan memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan dan menyediakan fasilitas umum bagi masyarakatnya dengan pelayanan yang sebaik- baiknya.

Namun ternyata fakta berbicara lain. Kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti kenaikan tarif tol yang terus naik setiap tahunnya tidak dibarengi dengan pelayanan dan fasilitas yang sesuai. Begitu pun penggunaan e-tol justru menjadikan jalan tol sebagai fasilitas umum yang seharusnya ramah bagi rakyat akhirnya menjadi beban bagi rakyat. Bahkan beberapa waktu yang lalu pemerintah mempersilahkan jalan tol yang sudah dibuat dan diresmikan untuk dijual.

Artinya jalan tol yang sudah dibeli oleh pihak swasta atau asing nanti, maka sepenuhnya pengelolaan jalan tol dikuasai oleh mereka. Bisa saja harga tarifnya yang menjadi mahal karena orientasinya bukan lagi sebagai fasilitas umum tetapi sudah menjadi permainan bisnis, yang harus memberikan keuntungan besar. Tidak cukup hanya jalan tol,  kabarnya pemerintah akan menyerahkan bandara dan pelabuhan kepada pihak asing untuk dikelola.

Inilah bukti bahwa pemerintah telah melakukan kezaliman terhadap  rakyat. Menjual apa yang seharusnya menjadi hak rakyat untuk menikmatinya. Kejadian ini sebenarnya sudah lebih dulu dilakukan oleh pemerintahan orde baru dan diteruskan sampai hari ini, seperti perusahaan telekomunikasi Indosat yang dijual ke pihak asing. S

epertinya pemerintah kehabisan cara untuk bisa mendapatkan suntikan dana untuk menutupi hutang yang jumlahnya sangat luar biasa. Nyata sudah bahwa sesungguhnya negeri ini sudah rusak sistemnya, sudah tidak lagi menghiraukan teriakan rakyat yang mengeluh dan menuntut adanya perbaikan, karena yang mereka dengar hanya suara-suara sekelompok orang yang punya kepentingan di negeri ini.

Seharusnya masyarakat bisa menikmati fasilitas umum dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana yang terjadi pada masa kejayaan Islam, di mana negara bertanggung jawab atas pembangunan fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat secara luas dan tanpa dipungut biaya alias gratis. Itulah potret saat Islam dijadikan sebagai sistem dalam seluruh sendi kehidupan, termasuk pemerintahan, bukan yang lain. [syahid/voa-islam.com]