Suara Hati Anak Negeri

Sahabat VOA-Islam...

Siapapun tahu dan tidak ada yang bisa memungkiri bahwa kekayaan alam Indonesia ini begitu banyak dan beragam.  Dengan lahan yang subur, curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun menjadikan penduduknya bisa menanam apapun.

Tapi entahlah apa yang terjadi di negeri ini hingga para petani kehilangan sawah, ladang dan kebun-kebun mereka.  Mereka terpaksa menjual lahan pertaniannya karena dari tahun ke tahun hampir setiap panen selalu merugi akibat harga produk pertaniannya terlalu murah bahkan anjlok. Petani tidak bisa menutupi modal produksi berupa bibit, pupuk dan sarana produksi lainnya.

Bulan Desember tahun 2017 lalu petani bawang merah di Brebes Jawa Tengah  panen raya. Namun sayang harga jual bawang di pasaran terlalu murah, harga bawang merah hanya laku terjual rp 5000/ kg nya, padahal harga minimal  untuk menutupi seluruh biaya produksi saja ada pada kisaran rp 13.000/kg. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan membuat banyak petani bawang yg mengalami kerugian besar dan untuk menutupinya  mereka melepaskan aset-aset mereka termasuk tanah pertanian bawangnya. 

Apa yang dialami petani bawang merah Brebes juga terjadi pada petani bawang merah di Majalengka Jawa Barat pada bulan Oktober dan November 2017 lalu.   Jika kita melihat lebih ke belakang lagi,  kerugian akibat murahnya hasil produksi pertanian tidak hanya dialami petani bawang saja. Di awal tahun 2017 petani tomat mengalami hal yang sama, tak lama berselang kejadian serupa  juga dialami petani cabe, petani gula dan petani garam di pertengahan tahun 2017.

Berharap negara akan membantu mempermudah kehidupan mereka dengan memberikan solusi atas permasalahan mereka, justru yang terjadi pemerintah malah ikutan latah dengan menjual-jual aset negara untuk menutupi kekurangan APBN dan  untuk bayar utang.

Dulu pertambangan emas, minyak bumi, gas alam, batu bara dan masih banyak lagi bahan tambang lainnya, pengusahaan hasil hutan dan listrik banyak diserahkan pengelolaannya kepada pihak swasta yang kebanyakan swasta asing. Berikutnya tanah negara, pantai, bandara, BUMN, pelabuhan laut, dan jalan tol. Meski pada awalnya pemerintah mengelak bahwa itu sebatas wacana tapi beberapa ternyata sudah berpindah ke pihak swasta.

Apakah pemerintah tidak belajar dari pengalaman memberikan hak penambangan minyak bumi kepada pihak swasta yang mengakibatkan negara kekurangan pasokan minyak mentah (crude oil) untuk kilang-kilang minyaknya (Pertamina).  Akibatnya Pertamina harus membeli minyak mentah ke pihak swasta dengan harga mahal. Dan ketika Pertamina melepas produksinya ke masyarakat berupa bahan bakar minyak otomatis harganya akan mahal juga.  Lagi-lagi yang menderita adalah masyarakat yang setiap hari memakai BBM, mereka  harus menanggung harga yang mahal.

Sungguh ironi, kita pemilik minyak bumi yang rkandung di perut bumi negeri ini dengan jumlah yang melimpah ruah, kita juga punya Pertamina yang memiliki teknologi modern, SDM yang  berpengalaman dan tidak kalah dengan SDM perusahaan pertambangan swasta/asing serta menyatakan diri sanggup melakukan pengeboran minyak di  blok-blok tambang yang sangat potensial di negeri ini tapi mengapa blok- blok tersebut hak pengelolaannya diberikan kepada pihak swasta/asing? Seringkali pula dengan harganya yang mahal stok BBM yang dicari juga susah, sudah habis bahkan menghilang seperti yg terjadi pada bensin premium.

Begitu juga dengan hutan negara kita. Para pengusaha swasta telah   mengeksploitasinya dengan semena-mena demi meraih keuntungan yang besar. Akibatnya hutan mengalami kerusakan, penyerapan air terganggu, ekosistem di dalamnya terganggu dan ketika tiba musim hujan banjir tidak terbendung menerjang pemukiman disekitarnya.  Begitu pula saat musim kemarau tiba tidaklah ringan dampaknya.  Suhu udara meningkat, kekeringan pun melanda dalam rentang waktu yang lebih panjang, sulitnya air bersih dan lain-lain.

Lalu bagaimana ketika pengusahaan listrik  ( produksi listrik) yang sebagian besar sudah dilepas ke pihak swasta?  Yang terjadi adalah rakyat dikagetkan dengan kenaikan tarif dasar listrik yang tinggi dan sangat memberatkan.  Masyarakatpun menjerit, beban ekonomi terus- menerus meningkat sementara pendapatan mereka stagnan bahkan menurun seperti kisah petani di awal tulisan.

Belum lagi kesulitan yang harus ditanggung masyarakat dengan adanya kebijakan pemerintah melepaskan bandara, pelabuhan laut, BUMN dan jalan tol kepada pihak swasta.  Sudah pasti akan terjadi kenaikan harga barang dan jasa yang secara langsung dan tidak langsung terkait dengannya. Karena para pengusaha  swasta tersebut akan berusaha mengejar untung besar tanpa memperdulikan kesulitan dan jeritan pilu masyarakat  akibat kenaikan biaya produksi dan transportasi misalnya, dan  juga berimbas pada harga barang dan jasa turunannya.

Apakah nanti yang akan terjadi pada generasi penerus bangsa ini apabila kondisi ini terus berlangsung?  Kemiskinan, kebodohan ( karena biaya sekolah tidak terjangkau), kelemahan, keterasingan di negeri sendiri (karena banyaknya asing dan aseng yang tinggal dan menjadi pengusaha di negeri ini). Itulah kondisi yang sangat mungkin menimpa anak cucu dan generasi selanjutnya negeri ini.

Menanggapi permasalahan yang melanda negeri ini, Pakar ekonomi Islam Dwi Condro Triono, PhD menjelaskan bahwa dalam pandangan ekonomi Islam, sumber daya alam yang melimpah merupakan kepemilikan umum yang wajib dikelola negara dan haram diserahkan kepada swasta apalagi asing.

Hasilnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, apakah untuk menyediakan sarana produksi pertanian yang murah untuk petani, meminimalkan biaya sekolah dan kesehatan, memberikan pelayanan dan jaminan keamanan gratis begitu juga untuk membangun infrastruktur dan lain-lain.  Selanjutnya yang termasuk kepemilikan umum dalam Islam adalah seluruh  fasilitas umum yang sifat pembentukannya tidak mungkin dikuasai individu seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan laut, bandara, gunung, pantai, laut dan semisalnya.

Maka menjual aset-aset tersebut kepada swasta adalah haram. Seluruh fasilitas umum tersebut harus dikelola oleh negara dengan sebaik-baiknya sehingga negara mendapatkan pendapatan dari pengelolaan tersebut, selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat.

Itulah solusi terbaik  yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan sudah disiapkan oleh pencipta manusia dan alam semesta ini. Jika negara  mengambil dan menerapkan sistem ekonomi Islam dan juga seluruh aturan kehidupan  lainnya yang disandarkan pada aturan-aturan Islam (Allah SWT) di tengah-tengah masyarakat sudah dapat dipastikan rakyat Indonesia bukan saja petani tapi seluruh warga negara dengan profesi apapun akan merasakan kesejahteraan hidup di dunia dan kemuliaan hidup di akhirat in syaa Allah. [syahid/voa-islam.com]

Kiriman Nuning Nursari  (Pemerhati Masalah Sosial)