Kamis, 05 Jul 2018
Hadirnya Melon Non-Subsidi, Akankah Jadi Solusi?
Sahabat VOA-Islam...
PT Pertamina (Persero) menegaskan peluncuran produk terbaru gas Elpiji kemasan 3 kg dengan merek Bright Gas hanya menyasar konsumen nonsubsidi atau yang tergolong masyarakat mampu namun masih mengonsumsi gas Elpiji 3 kg bersubsidi.
Usai konferensi pers di Kantor Pusat Pertamina Jakarta, Jumat (15/12), Senior Vice President Non Fuel Marketing Pertamina, Basuki Trikora Putra mengatakan Bright Gas dengan kemasan tiga kg yang rencananya akan diluncurkan pada Maret 2018 ini bukan untuk mengalihkan penggunaan konsumsi gas Elpiji bersubsidi.
“Kemasannya ini 3 kg, mereknya Bright Gas, dengan double spindle valve sama dengan Bright Gas 5,5 kg. Bedanya dengan 3 kg yang subsidi itu kan single spindle valve,” ungkapnya.
Ia menambahkan harga Bright Gas 3 kg ini dihitung mengikuti satuan per kilogram Bright Gas kemasan 5,5 kg yakni Rp10 ribu sampai Rp11 ribu per kg. Oleh karena itu, dapat disimpulkan harga Bright Gas 3 kg nonsubsidi sekitar Rp30 ribu sampai Rp33 ribu.
Namun demikian, Basuki menyampaikan harga ini masih disesuaikan mengikuti harga minyak mentah atau crude price dari Aramco yang sekarang masih naik di level 500 dolar AS per metrik ton.
“Harga terus mengikuti CP Aramco. Saat ini masih naik di atas 500 dolar, jadi per kilonya masih kita sesuaikan. Nanti pada saat bisa sama dengan 2015 dan 2016 ketika CP Aramco turun, itu pasti kita sesuaikan juga,” kata Basuki.
Melihat fakta ini sudah pasti menimbulkan pro kontra utamanya di kalangan masyarakat pada umumnya. Sebab walaupun ini menyasar hanya pada kalangan masyarakat mampu dan elit tetap saja berita ini telah menimbulkan banyak spekulasi.
Fakta yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini adalahsi melon kini langka bahkan harganya mencapai 25.000,
Ini membuat masyarakat terasa tercekik. Ini hampir sama dengan kemunculan pertalite kemarin-kemarin. Premium langka masyarakat di paksa beralih ke pertalite yang harganya diam-diam naik. Masyarakat tidak punya pilihan. Kita tidak berharap untuk hal ini sama bagi si melon. Pasalnya yang kena dampak bukan hanya masyarakat kalangan menengah keatas saja, tapi juga masyarakat menengah kebawah.
Belum lagi jika harga mengikuti cp aramco yang kepastiannya jarang didapatkan akan menambah kekacauan sebab harga yang tidak pasti akan mempengaruhi masyarakat secara kontinu.
Ditengah carut marut pilkada yang menggelontorkan dana yang "WOW" pemerintah membuat keputusan yang kurang tepat terhadap melon baru non subsidi.
Pengklasifikasian melon nonsubsidi dan subsidi jelas memperlihatkan kesenjangan ekonomi kapitalisme. Yang pondasinya hanya kuat bagi orang bermodal namun rapuh bagi yang tak bermodal
Ini sangat bertolak belakang dengan islam yang memperhatikan kebutuhan dan memenuhi sesuai dengan Hak-hak ummat.Tanpa melihat apakah ia adalah kalangan menengah ke atas ataupun menengah kebawah. Sebab kedudukan setiap ummat itu sama bagi pemimpin. Dan kedudukan pemimpin adalah sebagai pengayom ummat.
Pemimpin Adalah Pelayan Masyarakat
حديث معقل بن يسار عن الحسن، أنّ عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار فى مرضه الّذى مات فيه، فقال له معقل: إنّى محدّثك حديثا سمعته من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، سمعت النّيىّ صلّى الله عليه وسلّم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعيّة فلم يحطها بنصيحة إلاّ لم يجد رائحة الجنّة.
أخرجه البخارى فى ٩٣ كتاب الأحكام:٨ باب من استرعى رعية فلم ينصح.
(LM:1200).
Tidak ada dari seorang hamba yang tidak tulus terhadap pemerintahan yang sah kecuali ia tak akan mencium aroma syurga.
Maka seyogyanya setiap keputusan yang di ambil pemerintah adalah yang tidak akan menzolimi ummatnya.
Indonesia, Negeri kaya akan hasil bumi namun penyerahan pada pihak asing dan aseng serta pada oknum (swasta) menjadikannya terpuruk dalam perekonomian sehingga menyasar si melon baru non subsidi.
Masing-masing kita berharap agar kemunculan melon non subsidi bukan di jadikan jalan untuk menarik melon subsidi dari pasaran.
Hanya kembali ke islam yang kaaffah lah solusi terbaik bagi kesenjangan yang mencekik bagi ummat saat ini, sebab menilik sejarah yang silam kesejahteraan, pengayoman dan pemenuhan hak dijalankan sesuai perintah dan aturan bukan sekedar asbab kepentingan
Masihkah kita menyimpuh harap pada pondasi yang rapuh sarat kepentingan ini? Wallahu a'lam. [syahid/voa-islam.com]
Kiriman Habibah Nafaizh Athaya
