Utamakan Kepentingan Umat

Oleh: Rospala Hanisah Yukti Sari 

(Mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Matematika UNY)

Gaung kebobrokan negeri ini kian nyaring terdengar. Hal ini kian parah ketika kebijakan presiden mengenai pengadaan dana untuk ketua dan pengurus BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) yang bernilai 100-112 juta per bulan.

Di tengah utang negara yang semakin “menggunung” dan ketimpangan sosial yang sangat memprihatinkan, pemerintah yang seakan tidak malu untuk menampakkan keberpihakannya kepada elit politik yang melanggengkan kekuasaan rezim tersebut dengan memberikan tunjangan yang fantastis.

Penerapan sistem kapitalis-demokrasi yang membuat negeri ini kian diambang kehancuran. Para elit kapitalis  yang mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya telah menjadikan suasana perpolitikan yang kian pragmatis. Slogan “untuk rakyat” hanyalah “pemanis” untuk memuluskan kepentingan mereka.

Dalam Islam, “politik” merupakan aktivitas mengurusi urusan masyarakat (ri’ayyah su’unnil ummah). Islam memandang bahwa kekuasaan merupakan sarana dalam mewujudkan ketaatan kepada Allah dengan menerapkan Islam secara kaffah dan memenuhi segala keperluan hidup masyarakat tanpa memandang ras dan agama. Sejarah mencatat bagaimana ketika Islam berkuasa, segala keperluan masyarakat terpenuhi.

Bahkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tidak ada masyarakat yang berhak menerima zakat. Adapun pada masa Umar bin Khattab, ketika melihat ada kambing yang terperosok, beliau langsung menangis, karena takut kambing itu akan menuntutnya di akhirat.

Demikianlah pengaturan “politik” dalam Islam, yang memandang bahwa kekuasaan merupakan amanah yang wajib ditunaikan dengan sepenuh hati dengan rasa khauf (takut) kepada Allah SWT. [syahid/voa-islam.com]