Oleh: Astia Putri, SE (Member Komunitas “Pena Langit”)
Seorang teman berseloroh dalam sebuah bincang hangat di sebuah ruangan. Rupiah ya kemaren udah nyamain nomer delivery order nya makanan cepat saji.
Sekarang coba lihat, sepertinya sekali senggol saja sudah siap-siap terjun ke angka 15 ribu. Sarkasnya ungkapan ini tentu tidak sembarang muncul. Geram dan kesal lebih tepatnya, dan mungkin bisa mewakili perasaan jutaan rakyat Indonesia pula.
Pemerintah melalui perwakilan menteri-menterinya bersikukuh, perkara rupiah melemah adalah perkara yang tak seharusnya terlalu diributkan. Masyarakat diminta berkaca pada negara lain. Perhatikan, tidak hanya Indonesia yang mengalami hal ini. Negara lain pun demikian. Ini karena Dollar yang menguat. Maka bukan salah rupiahnya.
Alhasil, banyak meme-meme sarkas lain bermunculan menanggapi aksi salah-menyalahkan ini. Ibarat melihat rumah sendiri kebakaran, bukannya fokus memadamkan api, justru hanya berujar “toh, rumah tetangga juga begitu”. Nice statement!.
Seseorang apakah harus ditampar dulu sebelum menyadari kesalahannya? Tamparan abstrak tapi nyata melemahnya nilai tukar rupiah ini seharusnya sudah cukup menyadarkan pemerintah Indonesia akan kegagalan sistem ekonomi yang dijalankan saat ini. Bukan dengan aksi salah-menyalahkan, namun dengan aksi saling mengoreksi.
Rupiah melemah dapat ditinjau dari dua sebab. Pertama, faktor internal, melemahnya rupiah itu sendiri. Kedua faktor eksternal berupa menguatnya dollar. Faktor internal merujuk pada kebijakan moneter dan ekonomi yang diterapkan Indonesia dalam mengatur perekonomian.
Kebijakan moneter dalam bentuk penggunaan uang kertas (fiat money) yang secara intrinsik dan nominal memiliki perbedaan menjadikan ia tak terjaga nilainya. Banyaknya uang yang dicetak tak sebanding dengan pertambahan jumlah barang. Inflasi pun tak terelakkan.
Ditambah lagi, kebijakan ekonomi berupa topangan sektor non ril melalui perbankan riba dan perdagangan dalam pasar modal relatif menjadi sektor andalan dalam menarik dana. Mekanisme perputaran dana yang sesungguhnya tidak jelas dan penuh dengan spekulasi. Liberalisasi investasi ini menjadikan suatu negara mudah sekali terancam perekonomiaannya hanya akibat perilaku spekaluatif para investor dalam menanggapi berbagai isu global dan nasional suatu negara.
Belum lagi ketergantungan yang besar dalam hal impor, bahkan untuk produk pokok sekalipun, menjadikan industri mudah goyah dengan melemahnya rupiah. Kemandirian industri dan pangan tak mampu dibangun akibat adanya liberalisasi ekonomi dalam bentuk privatisasi (swastanisasi) sumber daya alam oleh pihak asing, sehingga adanya gejolak rupiah sangat mempengaruhi harga barang di pasaran.
Siapa saja dalam keadaan terdesak akan tenggelam, apa saja akan diraih untuk menyelamatkan diri. Negara, dalam keadaan terjepit, akhirnya meraih solusi apapun. Tak jarang mengorbankan rakyatnya sendiri. Ketika sumber pendanaan semakin menipis, peningkatan pajak dan utang luar negeri serta pencabutan subsidi menjadi solusi.
Dari sisi eksternal, Trade war antara AS dan China dapat dikatakan biang keladi semua keributan ini. Dollar sebagai mata uang yang merajai dunia secara sepihak menjadi poros bagi nafas ekonomi dunia. Ketika AS menggunakan strategi peningkatan suku bunga acuan untuk menarik investor, maka terang saja, ibarat tisu yang ditetesi air, basahlah hampir semua wilayah. Indonesia tak ketinggalan, menginduk kebijakan AS, kenaikan suku bunga acuan pun dilakukan. Minimal agar bisa bertahan.
Padahal, jika kita berusaha melek, hegemoni AS atas mata uang sungguh telah tertancap kuat di seluruh negeri. Penerapan strategi taktis pragmatis ini hanyalah bak memberi sebuah tabung oksigen bagi pasien sekarat. Selama, kaki, tangan, kepala kita masih berkiblat pada mata uang AS, jangan berharap Indonesia mampu menjadi negara yang kuat perekonomiannya, bahkan menyaingi AS.
Solusi Paradigmatis Islam yang “Menampar”
Hanya ada dua kemungkinan yang terjadi ketika seseorang mendapatkan tamparan. Semakin memikirkan kesalahan atau justru mengeraskan hatinya. Pandangan Islam sebagai counter atas kebijakan zalim Kapitalisme adalah sebuah tamparan yang semata-mata ingin membangkitkan kesadaran penguasa.
Meremehkan solusi Islam yang hadir dari Sang Pencipta langit, bumi dan segala yang ada didalamnya, termasuk manusia, adalah bentuk kedurhakaan. Islam telah mengatur melalui firmanNya untuk menghindari riba yang telah nyata keharamannya. "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah: 275). Eksploitasi dan penjajahan akan mampu diatasi, jika riba yang diyakini sebagai alat hegemoni dihentikan. Kestabilan mata uang juga terjaga melalui pemberlakukan emas dan perak sebagai mata uang yang memiliki nilai intrinsik dan nominal yang sepadan.
Islam juga mendorong adanya kemandirian ekonomi melalui pengaturan sistem kepemilikan. Liberalisasi ekonomi yang menyerahkan pengelolaan sumber daya alam milik umum dan negara kepada asing haram dilakukan. Negara wajib mengelola secara optimal sumber daya alam yang ada untuk kepentingan rakyat, sehingga terhindar dari ketergantungan dengan negara lain. Pun akhirnya, melalui kebijakan ini, penarikan pajak tak menjadi sumber pendapatan utama sebagaimana terjadi saat ini.
Rusaknya tata pengelolaan moneter dan ekonomi telah nampak nyata. Pun telah nyata solusi counter terbaik yang seharusnya “menampar” pemerintah untuk segera kembali pada solusi paradigmatis Islam yakni kesadaran untuk menerapkan syariat Islam dalam bingkai daulah Khilafah Islam.
Wahai penguasa, engkau seharusnya mengurus dan melindungi rakyat. “Pemimpin atas manusia adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad).
Ingatlah pula firman Allah: “Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku maka sungguh bagi dia kehidupan yang sempit dan Kami akan mengumpulkan dirinya pada Hari Kiamat dalam keadaan buta. (QS. Thaha: 124). [syahid/voa-islam.com]