Jangan Kaitkan Free Tol Suramadu dengan Politik?

Tony Rosyid

Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Jokowi baru saja meresmikan "free tol" Suramadu (27/10). Ini bukan jalan tol baru, tapi sudah lama dibangun. Dimulai era Megawati tahun 2003, dan dituntaskan di era SBY tahun 2009. Sejak tahun itu tol Suramadu dipakai dan berbayar. Saat ini, oleh Jokowi tol Suramadu digratiskan. Yang menarik bukan hanya digratiskannya, tapi justru acara peresmiannya.

Umumnya, peresmian itu identik dengan launching. Tol jadi, lalu dibuka, nah biasanya diadakan acara peresmian saat awal pembukaan. Untuk tol Suramadu tidak demikian. Tol sepanjang 5,4 KM ini sudah diresmikan saat awal tol ini dibuka. Inilah salah satu jasa SBY untuk masyarakat Madura. Dan bulan ini Jokowi hadir untuk meresmikan "penggratisan". Sekilas ini unik, aneh dan memancing banyak pertanyaan. Apa sih mau Pak Jokowi? Pertanyaan yang sedikit lebih cerdas, apa maksud di balik peresmian  itu? Begitulah kira-kira yang ada di benak masyarakat.

Sebagian orang menafsirkan itu pencitraan. Jokowi ingin menarik simpati masyarakat Madura yang kecewa kepadanya. Sejak dibatalkannya pencawapresan Mahfud MD secara mendadak, unpredictable, mengejutkan, dengan segala dinamika perencanaan (boncengan naik motor) dan persiapan (titip baju di istana) yang sangat dramatis, solidaritas kemaduraan terbentuk. Mereka merasa harga diri orang Madura direndahkan. Mereka bersatu, dan menarik dukungan dari Jokowi. Penolakan masyarakat Madura kepada Jokowi setidaknya bisa dilihat dari hasil survei SSC (Surabaya Survei Center). 43,6% masyarakat Madura pilih Prabowo-Sandi. Hanya 29,1% mereka pilih Jokowi-Ma'ruf.

Penolakan masyarakat Madura akan sangat berpengaruh untuk suara Jawa Timur secara keseluruhan. Sebab, etnis Madura tidak hanya mereka yang tinggal di pulau Madura. Etnis Madura banyak yang menetap dan menjadi bagian dari masyarakat Surabaya dan menyebar di kawasan Tapal Kuda (Pasuruan, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, Jember dan Probolinggo). Ketersinggungan harga diri masyarakat Madura terindikasi melahirkan militansi hampir seluruh tokoh Madura untuk mengalahkan Jokowi-Ma'ruf.

Kehadiran Jokowi dengan membawa hadiah free tol meski tak banyak berpengaruh  terhadap masyarakat Madura, namun logis dari sisi politik.  Dengan peresmian free tol, Jokowi hadir di Madura, menyapa dan ingin mendapatkan kembali dukungan dari masyarakat Madura.

Langkah persuasif Jokowi terhadap masyarakat Madura sangat tepat, khususnya dalam rangka mencari dukungan. Tapi, Jokowi justru menampik dugaan ini. Ia bilang: jangan sedikit-sedikit dikaitkan dengan politik.

Pernyataan Jokowi yang minta masyarakat untuk tidak selalu mengkaitkan kinerjanya dengan politik itu bisa dibenarkan. Karena Jokowi sebagai presiden, dan tugas pokoknya memang untuk melayani rakyat. Sudah seharusnya Jokowi bekerja untuk rakyat. Sampai disini, narasi Jokowi bisa diterima.

Hanya saja, Jokowi saat ini, selain sebagai presiden, ia juga calon presiden di 2019. Maka, semua yang dikerjakan Jokowi tak lepas dari pencapresan dirinya. Semua itu otomatis menjadi bagian dari kampanye.

Apa yang dilakukan Jokowi sebagai presiden, juga secara otomatis sebagai capres. Tak bisa lagi dibedakan kapan Jokowi bekerja sebagai presiden, dan kapan sebagai calon presiden. Menyatu dan melekat secara otomatis. Tak mungkin Jokowi bilang: untuk saat ini saya bicara sebagai presiden ya... Di kesempatan yang lain bilang: saat ini saya kampanye sebagai capres ya... tak mungkin oh... tak mungkin.

Saat meresmikan free tol, Jokowi didampingi oleh sejumlah ulama. Para ulama ini mengacung-acungkan satu jarinya. Itu kode nomor urut satu untuk Paslon Jokowi-Ma'ruf. Ini bukti presiden rasa capres.

Apalagi ide free tol Suramadu ini sudah pernah diusulkan oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo (Pakde Karwo), bulan Januari 2016 lalu kepada Jokowi. Tapi, No respon.

Ada yang mengatakan, penggratisan tol yang dibangun dengan anggaran 4,5 triliun ini tak bisa dilepaskan dari rencana pembukaan 330 hektar untuk perkebunan tebu milik Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Direncanakan tebu ini akan mensuplai pabrik gula di Candi Sidoarjo. Sebuah prabik gula milik negara. Signifikan mengurangi biaya transportasi. Lalu, apa hubungannya dengan Jokowi? Rakyat hanya tahu begitu dekatnya hubungan antara Jokowi dengan LBP.

Jika Jokowi ingin semua kinerja dirinya tak dikaitkan dengan politik, mestinya ia tak nyapres. Fokus sebagai presiden dan bekerja untuk rakyat. Dijamin, tak akan ada opini politik terkait dengan kinerja yang dilakukannya. Nama Jokowi bersih, dan ia pensiun sebagai bapak bangsa. No ambisi.

Saat ini, Jokowi sebagai capres. Maka semua yang melekat dalam diri Jokowi adalah kampanye. Lepas itu menggunakan fasilitas dan dibiayai oleh uang negara, tetap saja itu kampanye. Bahasa gaul anak sekarang, itu pencitraan. Kampanye pakai uang negara dong? Itukan persepsi anda! Di negara demokrasi, Anda sah sah saja berpersepsi.

Jika Jokowi tak ingin dituduh menggunakan uang dan fasilitas negara, ya cuti. Full kampanye sebagai capres. Lepaskan baju kepresidenan dengan semua fasilitas dan anggaran negara yang melekat. Nah, ini baru keren. Pertarungan fair dan gentleman.

Jadi cukup aneh jika posisinya sebagai capres, Jokowi keberatan apa yang ia lakukan dikait-kaitkan dengan politik. Terima anggaran dan gunakan fasilitas negara, tapi tak siap dengan semua konsekuensi politisnya sebagai capres yang tidak cuti.

Peresmian free tol Suramadu, makin menguatkan opini publik bahwa itu adalah kampanye untuk pilpres 2019. Kalau Jokowi keberatan itu disebut kampanye, maka publik bingung. Kapan dan saat apa Jokowi dianggap berkampanye, dan saat apa Jokowi sedang menjalankan tugasnya sebagai presiden. Inilah risiko jika presiden nyapres, tapi tidak cuti. Tidak hanya bingung bagi rakyat, tapi juga bagi KPU, Bawaslu, dan mungkin bagi Jokowi sendiri.

Jika ada pelanggaran kampanye, Jokowi bisa bilang ke Bawaslu: saya sedang menjalankan tugas sebagai presiden, bukan sebagai capres. Nah... Rumit bukan?

Selama Jokowi tidak cuti dan meletakkan sementara Jabatannya sebagai presiden, maka semua yang dia kerjakan adalah kampanye sebagai capres. Dengan begitu, saat menggunakan anggaran dan fasilitas negara, melekat di dalam diri Jokowi sebagai presiden, tapi sekaligus numpang kampanye sebagai capres. Karena itu, tak sepatutnya menolak jika itu dikaitkan dengan politik, dan dianggap kampanye. [PurWD/voa-islam.com]