Oleh: Roni Tabroni
Paradok sejarah terkadang membuat bingung para ahli warisnya. Ketiadaan menjadi menarik dibicarakan karena problem kejujuran dari para pelakunya dalam memotret sebuah realita.
Tidak terlalu lasut jika orang beranggapan bahwa sejarah merupakan rangakain ceritera para pemenang. Sedangkan pecundang atau musuh yang ada di seberang akan bersusah payah memahat kisahnya sendiri di bawah ancama sebuah rezim yang siap membungkam kapan saja.
Para sejarawan yang jujur pasti akan kesal dengan kondisi ini. Sebab narasi peradaban tidak mungkin dipenggal berdasarkan kepentingan subjektif. Keberadaan unsur politik dalam merangkai narasi yang bersambung tidak elok jika harus terputus karena tabrakan dengan keinginan sang "bapak".
Dalam skala global seorang sejarawan kenamaan dari Irak Jawwad Ali begitu menyesalkan, ketika tahu bahwa betapa miskinnya kita karena tidak memiliki litelatur dan bukti sejarah yang komprehensif tengang apa yang sebut Jahiliah. Ali dalam buku "Sejarah Arab Sebelum Islam" jilid pertamanya begitu kecewa, mengapa para sejarawan dahulu begitu tidak pedulinya tentang ceritera Jahiliah. Termasuk sejarawan Islam.
Bahkan secara umum, kita pun tidak memiliki catatan dan referensi yang cukup untuk mengenal masyarakat Jahiliah. Hanya karena disebut abad kegelapan, maka begitu naifnya masyarakat Arab pun tidak mau mencatatkannya. Sebuah subjektifitas keagamaan yang berlebihan karena merasa sejak datang Islam lah sebuah peradaban patut dipelajari.
Bahkan jika kita buka buku "History of the Arabs" yang ditulis Philip K. Kitti, kita pun sulit menemukan sejarah Jahiliah. Buku yang hampir mencapai 1000 halaman ini nihil untuk mencatatakan sebuah penggalan sejarah yang harusnya ada. Maka Jawwad Ali menyebutnya sebagai "Sejarah Jahiliah yang Diabaikan". Untuk itu Ali menyerukan untuk mencatatkannya lagi semaksimal mungkin sebagai pelajaran begi manusia di bumi ini.
Kekosongan sejarah berawal dari subjektifitas para pencatatanya untuk mengabaikan sebuah peristiwa atau penggalan ceritera secara sengaja. Yang dirugikan sebenarnya bukan hanya bagi para pelakunya, tetapi juga para ahli waris peradaban, karena tidak dapat menginputnya dalam memori mereka tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau.
Maka penyesalan kita atas tenggelamnya pers nasional dalam peristiwa 212, merupakan kepedulian atas warisan sejarah itu. Pers nasional (kecuali satu-dua) begitu abai terhadap salah satu value dalam berita yaitu keluar biasaan. Terlalu mencolok untuk menutup mata publik dari peristiwa yang sangat transparan ini.
Abad informasi yang lebih mendekatkan mata dan telinga publik, kemudian setiap peristiwa dapat dilihat bak aquarium, tidak ada yang bisa ditutp-tutupi. Maka keengganan pers nasional dalam mengabarkan sebuah peristiwa yang luar biasa merupakan pengecualian dari semua teori dan praktek jurnalisme tanah air.
Berkumpulnya manusia di satu titik dengan jumlah jutaan (apapaun tujuannya) merupakan sebuah peristiwa yang luar biasa. Jumlah manusia sebesar itu sudah lebih dari cukup untuk "memfatwakan" teori jurnalistik bahwa itu layak menjadi berita utama.
Seorang dosen jurnalistik akan terpukul dengan ilmunya sendiri jika mengatakan itu tidak layak baik jadi berita. Terlebih jika kumpulan orang banyak itu melakukan hal yang inspiratif dan tidak biasa. Sebab umumnya orang menyampaikan pendapat dalam jumlah puluhan saja, sudah "seksi" bagi para pencari berita.
Husnudzonnya, saya yakin bahwa di antara jutaan manusia di bilangan monas dan sekitarnya di sana bertaburan wartawan dalam dan luar begeri. Mereka adalah wartawan cetak, elektronik dan online. Di sana juga banyak wartawan yang sudah memenuhi kualifikiasi wartawan muda, madya, maupun utama. Walaupun awalnya sebagian tidak bermaksud meliput, ketika melihata kenyataan di lapangan, seorang wartawan instingnya langsung on. Apalagi yang dengan sengaja akan hadir dan merekam peristiwa yang menakjubkan itu.
Sayangnya, dalam tradisi media maenstream, juru warta (yang ada di lapangan) bukanlah penentu apakah berita itu naik atau tidak. Mereka pun belum tentu memiliki daya paksa terhadap redaktur terlebih kepada Pimrednya bahwa apa yang diliputnya harus menjadi bagian dari kabar yang akan dinikmati pembaca atau pemirsa.
Maka di sini kita harus paham bahwa kerja kolektif dalam struktur kerja media maenstream tetap berlaku. Jika salah satu bagian tidak merestui peristiwa 212 itu jadi berita, maka wartawan menulis pakai tinda darah pun, berita itu tidak akan naik. Apalagi jika sang pemilik sudah tidak merestui, jika tim redaksi tidak mau ambil resiko dengan karir jurnalistiknya maka dia akan memasukkan berita itu ke laci meja atau lemari es. Tidak ada yang dikabarkan dan semuanya dingin saja, seolah-olah tidak ada peristiwa apapun.
Kejengkelan kita terhadap minimnya media nasional dalam memberitakan peristiwa 212 bukan hanya menjadi kenaifan jagat jurnalistik tanah air, tetapi juga menjadi problem sejarah yang serius.
Apapun alasannya, mengabaikan peristiwa bersejarah akan disesali kemudian hari. Bahkan bisa jadi generasi mendatang mencaci kita yang tidak mencatatkan perjalanan sejarahnya dengan baik, karena akhirnya mereka kehilangan rantai sejarah yang seharusnya tersambung.
Bagaimanapun reuni 212 tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa ke belakang dan ke depannya. Dalam konteks inilah mungkin kita sedih dengan dunia pers hari ini, karena kerja jurnalistik didasarkan pada suka dan tidak suka, tidak dilandasi pada fungsinya itu sendiri.