Kebohongan Baru

Oleh: M Rizal Fadillah

Pengacara Jokowi Ma'ruf Yusril Ihza Mahendra datang ke Lapas Gunung Sindur Bogor dengan rasa percaya diri bahwa Abu Bakar Ba'asyir akan segera dibebaskan.

Presiden Jokowi telah setuju dan bisa diyakinkan bahwa atas dasar kemanusiaan Ust Ba'asyir bebas dengan mengenyampingkan persyaratan yang menghambatnya yaitu menandatangani surat pernyataan kesetiaan pada NKRI. Hitungan hari hanya berkenaan dengan perlu bebenahnya Ba'asyir di Lapas.

Berita telah menyebar, media mainstream pun memberitakan. Bahkan ada yang menjadikan berita utama tentang pembebasan Ustad Abu Bakar Ba'asyir ini. Muncul pahlawan pembebasan yaitu Yusril Ihza Mahendra. Demikian juga pengacara Ba'asyir dari TPM sudah konferensi pers mengenai pembebasan ini.

Statemennya adalah agar pembebasan Ba'asyir jangan dipolitisasi tetapi ini adalah persoalan hukum biasa yang berlaku bagi tahanan yang telah menjalani hukuman dua pertiga masa tahanan. Ada kritikan dari Australia yang menyayangkan keputusan ini. Akan tetapi para pejabat negara menyatakan bahwa masalah pembebasan adalah persoalan Indonesia. Negara lain tak bisa ikut campur. Ini masalah otoritas dan kedaulatan Negara Indonesia.

Akan tetapi tiba-tiba Menko Polhukam Wiranto mengadakan konperensi pers yang menyatakan pembebasan Ba'asyir masih dikaji dengan mempertimbangkan bukan saja aspek "kemanusiaan" melainkan faktor lainnya. Pernyataan ini tentu membuat kesimpang siuran baru.

Rupanya Presiden atau orang yang berada di sekitarnya tidak memiliki konsistensi sikap. Awalnya luar biasa dengan alasan "kemanusiaan" apapun hambatan diterobos. Akan tetapi konsistensi itu ternyata luntur dan berumur pendek. Kini yang terbangun justru ketidakpastian. Nah bisa bisa berakibat muncul "kebohongan baru". Pembebasan yang batal.

Pengacara Jokowi Ma'ruf dipermalukan. Bukan karena gagalnya misi tetapi jaminan Presiden yang dipegang ternyata lepas begitu saja. Sebagian publik sudah memuji langkah politik Yusril. Rupanya kondisi berbalik. Lingkaran non-Yusril lebih kuat. Bagi para pendompleng Istana, Wiranto adalah "pahlawan" sekarang. Menyelamatkan rezim dari gonjang ganjing pro dan kontra. Tapi Wiranto pula yang telah menjatuhkan citra Jokowi di depan rakyat.

Nampaknya Jokowi "dicukur" gundul oleh Wiranto. Bukan di Garut tapi di Jakarta. Beginilah kalau istana diisi oleh orang yang tak jelas arah. Mereka oportunis, pragmatis, dan mungkin juga kartunis. Ngurus negara seperti main ketoprak, penuh dengan kocak. Kata anak sekarang "rezim koplak".

Tapi tidak ada sebab tanpa akibat. Hukum kausalitas dalam bidang politik juga bergerak. Jika mengurus rakyat tidak serius, maka rakyat pun tak akan serius menghargai para penyelenggara. Seharusnya mampu membaca dan merasakan getaran kegembiraan, kekecewaan, dan marahnya rakyat.

Pemimpin tidak boleh berputar putar terus pada kemauan dan kepentingan kelompoknya sendiri. Jika nyatanya bisa, maka itu hanya sesaat saja. Pembohong tak mungkin dipercaya selamanya, walau seribu kali ia mencitrakan dirinya paling merakyat.

Tanda tanda pembatalan terasa dengan siaran pers Wiranto. Untuk kesekian kali pemerintah berbohong. Terlepas dari berbagai alasan, faktanya ini adalah kebohongan baru. Ust Ba'asyir korbannya. Bagi pribadinya tentu tidak masalah, ia orang tua yang kuat.

Akan tetapi perlakuan seperti ini, yang awalnya bersikap keras demi "kemanusiaan", ternyata merupakan sikap tak "berperikemanusiaan". Menyiksa perasaan ulama sepuh yang sudah sakit sakitan. Dilakukan oleh mereka yang berteriak keras sebagai "pembela Pancasila".

Sebaiknya para pemimpin Negara membaca ulang sila kedua Pancasila "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Dibaca berulang ulang sampai hafal dan masuk ke dalam jiwa. Agar kelak mereka bisa menjadi manusia yang lebih adil dan beradab, bukan semakin zalim dan biadab. [syahid/voa-islam.com]