Tagih Janji Perwujudan Kedaulatan Pangan

Sahabat VOA-Islam...

Indonesia adalah negeri yang Allah ssubhanahu wa ta’ala anugerahi kekayaan alam yang sangat berlimpah, termasuk sumber daya bahan pangan. Bahan pangan negeri ini tersebar di darat dan di lautan dengan jenis beragam dan jumlah yang sangat besar.

Potensi ini dibuktikan pula dengan data yang mudah ditemukan dari berbagai sumber, termasuk di dalamnya dokumen pemerintah sendiri. Dengan potensi ini, maka sungguh sangat cukup dan bahkan berlebih, sumber daya pangan apabila dikelola dan dioptimalkan secara baik untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan rakyattanpa tergantung pada impor. 

Akan tetapi sebuah realita yang tidak bisa dinafikan, seakan sebuah tren, rezim kapitalis neoliberal hari ini sangat gemar menyejahterakan petani luar negeri melalui kebijakan impor pangan yang dilakukan secara masif. Sedangkan perwujudan kedaulatan pangan yang dijanjikan dalam program nawacita di awal periode pemerintahan ini, kian gagal diwujudkan.

Seperti halnya pernyataan mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu yang menyebutkan bahwa, Presiden Joko Widodo berbohong soal janjinya saat kampanye 2014 lalu. Ia menyoroti janji Jokowi untuk tidak akan mengambil utang luar negeri dan tidak akan impor pangan bila terpilih menjadi presiden. Pungkasnya “janji yang tidak terealisasi adalah pelaksanaan program yang tidak mencapai target, tetapi janji yang tidak dilaksanakan atau malah melaksanakan yang sebaliknya adalah bohong. Bilang tidak akan impor dan utang, ternyata malah impor dan utang,” (tempo.co 22/1/2019)

Faktanya berbagai macam produk pangan seperti beras, jagung, gula, cabai, kedelai, kacang tanah, nyaris semuanya impor. Contoh saja berdasarkan data statistik, Indonesia menjadi juara impor gula pada periode 2017-2018 dengan besar impor 4,47 juta metrik ton. Angka itu diikuti oleh Cina di posisi kedua dengan 4,2 juta metrik ton dan Amerika Serikat dengan 3,11 juta metrik ton. (tempo.co 22/1/2019)

Selain itu ekonom dari Universitas Indonesia Faisal Basri menyoroti sederet kebijakan terkait impor besi baja, gula, beras, hingga garam, yang merupakan penyebab defisit neraca dagang. Dalam tulisannya yang berjudul “Neraca Perdagangan Cetak Rekor Terburuk & Benalu di Lingkungan Dekat Presiden”, Faisal menjelaskan, jika ditelusuri lebih seksama, penyebab utama lonjakan defisit neraca perdagangan ternyata adalah kemerosotan tajam surplus perdagangan nonmigas. (katadata.co.id, 16/01/2019)

Kegiatan impor yang terus dilakukan dalam jumlah besar tentu akan sangat merugikan petani, ditambah dengan suasana panen raya dan surplus ketersedian pangan yang melebihi kebutuhan konsumsi. Maka pantas akibatnya harga hasil produksi pangan ditingkat petani kian melonjak terjun bebas. Mereka nyaris selalu rugi besar karena biaya produksi yang mereka keluarkan ternyata tak tertutupi oleh harga jual barang, akhirnya terjadilah pelemahan sektor pertanian dalam negeri, yang juga dapat mematikan sumber ekonomi para petani lokal.

Potensi negeri yang makmur apabila diurusi dengan tata kelola yang baik maka dipastikan akan mampu mewujudkan ketahanan pangan, yaitu diartikan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak, aman dan disarankan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumberdaya lokal. Maka kebijakan impor sungguh sangat mengkhiananti makna dari perwujudan ketahanan pangan ini.

Perlu dilakukan penelaan terhadap realita permasalahan ini, yaitu didapatkan bahwa pemerintah tetap mengimpor pangan adalah disebabkan oleh dua faktor utama yaitu; pertama, buruknya sistem pengelolaan pangan yang dilakukan negeri ini, dikarenakan mengadopsi konsep tata kelola pertanian neoliberal dan menjalankan sistem ekonomi kapitalis liberal.

Kedua, adalah karena terperangkapnya Indonesia dalam agenda liberalisasi global, dan yang pasti tidak bia dihindari karena mengadopsi sitem kapitalisme liberal yang menyebabkan visi dan kebijakan pangan negara dikendalikan oleh kapitalis global, seperti kebijakan pasar bebas. Sehingga agenda liberalisasi global kian sukses dengan menjerat Indonesia dalam jebakan impor pangan, dengan membangun persepsi seakan-akan kita akan kekurangan pangan jika tidak melakukan impor.

Sehingga umat hari ini patut disadarkan, bahwa rezim neoliberal tidak akan mampu menjamin perwujudan ketahanan dan kedaulatan pangan yang dijanjikan. Rezim ini sama sekali tidak serius merealisasikan janji kesejahteraan yang digemakan, tentu hal ini tampak pada kebijakan pangannya yang berkebalikan dengan janjinya. Memang demikianlah karakter rezim neoliberal yaitu abai dan gagal mensejahterakan rakyat. Mereka tidak akan menjadikan pelayanan kemaslahatan rakyat sebagai arah politik.

Maka pilihan terbaik dan utama untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan adalah kembali pada sistem Islam yang diterapkan dalam naungan Daulah Khilafah. Negara Khilafah mulai sejak berdirinya konsisten menjalankan politik dalam negerinya yaitu mengurusi kemaslahatan rakyat dan politik luar negerinya mengemban dakwah dan jihad. Dengan implementasi politik ekonomi Islam yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kemuliaan dan kesejahteraan rakyat benar-benar akan terwujud.

Sebagaimanan janji Allah subhanahu wa ta'ala dalam firmannya: “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (TQS . Al A’raaf: 96). Wallahu a'lam bis-shawab. [syahid/voa-islam.com]

Astri Marlia Febryanti, Aktivis Mahasiswa