Mengatasi yang Menganggur

Oleh: M Rizal Fadillah

Saat ini sampai tahun 2035 Indonesia mendapat apa yang disebut bonus demografi, yakni angkatan kerja usia 15-64 lebih besar dibanding usia tak produktif.

Bonus ini bisa jadi berkah atau bencana tergantung kesiapan kita mengantisipasinya. Usia kerja yang tinggi tentu bagus jika dibarengi dengan bekal ketrampilan (skill) atau enterpreneurship. Negara mestinya memiliki strategi optimalisasi.

Akan tetapi kita menjadi miris dan ketar ketir dengan langkah kini yang diambil. Masuknya tenaga kerja asing khususnya dari RRC yang besar. Unskilled labour pula yang datang bergelombang itu. legal dan sebagian illegal.

PHK besar di Freeport baru baru ini juga sinyal buruk. Pemerintahan membuat ironi. Bukan optimalisasi akan tetapi yang terjadi bisa marjinalisasi. Rilis BPS menunjukkan angka pengangguran terus meningkat. Termasuk yang bekerja tapi sebenarnya menganggur (disguised unemployment). Guru honorer yang teriak pun tetap tak bisa diangkat.

Ironi lain adalah ketika kita memiliki banyak perwira tinggi di TNI. Akan tetapi banyak Jenderal yang nyatanya "non job". Ratusan perwira tinggi dan menengah TNI tak memegang jabatan. Diperkirakan 70 Perwira Tinggi dan 400 Perwira menengah "non job". Media Tempo menggambarkan keadaan ini dengan memberi judul "Bintang Redup di Markas Tentara".

Ada agenda untuk menempatkan perwira aktif di kementrian dan lembaga sipil. Rencana ini menimbulkan reaksi. Takut kembali ke gaya politik lama "dwifungsi ABRI" dan pastinya melanggar UU TNI. Banyak faktor penyebab tingginya angka "non job" ini.

Sebab utamanya adalah kurang baiknya kalkulasi dini sehingga alokasi jabatan menjadi tidak pas. Faktor lain juga karena loncatan jabatan seperti Jenderal Andika yang menjadi KSAD dengan melewati banyak senior AD.

Yang dikhawatirkan adalah kebijakan "pemaksaan" menempatkan perwira aktif pada jabatan sipil. Di samping ini sebagai langkah mundur juga bisa jadi "jebakan batman" agar TNI yang sekarang mendapat simpatik rakyat, justru dirontokkan moral dan konsistensinya.

Rakyat mulai mengkritisi posisinya. TNI masuk dalam pusaran isu politik yang kurang sedap kelak. Jangan melengkapi masalah yang sudah ada, yakni penarikan dan kiprah aparat keamanan di ranah politik yang semakin meluas.

Kebijakan pemerintah mengatasi masalah ketenagakerjaan dengan pola "membiarkan" penyelundupan tenaga kerja asing unskilled dan "tour of duty" kalangan perwira TNI yang keliru, bisa menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Apalagi saat ini pengangguran bukan saja di tingkat masyarakat berpendidikan rendah, melainkan di tingkat kaum berpendidikan tinggi. Ada rasa frustrasi.

Kita berharap pemerintahan baru nanti bisa mengatasi masalah ini dengan lebih tepat dan cepat. Kebijakan yang jauh lebih segar. [syahid/voa-islam.com]