Masa Depan Politik Indonesia Pasca Pemilu 2019

 

Oleh:

Chusnatul Jannah, Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban

PESTA demokrasi telah usai. Setelah tujuh bulan berjibaku dalam euforia pemilu, satu hari menjadi penentu masa depan Indonesia. Maju atau menang? Semua bergantung pada suara rakyat yang dianggap sebagai suara Tuhan. Satu suara menentukan kemenangan. Bahkan suara orang gila pun menjadi begitu berharga di pemilu. Partisipasi masyarakat menentukan sukses tidaknya pesta demokrasi lima tahunan itu digelar.  Dan yang tersisa dari pesta ini adalah siapa pemenangnya dan bagaimana nasib negeri ini di tangan pemimpin pilihan rakyat.

Pilpres dan pileg 2019 cukup menguras energi. Baik rakyat maupun politisi. Pemilu 2019 juga dianggap pemilu terbrutal sepanjang pelaksanaannya. Masyarakat saling adu argumen bahkan perang opini di jagat maya. Hal ini berefek pada terpolarisasinya rakyat menjadi dua. Antara pendukung petahana dan oposan.  Terbelahnya rakyat tidak terlepas dari isu-isu yang mewarnai sepanjang peristiwa politik di Indonesia. Mulai isu pancasila, NKRI, PKI, anti Islam, ekonomi, politik, sosial, pertahanan dan keamanan. Yang paling menarik diantaranya adalah isu politik.

Di negara manapun, politik memang menjadi penentu kemana sebuah negeri dibawa. Kebijakan yang diterapkan juga lahir dari pandangan politik para pemimpin dan penguasanya. Tak ayal, peristiwa politik selalu menjadi bahasan menarik dalam tiap perbincangan para tokoh, pejabat hingga rakyat. Sebab, tata kelola negara dan pemerintahan bergantung pada pandangan politik dan ideologi yang dibangun diatasnya. Pasca terselenggaranya pilpres dan pileg 2019, Indonesia menanti nasibnya ke depan. Masa depan politik Indonesia dapat dipengaruhi beberapa hal:

Pertama, polarisasi masih mungkin terjadi. Terpecahnya rakyat tak lepas dari pemerintahan Jokowi yang terkesan memihak. Tak mampu menyatukan dan merekatkan antar anak bangsa. Yang ada, mereka terbelah menjadi dua. Jika keberpihakan ini masih dilanjutkan pemimpin terpilih nanti, persatuan menjadi hal muskil untuk diwujudkan.

Kedua, realisasi janji kampanye. Jika Jokowi menang, kesejahteraan ekonomi rakyat mungkin tak beranjak dari tempatnya. Pasalnya, dalam kampanyenya, Jokowi masih mengandalkan gaya lama yakni tiga kartu sakti untuk rakyat. Padahal, jika mau melihat lebih dalam, persoalan rakyat bukanlah pada pembagian kartu-kartu. Persoalan mendasar lebih kepada kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi negara, yakni sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Dan semua aspek tersebut bermasalah di masa pemerintahan Jokowi. Kalaupun Prabowo terpilih, terobosan swasembada pangan adalah hal pertama yang disoroti. Dalam kampanyenya, Prabowo berkali-kali menekankan fokus pada persoalan pangan dan kesejahteraan rakyat. Hal itu akan teruji jika ia memenangkan kontestasi.

Ketiga, politik demokrasi yang dianggap sebagai politik terbaik di dunia tak membawa perubahan berarti. Korupsi tetap membayangi. Keculasan dan kecurangan dalam mengemban amanah rakyat juga masih akan melingkupi lingkaran pemerintahan. Ganti orang, sistem sama, masalah tak akan terselesaikan secara tuntas.

Keempat, kondisi Indonesia tak banyak berubah. Meski kepemimpinan berubah, tapi sistemnya sama, apa daya. Kapitalisme masih berdiri tegak. Penerapannya tetap memberi jurang pemisah antara rakyat dengan konglomerat.  Sebab, sumber masalah dari berbagai masalah adalah penerapan sistem kapitalis-liberal. Pemimpin terpilih pun bisa kalah menghadapinya. Menyerah pada kepentingan para kapital.

Kelima, rakyat mulai sadar politik. Kesadaran politik menjadi modal dasar mengawal perubahan. Tentunya kesadaran politik yang berlandaskan Islam. Mengingat kesadaran masyarakat untuk berislam kaffah mulai menggejala. Besar kemungkinan kesadaran inilah yang akan mengantarkan pada kebangkitan. Mengembalikan peradaban yang memanusiakan manusia sesuai fitrahnya.

Perubahan tentu hal terpenting yang diharapkan rakyat pada pemimpin baru. Kepemimpinan yang benar-benar berpihak pada rakyat. Pemimpin amanah, jujur, adil, dan peduli. Itulah yang rakyat inginkan. Kepada pemimpin baru, jadilah pemimpin yang taat kepada Allah dan RasulNya. Sebab, kepemimpinanmu akan dimintai pertanggungjawaban baik dunia maupun akhirat. Oleh karenanya, memimpinlah berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Agar negeri ini mendapat berkah langit dengan terapkannya Islam di muka bumi.*