Sahabat VOA-Islam...
Ramadhan bulan perjuangan. Begitulah tagar yang sempat populer di jagat twitter Indonesia. Nyatanya memang demikian, sebagaimana yang dicontohkan oleh rasul misalnya. Rasulullah dan para sahabat mengisi ramadhan kala itu dengan berperang.
Ramadhan tidak melulu soal berjuang meningkatkan ibadah mahdho saja, juga tidak sekedar berjuang melawan hawa nafsu yang ada pada setiap muslim. Tapi, berjuang untuk menegakkan yang haq diantara yang bathil seperti yang terjadi pada perang Badar.
Memang terasa cukup berbeda dari bulan-bulan Ramadhan lainnya, isu politik terutama tentang pemilu masih dirasakan masyarakat di awal bulan Ramadhan. Bagaimana tidak, pemilu diumumkan pada pertengahan bulan ramadhan yang hasilnya cukup mengejutkan sebagian pihak.
Puncaknya protes terhadap hasil perhitungan KPU yang semula disebut aksi damai tercoreng oleh tindakan brutal yang dilakukan oleh aparatur negara. Bentrok antar kedua belah pihak tidak terelakkan. Bahkan bentrok tersebut tidak hanya dengan peserta aksi damai tersebut saja, relawan dan wartawan media mainstream pun juga kena imbasnya.
Kericuhan tersebut diperparah dengan matinya media sosial Whatsapp, Instagram, dan Facebook. Pemerintah sengaja meng-off kan ketiganya guna meminimalisir hoax yang beredar. Sekalipun hal itu sepintas terlihat benar tapi, nyatanya malah menambah kebingungan dan kecemasan masyarakat dengan apa yang terjadi sebenarnya.
Bagaimana tidak perang opini antara media mainstream dan akun-akun media sosial saling serang satu sama lain. Media mainstream berlomba-lomba menayangkan bagaimana kerja keras aparatur negara yang rela berpisah dari keluarga demi "mengamankan" aksi damai tersebut. Bak drama film, haru biru mewarnai tayangan tersebut. Sementara media sosial justru memperihatkan bagaimana kebrutalan dan kekejaman mereka secara tampak, kepada peserta aksi yang notabenenya juga merupakan masyarakat sipil.
Sadarkah kita bahwa saat ini kita tengah memasuki era post truth (pasca kebenaran). Singkatnya era ini kita sering dijejali dengan pembenaran-pembenaran dibandingkan dengan kebenaran. Pembenaran-pembenaran yang disuguhkan jelas bertolak belakang dengan fakta yang terjadi, karena pembenaran itu hanya didasari oleh sisi emosional saja bukan rasional. Ada pihak-pihak yang sengaja ingin mempermainkan masyarakat, yang semestinya mereka melek terhadap realitas fakta tapi justru dijejali dengan kebohongan demi kebohongan guna menutupi kepentingan segelintir orang.
Ketika masyarakat dijejali dengan hal-hal yang bersifat emosional maka mereka akan mengesampingkan realitas fakta yang terjadi. Seseorang yang dzalim sekalipun tidak akan terlihat kedzalimannya selama masyarakat digiring kepada opini kerja nyata. Sekalipun kerjanya itu faktanya mendzalimi rakyat. dengan kata lain masyarakat sengaja dibodohi.
Tidak dapat dipungkiri bahwa gagasan post truth merupakan buah dari penerapan sistem sekulerisme-kapitalisme. Dalam sistem sekulerisme-kapitalisme kebenaran bisa diputar balikkan sesuai dengan kepentingan pihak-pihak tertentu dan mengorbankan kepentingan rakyat. Dalam sistem sekulerime tidak ada kebenaran mutlak. Lantas bagaimana mungkin kita hidup dalam sistem yang penuh dengan kebohongan semacam ini?
Tidaklah layak bagi seorang muslim mempertahankan sistem selain dari apa yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya. Rasulullah telah memberi kita contoh bagaimana menjalankan kehidupan bernegara yang baik. Tidak bisa dipungkiri bahwa keberhasilan beliau dalam menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan Al Quran dan Hadits ini, hingga diakui oleh orang-orang barat.
Salah satunya Michael H. Hart dalam bukunya 100 Tokoh yang Berpengaruh Sepanjang Sejarah. Disisi lain Rasulullah senantiasa mengedukasi masyarakat dengan mengajarkan Al Quran dan Hadits, sehingga terbentuk kepribadian muslim yang unggul dan khas karena beliau mengajarkan islam secara kaffah mulai dari akar hingga daun.
Oleh karena marilah kita jadikan momentum Ramadhan ini sebagai titik tolak kita menuju perubahan hakiki dengan kembali kepada syariatNya. Wallahu alam bishawab. [syahid/voa-islam.com]
Kiriman Harumi, S.Pd, Institut Kajian Politik dan Perempuan