OBOR: Jebakan Cina Mendigdaya Perekonomian Dunia

ONE Belt One Road (OBOR) atau Belt Road Initiative (BRI) sebuah proyek Cina untuk membangun  megainfrastruktur dalam rangka memperkuat fasilitas perdagangan, dengan fokus pada penghapusan hambatan dagang, guna mengurangi biaya perdagangan dan investasi. OBOR merupakan visi geoekonomis paling ambisius di abad ini, melibatkan 65 negara dan melingkupi 70% populasi dunia. Konsep ini akan menelan investasi mendekati US$ 4Milyar, termasuk $900 juta.

Cina telah menyiapkan diri untuk menguasai jalur darat dan maritim bagi kepentingan ekonominya. Setidaknya ada 5 tujuan yang ingin diraihnya dalam Inisiasi OBOR, yaitu koordinasi kebijakan, konektivitas fasilitas, perdagangan tanpa hambatan, integrasi keuangan, dan ikatan masyarakat (people to people bond). Termasuk di dalamnya, membuka keran konektivitas dagang antarnegara di Eropa dan Asia melalui jalur sutra maritim.   

Dengan memperkuat kerja sama keuangan, memperkuat koneksi jalan atau infrastruktur dengan membentuk jalur transportasi yang kuat dengan negara lain. Mulai dari Cina ke Eropa Barat dan dari Asia Tengah ke Asia Selatan. Demi merealisasikan mimpi tersebut, Cina secara gencar membangun kerja sama pembangunan infrastruktur di berbagai negara, baik berupa jalur kereta api antar negara, tol darat, tol laut, pelabuhan bahkan juga jaringan pipa minyak antar negara.

Salah satu strategi yang dilakukan oleh negeri Panda itu yakni melakukan ekspansi investasi di berbagai negara, tujuannya agar pasokan bahan baku dan energi negara itu tetap terjamin dalam jangka panjang dan pasar ekspornya terus berkembang. Maka, Cina secara aktif melakukan investasi dan memberikan pinjaman terutama di negara-negara berkembang yang kaya sumber daya alam seperti di Afrika, Amerika Latin dan Asia.

Cengkeraman Cina di jalur darat dengan menggagas infrastruktur jalan kereta api dan jalan raya, yang memanjang untuk menghubungkan Cina hingga menuju Eropa. Sedangkan untuk jalur maritim, Cina menggagas pembangunan sejumlah pelabuhan internasional dan tol laut sebagai sarana lalu lintas logistik dan zona penyimpanan untuk perusahaan-perusahaan Cina di kawasan tersebut.  

Kini, Cina memiliki 29 dari 39 rute maritim, 60% perdagangan impor dan eskpor serta 80% impor minyak melalui Selat Malaka. Cina berharap dapat menghubungkan jalur laut dari Cina hingga Samudera Hindia melalui Selat Malaka dan mengklaim telah menyempurnakan perjanjian perdagangan dengan 40% partisipan OBOR di akhir 2017. Cina juga telah menandatangani 130 perjanjian transportasi. Sebagai sebuah kekuatan ekonomi di Asia, Cina membidik penguasaan ekonomi Asia sekaligus melawan kekuatan ekonomi AS dan Eropa di kawasan ini. Dalam rancangan Silk Road Economic Belt and 21 st Century Maritime Silk Road, otoritas Cina berharap mampu menciptakan pasar yang bersifat langgeng untuk eksportir dunia di Asia Pasifik.  

Untuk membangun infrastruktur dalam konsep OBOR ini, Cina telah mendirikan Bank khusus infrastruktur (AIIB). Dengan bank ini diharapkan proyek infrastruktur menjadi milik mereka, melalui investasi dan pinjaman Cina ke negeri-negeri yang dilalui jalur ini. Untuk Proyek ini menjelang KTT Jalur Sutra pada Mei lalu, China Development Bank telah menyiapkan hampir 900 miliar dollar AS untuk lebih dari 900 proyek. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), yang diluncurkan pada Januari 2016, juga menyiapkan modal dasar sebesar 100 miliar dollar AS. (Kompas.com, 10/07/2017).  

OBOR di Indonesia Indonesia juga ambil bagian dalam perjudian dengan Cina dalam membangun infrastruktur yang tergabung dalam proyek OBOR secara garis besar. Salah satu proyek ambisius itu adalah pembangunan infrastruktur tol darat dan jalur cepat kereta api. Dua proyek yang kalkulasi ekonominya belum secara jelas menjaminkan keuntungan bagi masyarakat Indonesia.  

Tol-tol yang gencar dibangun oleh pemerintah saat ini memang secara akomodatif mampu memangkas waktu tempuh dan menyambung beberapa daerah, tapi distribusi logistik dan kegiatan ekonomi belum terlihat bergerak secara nyata di situ. Biaya yang cukup tinggi masih menjadi pertimbangan warga dan para pelaku ekonomi untuk melalui jalan tol yang dinilai pemerintah adalah proyek strategis untuk menumbuhkan perekonomian. Namun melewati tol tersebut akan berpengaruh secara signifikan terhadap ongkos produksi.  

Kereta cepat Jakarta-Bandung (JKT-BDG) berjarak sekitar 142 km dengan nilai proyek USD 4,5 miliar atau sekitar Rp 68,4 triliun dinilai terlalu mahal  bila diukur dalam skala prioritas pemerintah sebaiknya mengembangkan rel kereta secara lebih baik pada perbaikan jalur-jalur kereta di pulau Jawa, pembangunan rel ganda di Sumatera dan groundbreaking jalur kereta di pulau Kalimantan.

Namun, bagi umat Islam risiko terbesar dari kerja sama proyek OBOR adalah penjajahan dan perebutan wilayah negeri-negeri Muslim. Salah satunya, Zimbabwe. Gagal membayar utang US$40 juta kepada Cina, sejak 1 Januari 2016, mata uangnya harus diganti menjadi Yuan, sebagai imbalan penghapusan utang. Masih banyak negara lainnya. Melihat bahaya yang ditimbulkan oleh proyek OBOR ini, maka wajib bagi negeri-negeri Muslim menolak kerja sama tersebut.   

Maka, solusi  agar terhindar dari jebakan utang Asing dan Aseng yakni dengan menerapkan sistem ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam didasarkan paradigma bahwa negara wajib menjamin tercapainya  seluruh pemenuhan kebutuhan rakyat.  Konteks hubungan negara dengan rakyat dalam Islam adalah pelayanan dan pengaturan, bukan hubungan bisnis maupun hubungan antara atasan dan bawahan sebagaimana dalam sistem ekonomi kapitalistik.

Dalam sistem Islam, negara wajib menyediakan sarana umum yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang ada di pedesaan ataupun provinsi. Begitu juga, negara tidak dibolehkan berutang untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti membuat jalan, pengeboran sumur, pembangunan sekolah, rumah sakit dan sejenisnya.  Apabila ketidakadaan infrastruktur tersebut mendatangkan kerusakan bagi umat dan di baitul mal tidak ada harta maka hendaknya negara mewajibkan pajak (sifatnya insidental) kepada warga Negara muslim untuk pembangunan infrastruktur tersebut.

Maka, sudah saatnya kaum Muslim kembali bersatu dan menerapkan Syariat Islam di bawah naungan kepemimpinan Islam. Karena hanya dengan kepemimpinan Islam dapat mengembalikan posisi kaum Muslimin sebagai kaum yang unggul dan tidak bergantung kepada kepentingan asing dan aseng. Apalagi sampai terjebak dalam utang yang membelenggu dan menyengsarakan umat. OBOR adalah proyek jebakan utang asing yang dapat merampas wilayah kekuasaan dan keamanan negeri-negeri Muslim sekaligus merampas seluruh kekayaan alam yang ada di dalamnya dan merusak tatanan kehidupan umat Islam. Hanya dengan sistem Islam yang dapat mendobrak dominasi kekuasaan kufur yang saat ini tengah mengkungkung negeri-negeri kaum Muslimin.*

Yuyu Rahayu

Aktivis Dakwah tinggal di Depok