Pintu Maskapai Asing Dibuka Menambah Derita Maskapai Dalam Negeri

MAHALNYA tiket pesawat menjadi masalah yang berlarut-larut. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengatakan akan membuka pintu bagi maskapai asing yang ingin membuka rute penerbangan di Tanah Air. Hal itu guna memperkaya persaingan untuk menurunkan harga tiket pesawat maskapai domestik.

Pengamat penerbangan sekaligus mantan KSAU, Chappy Hakim, menyebutkan mengundang maskapai asing bukanlah merupakan sebuah solusi yang tepat. Bahkan, hal itu dapat mengganggu kepentingan nasional terutama di sektor perhubungan udara.

Maskapai asing yang beroperasi di Tanah Air sendiri terdiri dari dua jenis yaitu format investasi dan saham mayoritas atau cabotage. "Dua - duanya ada masalah disana, ada tantangan besar disana," kata dia salam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/6).

Dia menjelaskan, cabotage dinilai kurang sejalan, banyak aturan main yang perlu diperbaharui jika ingin mengundang maskapai asing melalui format tersebut. "Aturan bisa aja kalau kita mengubah, cuma banyak yang harus kita perhitungkan," ujarnya.

Dia menekankan, jangan sampai nantinya maskapai asing mengeruk keuntungan dari dalam negeri. Terutama Indonesia merupakan ladang bisnis yang cukup basah bagi dunia penerbangan, sebab, merupakan negara kepulauan yang otomatis akan sangat bergantung pada koneksi udara.

"Apabila memang benar-benar dibuka kesempatan bagi maskapai asing, maka bisa terjadi bahwa ada maskapai asing yang melihat peluang besar untuk memperoleh keuntungan di Indonesia karena Indonesia negara kepulauan," ujarnya.

Di tengah kondisi maskapai Tanah Air yang tengah 'berdarah-darah, kedatangan maskapai asing terutama yang memiliki kapital besar akan menjadi pukulan menyakitkan.

"Apabila maskapai asing yang melirik opportunity yang begitu besar dan memiliki kapital kuat, dia bisa dengan mengambil alih semuanya. Tidak ada maskapai asing saja Merpati bangkrut, Garuda belum selesai dengan lilitan utangnya.

Persoalan ekonomi yang menjerat negeri ini seolah - olah bagai momok yang menakutkan. Datang silih berganti bagai jamur yang tumbuh subur dimusim penghujan. Dan solusi yang diberikan pun tak mampu menyelesaikan malah menambah babak baru. Inilah buah dari sistem buatan manusia yang telah lama diterapkan di negeri ini.

Ditambah lagi seolah-olah pemerintah nampak lepas tangan dalam penyelesaian kisruh mahalnya harga tiket pesawat bahkan terkesan membiarkan situasi ini utk membuka celah masuknya korporasi asing dalam pengelolaan sektor layanan publik.

Paradigma neolib kapitalistik menjadi biang kerok buruknya pengelolaan layanan publik dikarenakan menempatkan negara hanya sbg regulator bahkan bertindak sebagai perusahaan yang menjadikan sektor ini sebagai industri atau bisnis.

 

Gambaran Islam

Islam adalah satu - satunya solusi bagi semua persoalan kehidupan manusia. Termasuk persoalan transportasi. Semua itu telah terbukti selama berabad - abad. Sebagaimana diukir oleh tinta emas sejarah peradaban Islam.

Berbeda dengan pandangan barat. Dalam pandangan Islam transportasi publik bukan jasa komersial akan tetapi hajat dasar bagi keberlangsungan aktivitas kehidupan normal setiap insan. Baik yang bersifat rutin maupun insidental seperti liburan lebaran. Kehidupannya akan berakibat Djafar atau penderitaan yang diharamkan Islam. Artinya : " tidak boleh membahayakan dan tidak boleh dibahayakan ".( Terjemahan HR Ibnu Majah dan Ahmad ).

Islam melarang keras transportasi publik dikuasai individu atau entitas bisnis tertentu. Apalagi asing kafir penjajah seperti saat ini. Baik infrastruktur jalan raya, bandara, dan pelabuhan dengan segala kelengkapannya, maupun sumber daya manusia transportasi berupa pengemudi angkutan ( pilot, masinis, sopir, dan kapten ). Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda : siapa saja yang mengambil satu jengkal saja dari jalan kaum muslimin maka pada hari kiamat kelak Allah Swt akan membebaninya dengan beban seberat tujuh lapis bumi ( terjemahan HR. Imam Thabrani ).

Negara berfungsi sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung dan sepenuhnya menjamin akses setiap individu publik terhadap transportasi publik yang aman, nyaman, ( manusiawi ) serta murah atau gratis. Rasulullah Saw menegaskan yang artinya : Imam yang menjadi pemimpin manusia adalah laksana pengembala dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya (HR Bukhari ). Haram negara berfungsi sebagai regulator dan fasilitas, apapun alasannya.

Wajib digunakan anggaran mutlak yakni ada atau tidak ada kekayaan negara yang diperuntukkan pembiayaan transportasi publik yang ketiadaanya berdampak dharar bagi masyarakat maka wajib diadakan negara. Salah satu sumber kekayaan negara yang jumlahnya berlimpah di negeri adalah barang tambang yang jumlahnya seperti air mengalir. Wallahu a'lam bish shawab.*

Nafisah Mumtazah

Pendidik dan Aktivis Islam