Maskapai Asing? Ilusi Solusi Mahalnya Harga Tiket Pesawat dalam Negeri

MAHALNYA tiket pesawat menjadi masalah yang berlarut-larut. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengatakan akan membuka pintu bagi maskapai asing yang ingin membuka rute penerbangan di Tanah Air. Hal itu guna memperkaya persaingan untuk menurunkan harga tiket pesawat maskapai domestik.

Namun alih alih sepakat, pengamat penerbangan sekaligus mantan KSAU, Chappy Hakim justru menilai bahwa mengundang maskapai asing dapat mengganggu kepentingan nasional terutama di sektor perhubungan udara. (Merdeka.com 15/6)

Sejalan dengan itu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebutkan, pemerintah tidak bisa hanya melihat satu sisi dalam membuat kebijakan untuk menekan harga tiket pesawat dengan mempersilakan maskapai asing bersaing di dalam negeri. Menurut ekonom senior INDEF, Didik J. Rachbini, jika pertimbangan kebijakan hanya satu sisi dan mengorbankan sisi yang lain, maka diperkirakan bisa merugikan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Kerugian tersebut akan terlihat pada akumulasi pendapatan primer Indonesia yang akan lebih meningkatkan defisit jasa dan defisit neraca berjalan. (rmol.id 16/6)

Fenomena mahalnya tiket pesawat domestik, kemudian menilik pada solusi yang ditawarkan penguasa, sejatinya benar benar mengingatkan kita akan memori beberapa waktu lalu ketika hal serupa terjadi. Yakni ketika harga cabai tinggi menteri terkait meminta rakyat untuk menanam sendiri. Beras mahal - tawar. Daging mahal - alih ke keong sawah.

Sungguh ironis sekali melihat bagaimana problem solving penguasa akhir akhir ini. Begitu entengnya jawaban terlontar, seolah keluhan rakyat bukanlah masalah besar yang perlu pemikiran matang dan mendalam.

Tapi memang beginilah tipikal masalah masalah peradaban sekuler. Dimana tanggungjawab negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya (pada kasus ini mahalnya harga tiket pesawat) seringkali diserahkan ke pihak privat. Hal tersebut selaras dengan paradigma neolib kapitalistik yang menempatkan negara sebatas sebagai regulator, sementara operator diserahkan kepada mekanisme pasar.

Sehingga jangan heran jika kini para penguasa nampak lepas tangan bahkan terkesan membiarkan situasi ini untuk membuka celah masuknya korporasi asing dalam pengelolaan sektor layanan publik. Padahal rencana mengundang maskapai asing sama saja dengan rencana untuk diri karena faktanya tidak ada satu negara pun yang rela membiarkan lalu lintas udaranya dikuasai berbagai negara lain.

Kondisi ini tentu berbanding terbalik dengan Islam, dimana negara benar benar akan mengerahkan seluruh konsentrasi dan upayanya dalam memenuhi urusan dan hajat hidup rakyat. Terkait mahalnya harga tiket  pesawat, maka solusi yang akan diambil adalah dengan menata ulang basis pengelolaan transportasi. Tujuannya tentu bukan untuk bisnis/keuntungan, namun semata mata untuk memenuhi kebutuhan publik dengan penerapan muamalah yang tidak melanggar aturan Islam.

Dalam perspektif Islam, investasi Infrastruktur harus berjalan berdasarkan 3 prinsip utama, yaitu :

Pertama, penyediaan infrastruktur adalah tanggungjawab negara, sehingga pelaksanaan pembangunannya tidak boleh diserahkan ke investor swasta.

Kedua, negara harus memiliki perencanaan wilayah yang baik, yang dengan itu mampu mengurangi kebutuhan rakyat akan transportasi. Hal ini sebagaimana dulu ketika Baghdad dibangun menjadi ibukota kekhilafahan. Setiap bagian kota diproyeksikan hanya untuk jumlah penduduk tertentu dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit, perpustakaan bahkan pemakaman umum dan tempat pengolahan sampah.

Ketiga, pembangunan infrastruktur publik didasarkan pada standar teknologi terakhir yang dimiliki termasuk teknologi navigasi, telekomunikasi, fisik jalan hingga alat transportasinya itu sendiri.

Terbukti sudah!! Tidak akan dijumpai satu kebaikan pun bagi manusia tatkala mereka masih saja mengukuhkan sistem bobrok kapitalisme. Oleh karena itu, sudah semestinya umat tak hanya gesit dalam beribadah, tapi harus pula cerdik dalam berpolitik dan berani beramar makruf nahi mungkar terhadap penguasa yang berani mencampakkan syariat Islam.* Maya A, tinggal Gresik, Jawa Timur