Kooptasi Media

Oleh: M Rizal Fadillah

Muncul gerakan matikan TV 14 Juli yang dikaitkan dengan rencana pidato kemenangan Jokowi sebagai Presiden menunjukkan adanya sikap penolakan pada Presiden Jokowi. Citra kemenangan yang tidak fair tidak mudah dihapus.

Sebagian, tentu jutaan, warganegara menganggap Prabowo tidak kalah melainkan dikalahkan. KPU, Bawaslu dan MK terkesan menjadi "hakim pemilu" yang tidak netral atau memihak. Wajar jika tidak mudah masyarakat atau rakyat tadi dapat menerima "kekalahan" ini. Rekonsiliasi, negosiasi, atau ikut koalisi tak mepengaruhi rakyat untuk mengubah pandangan dan keyakinannya itu. Jokowi bercitra buruk.

Akan tetapi yang kita persoalkan kini adalah gerakan "matikan TV" yang berarti penolakan untuk menonton TV. Media yang menjadi sasaran dari ketidakpercayaan. Media TV dinilai telah kehilangan fungsi "media" yang obyektif dan apa adanya. Apalagi saluran kepentingan rakyat. Telah memosisikan semata "corong penguasa" yang disebabkan faktor pemilikan TV oleh pengusaha yang memang menjadi "agen" dari kekuasaan tersebut.

Ini persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Rembetannya bukan saja TV tapi media massa cetak juga mengalami hal yang sama. Rakyat akhirnya menikmati media sosial yang dari, oleh, dan untuk mereka sendiri meski sedikit harus bekerja keras "memfilter" input yang mungkin hoax.

Politik media yang mengabdi pada kekuasaan adalah khas pemerintahan otokrasi atau oligarkhi. Model sejarah ketatanegaraan Indonesia yang seperti ini adalah masa Demokrasi Terpimpin berlanjut di masa Orde Baru. Semua media oposan tak boleh hidup dan terjadi pemberangusan.

Sekarang memang tidak ada pemberangusan melainkan "memberangus sendiri" karena dikuasai atau dibeli oleh kelompok kepentingan yaitu para pemilik modal. Sudah bukan rahasia kolusi penguasa dengan pengusaha terjadi di saat ini. Rezim ini. Pemerintahan oligarkhi yang berkolusi dengan pengusaha media membentuk oligarkhi media. Kanal informasi satu arah yakni informasi partisan.

Rontok dan terkooptasinya media tak bisa dibiarkan, sebab akan memunculkan warga pemberang. Ketika gerakan "matikan TV" maka komentar muncul "Tak perlu dimatikan, TV sudah saya hancurkan kok" seolah merujuk pada tayangan orang orang saat menghancurkan TV karena jengkel pada siaran tentang pemerintah atau paslon tertentu saja. Media korporasi menjadi sarana pembodohan bukan pencerdasan. Membangun oligarkhi yang merusak.

Apa yang dikatakan Bernie Sanders mungkin ada benarnya "The corporate media ignores the rise of oligarchy. The rest of us shouldn't !". Kita mesti menolaknya.

*) Pemerhati Politik