Rebutan Kursi Menteri, Rebutan Kue Kekuasaan

PESTA demokrasi telah usai. Pemilihan presiden 2019 telah dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin. Kini, rebutan kursi menteri menjadi topik hangat yang diperbincangkan. Lobi-lobi politik pun dilakukan. Berbagai formula dan rumus pun diperhitungkan. Presiden terpilih pun dibuat bingung. Perebutan sengit kue kekuasaan pun tak terelakkan.

Seperti yang dikabarkan, kumparan.com,3/07/2019, PKB telah mengusulkan 10 nama menteri ke Jokowi. Terkait hal ini, Wasekjen Golkar Maman Abdurahman menilai, usulan PKB itu adalah hal yang biasa. Ia menyerahkan komposisi menteri sepenuhnya kepada Joko Widodo sebagai presiden terpilih.

Partai Nasdem pun tidak ingin kalah dari PKB. Partai Nasdem meminta jatah sepuluh menteri di pemerintahan Jokowi- Ma'ruf Amin, Tengku Taufiqulhadi mengatakan, pihaknya akan meminta jatah kursi lebih banyak,hal ini dikatakan jumlah kursi Nasdem di DPR lebih banyak ketibang PKB. (jawapos.com, 3/07/2019).

Demokrasi korporasi adalah hal yang biasa ketika partai politik meminta jatah menteri kepada penguasa. Karena sejak awal menjadi penyokong suksesi capres dalam kontestasi pemilu. Sehingga ada transaksi politik yang akan mengikat ke dua belah pihak dalam suatu kepentingan.

Menurut pengamat politik Igor Dirgantara pemerintahan Jokowi - Ma'ruf di periode 2019-2024 akan banyak diisi dengan para politik transaksional. Politik transaksional dengan syarat tukar menukar jabatan antara parpol dengan konstituen. Banyaknya politikus yang terjerembab dalam korupsi adalah indikasi praktik transaksional tersebut.

Selain itu pemilu 2019 yang digadang - gadangkan sebagai pemilu terbaik dari pemilu sebelumnya tapi pada faktanya tidak sesuai dengan harapan. Suara rakyat dimanipulasi untuk kepentingan seseorang. Demokrasilah telah membuka pintu selebar - lebarnya untuk melakukan kecurangan. Dan dari kecurangan ini lahirlah pemimpin yang bermental korupsi.

Islam mengatur kekuasaan sebagai wasilah dalam menerapkan syariat sedangkan kedaulatan sendiri ada ditangan syara'. Ini lah kunci perbedaan antara demokrasi dengan Islam. Kedaulatan sepenuhnya dipegang syara' hal ini oleh Al- Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum. Maka sekalipun yang menjalankan kekuasaan tersebut adalah manusia, namun tetap terkendali di bawah hukum syariat. Dari Konsep inilah akan tercipta perdaban gemilang dan menghasilkan pemimpin yang hebat seperti pemimpin di jaman Rasullah saw.*

Nur Saleha, S.Pd

Pengajar