Penerapan Cukai Plastik, Rakyat Kian Tercekik

SRI MULYANI sebagai menteri keuangan RI mengusulkan rencana pengenaan cukai plastik kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Iapun optimis penerapan cukai kantong plastik bisa diterapkan tahun ini. (CNBC, Indonesia, 2/7). Dalam suatu negara tentu saja negara membutuhkan sumber-sumber pendapatan negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Sebab bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dalam negara tersebut.

Sayangnya, dalam negara kapitalis, pendapatan negara dibebankan kepada rakyat melalui penarikan pajak, yang terkadang sering mencekik rakyatnya. Kantong plastikpun kini dikenai cukainya, barang yang notabene kecil nan murah inipun menjadi sasaran pemerintah Indonesia sebagai salah satu sumber pendapatan negara.

Meskipun kita tahu Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sumber utama pendapatan negara. Namun sayang, sumber daya alam Indonesia sebagian besar dikuasai oleh asing sehingga negara tidak mengambil keuntungan yang besar dari sumber daya alam tersebut.

Indonesia merupakan pemilik minyak, batubara, gas alam, emas, nikel, tembaga, dan berbagai komoditas lain yang diminati pasar Internasional. Jika seluruh kekayaan alam dicairkan dalam bentuk uang, Indonesia diperkirakan memiliki aset hingga mencapai ratusan ribu triliun rupiah. Nilainya saat ini sekitar 200 ribu triliun, ungkap pengamat energi Kurtubi saat ditemui di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (28/1/2019).

Jika diuangkan dan dimiliki oleh negara sumber-sumber pendapatan ini maka akan mampu melunasi utang dan membangun sejumlah sarana infrastruktur si seluruh Indonesia. Ironi memang plastik yang hanya seharga recehan pun dijadikan objek pemalakan negara, padahal sumber daya alam yang nilainya ratusan triliun tanpa dicari solusi dalam mengambil haknya rakyat untuk dijadikan sumber pendapatan negara yang mensyejahterakan rakyatnya. Justru sumber daya alam yang nilainya ratusan triliun ini diberikan dg cuma-cuman kepada asing.

Pencukaian plastik ala kapitalistik mengonfirmasi beberapa hal. Pertama, beban hutang menggunung pemerintah tampaknya hal-hal remeh akan dikenakan beban pembayaran. Plastik yang menjadi bagian dari kehidupan tidak lepas dari itu. Kedua, pemerintah tidak berpikir solusi untuk mengurangi beban hidup yang kian mencekik. Justru beban itu diperparah dengan sikap abai mengurusi rakyatnya. Ketiga, pikiran kapitalistik cara mudah ialah menarik uang dari rakyat. Berapa pun nilainya. Jumlah penduduk Indonesia yang banyak menjadi catatan penting. Sayangnya, presiden Jokowi juga akan membebaskan pajak barang mewah.

Tidak bisa dipungkiri, kehidupan ke depan kian rumit dan mencekik. Hal ini akibat pengabaian pengaturan hidup tanpa Islam. Dalam Islam, pemimpin itu penggembala. Tugasnya menjaga amanah dan menunaikan segala kewajibannya. Islam pun merinci pendapatan sebuah negara bukan dari sumber pajak. Sumber utamanya dari pengelolaan SDA, zakat, ghanimah, dan pengelolaan harta berdasar syariah Islam. Selama negeri ini tidak mau berbenah dan keluar dari masalah klasik kapitalistik, maka masalah demi masalah akan terus mengenai semua. Sadarlah untuk segera mengambil syariah Islam sebagai solusi kehidupan.*

Nanik UH

Women Movement Institute