Pindah Ibu Kota Bakal Gagal?

Oleh: M Rizal Fadillah (Pemerhati Politik)

Agenda akhir jabatan Presiden Jokowi yang diantaranya rencana pindah ibukota negara dari Jakarta ke Penajam Kalimantan Timur diprediksi bakal gagal. Nuansa politis lebih kental ketimbang realistis. Yang jelas tidak sedikit muncul suara suara kritis. Di tengah lemahnya kewibawaan Presiden nampaknya sulit untuk mendapat support dari rakyat secara maksimal.

Banyak program Pemerintahan Jokowi "babak belur". Semua disebabkan pola manajemen yang bukan atas dasar kebutuhan dan perhitungan yang matang. Terkesan semau maunya saja.

BPJS ambisi besar tapi manajemen belepotan sehingga tunggakan luar biasa besar kepada rumah sakit rumah sakit. Rumah sakit dibuat susah dan kalang kabut. Ujungnya solusi "gampangan" diambil yaitu menaikan iuran hingga 100 % disertai ancaman Bu Menteri kepada masyarakat yang telat bayar. Marak protes atas kenaikan iuran tersebut.

Esemka program hebat tapi realisasi tak jelas malah diproduk Esemka "palsu". Merk doang yang ditempelkan. Memalukan sekali. Hanya untuk memasarkan produk Cina Presiden harus menjadi pengiklan.

Soal pindah ibukota nampaknya sama saja. Agenda besar yang realisasi diragukan. Ribut dan heboh luar biasa. Program prestisius yang minim daya dukung. Rakyat sebagai kekuatan utama pendukung sudah terbelah dan dapat diduga sebagian besar rakyat tidak setuju. Tiga hal yang mendasari pertama urgensi dan rasionalitas yang kabur. Kedua lokasi pemindahan yang dinilai kurang pas dan ketiga, biaya besar yang akan jadi beban berat negara dan rakyat.

Ibukota Jakarta memiliki nilai historis, politis, dan ekonomis artinya dari sisi manapun sudah teruji. Pindah ibukota harus mampu meningkatkan kualifikasi dari yang ada sekarang. Sekurangnya benar berada di area yang signifikan menunjang pengembangan. Ketika pilihan Penajam di Kaltim nampaknya aspek historis, politis, dan ekonomis tidak akan terpenuhi. Selain berada di area tambang batubara lokasi hutan masih mendominasi.

Dari pengembangan ekonomi spekulasi masih tinggi. Yang jelas biaya pembangunan 500 T menganga di depan. Bukan keuntungan tapi hutang dan beban. Untuk memenuhi biaya tersebut akan menimbulkan pro kontra baru apakah penggunaan dana APBN, jual aset, atau pinjaman luar negeri. Berbeda dengan banyak negara yang melakukan pemindahan ibu kota. Kota baru yang menjadi lokasinya itu terlebih dahulu telah memiliki modal dasar untuk pengembangan. Bukan dari nol.

Sebagaimana biasa jika pemimpin minim dukungan maka realisasi program besar diprediksi akan gagal. Pemerintahan Jokowi teruji berpengalaman dalam hal kegagalan.