Period of The Darkness

Oleh: M Rizal Fadillah (Pemerhati Politik)

Mulainya Jokowi pada tahun 2017 yang bilang radikalisme lebih bahaya daripada komunisme. Lupa atau pura pura lupa bahwa ciri gerakan komunis adalah radikal.

Radikalisme itu melekat dengan komunisme. Prinsip "sama rata sama rasa" itu radikal, proletar menghancurkan borjuasi itu radikal. Merebut kepemilikan pabrik pabrik itu pun radikal.

Kudeta dan mengganti menjadi ideologi komunis adalah "mbah" nya radikalisme. Lalu mempertentangkan apalagi membandingkan adalah pernyataan yang naif. Bahkan dengan konstruksi berfikir negatif, ini bisa dianggap pernyataan untuk melindungi komunisme itu sendiri.

Sudahlah soal komunisme, tetapi persoalan radikalisme menggelinding terus, bahkan seperti menjadi fokus program kabinet Jokowi periode kedua ini. Arahannya sangat jelas. Menteri mulai ribut ribut soal radikalisme. Menteri Agama yang paling gagah, Mendagri yang mantan Kapolri membuat Tim Pengawas sampai ke Kecamatan.

Persoalan "cadar", "celana cingkrang", "do'a bahasa Indonesia", "penceramah masjid" itu memang domein agama, tetapi jika ini yang dimaksud "terobosan" oleh bapak Menteri untuk menangkal radikalisme, maka hal tersebut menjadi kebijakan yang radikal.

Ketika posisi semakin terdesak, rupanya pak Menteri ngeles juga. Menteri Agama seperti algojo yang tak faham agama. Lemah dalam memaknai syari'ah dan rendah berakhlakul karimah.

Pembentukan Tim Pengawas Radikalisme sampai Kecamatan, lalu urusan investasi dikoordinasi Menko Luhut yang tentara, dan jika Menkominfo juga menyusur radikalisme Medsos, kemudian Menkumham membuat perangkat hukum radikalisme, maka akan semakin lengkap arah negara menuju "police state" negara keamanan.

Suatu konsep primitif dalam bernegara. Bukan "Indonesia Maju" yang kelak dicapai tetapi "Indonesia Mundur". Akan dialami "period of the darkness" periode kegelapan.

Periode kegelapan juga akan ditandai gesekan antar kubu dalam kementrian. PDIP sudah mempertanyakan soal hak veto yang diberikan kepada Menko. Kubu Surya Paloh mulai menekan nekan dengan bahasa perlu posisi oposisi. Rangkulan dengan PKS pun cukup mencurigakan.

Cukup berat Jokowi memainkan ritme dalam menghadapi gesekan internal maupun serangan eksternal. Belum lagi Prabowo yang akan menjadi masalah tersendiri. Akan tetapi seperti biasa yang awal menjadi sasaran tembak dari kebijakan kontroversial adalah Menteri Menteri.

Menkeu berfikir keras untuk "menghisap" dana masyarakat. Mendikbud diamanati melakukan perombakan kurikulum besar besaran. Diprediksi dunia pendidikan pun bakal gonjang ganjing.

Lalu bagaimana nasib Jokowi besok? Nah bagi yang tidak mau mendahului takdir akan menjawab "Au ah gelaap.."