PDIP Versus Jokowi?

Oleh: M Rizal Fadillah (Pemerhati Politik)

Judul di atas adalah pertanyaan yang menggelitik. Mungkin aneh karena Jokowi adalah Presiden dukungan PDIP bahkan pernah disebut "petugas partai". Lalu dimana kemungkinan versusnya ?
Pada Jiwasraya dan suap KPU !

Kasus Jiwasraya yang "digarap" oleh Kejaksaan Agung menahan Harry Prasetyo mantan Dirkeu PT Jiwasraya juga mantan Tenaga Ahli Utama KSP Jokowi dan Benny Tjokrosaputro Direktur PT Hanson Internasional.

Jaksa Agung ST Burhanuddin adalah adik dari TB Hassanuddin aktivis PDIP. Arah pengusutan jika serius akan sampai juga ke ruang Istana. Jokowi tentu ketar ketir.

Sementara dalam kasus suap yang "digarap" KPK telah mengobrak abrik PDIP. Caleg PDIP Harun Masiku DPO, Hasto Kristiyanto sembunyi di PTIK, Kantor PDIP akan digeladah. KPK dan Dewan Pengawas dikenal publik sebagai "tangan Presiden". Pengusutan suap komisioner KPU ini bila serius akan sampai pada pimpinan tertinggi partai. Megawati yang ketar ketir.

Rupanya ada situasi saling menodongkan pistol, saling ancam mengancam. Sejak Jokowi menjadi Presiden kultur saling sandera kasus menjadi fenomena politik di sekitar Istana. Saat penetapan jajaran pembantu Presiden, posisi Jaksa Agung termasuk yang diperebutkan oleh partai pendukung Presiden khususnya Nasdem dan PDIP.
"Senjata" itu akhirnya dipegang PDIP.

Jiwasraya, Bumiputera, atau Asabri bisa membuat Jokowi babak belur. Sentimen publik cukup kuat memonitor. Di sisi lain suap Komisioner juga dapat membawa KPU rontok serta PDIP berantakan. Adakah mubahalah Gus Nur terjadi atau ungkapan andai kursi Presiden didapat dengan cara curang adzab datang, itu pun terjadi ?

Kedatangan tiba tiba nelayan dan coast guard China ke perairan Natuna juga disinyalir sebagai bagian dari todong menodong politik. Entah siapa yang ditodong dan siapa yang ditolong. Yang jelas politik sandera sedang dimainkan.

Suasana sekitar Istana sedang hangat atau mungkin panas. Rakyat yang biasa dilecehkan dan ditinggalkan atau dijadikan korban kini sedang melihat arah perkembangan politik. Rakyat tidak akan bisa diam menjadi penonton ketika negara terancam oleh kerakusan kekuasaan atau dijadikan obyek dari politik bumi hangus. Moral politik rakyat akan mendorong untuk bergerak. Bergerak.

Negara bukan milik penguasa, negara bukan milik pengusaha, bukan milik aparat negara, bukan pula milik raja atau punggawa. Negara milik kita bersama yang harus diselamatkan.

Lalu apakah Jokowi Vs PDIP ini adalah awal dari buka bukaan kecurangan dan keculasan atau sudah berada diujung dari kemunafikan politik yang harus segera diselesaikan ?

Rakyat boleh tak berdaya tetapi Allah itu Maha Kuasa. Jangan coba untuk berdusta. Dusta akan menjadi penyebab murka-Nya. Cepat atau lambat.