BERDASARKAN laporan yang dirilis oleh Bank Dunia bertajuk "Aspiring Indonesia, Expanding The Middle Class" bahwasannya dalam riset tersebut 115 Juta orang Indonesia rentan miskin. Tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini di bawah 10% dari total penduduk. Rerata pertumbuhan ekonomi pun diprediksi 5,6% per tahun selama 50 tahun ke depan. Namun 115 juta orang atau 45% penduduk Indonesia belum mencapai pendapatan yang aman, inilah yang menyebabkan mereka rentan kembali miskin (sumber: katadata.co.id).
Indonesia memiliki 52 juta penduduk yang masuk dalam kelas menengah, artinya satu dari lima penduduk Indonesia masuk ke dalam kelas menengah. Namun bagi masyarakat kategori rentan miskin, mereka belum menjadi bagian dari kelas menengah. Penduduk Indonesia dalam kelas menengah merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi, karena mereka merupakan pembayar pajak di masa depan dan sangat berpengaruh pada proses jalannya pemerintahan di Indonesia.
Melihat dari kelas tersebut, Bank Dunia merekomendasikan beberapa hal agar dapat meningkatkan jumlah kelas menengah dan mengurangi penduduk rentan miskin. Beberapa hal yang direkomendasikan Bank Dunia yakni meningkatkan kualitas pendidikan menengah, memberikan jaminan dan cakupan kesehatan menyeluruh kepada masyarakat serta memperbaiki kebijakan dan administrasi pajak (sumber: cnnIndonesia.com).
Perlu disadari bahwa masyarakat dalam kategori rentan miskin ini sangat berpotensi kembali miskin hanya dengan perubahan harga-harga kebutuhan pokok seperti BBM, listrik, kesehatan dan lain sebagainya. Tak hanya masyarakat rentan miskin saja namun berimbas juga pada masyarakat kelas menengah apabila kebutuhan sekunder mengalami kenaikan. Maka kemerosotan perekonomian penduduk Indonesia akan berdampak keseluruh lapisan masyarakat. Lantas apa yang perlu dilakukan oleh negara untuk menanggulangi permasalahan ini. Bantuan sosial atau subsidi bagi masyarakat miskin menjadi solusi dangkal, sebab hanya membantu pada segi peningkatan angka statistik saja, jikalau bansos habis dan subsidi dicabut maka angka kemiskinan akan melonjak kembali. Apa yang direkomendasikan oleh Bank Dunia dalam upaya meningkatkan jumlah kelas menengah belum dapat merealisasikan pengehentas kemiskinan secara total, jika solusi tersebut masih dibebankan kepada individu tanpa ada sokongan dari negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya.
Lapangan pekerjaan menjadi solusi andalan dalam menghentaskan kemiskinan, namun sayang kondisi nyata yang masih dirasakan adalah minimnya lapangan pekerjaan. Masyarakat berbondong-bondong melahirkan UMKM meski tantangan yang harus dihadapi sangat besar, sebab pasar masih dikuasi oleh para kapitalis, konglomerasi dan perusahaan besar yang melakukan penerobosan hingga tingkat UMKM.
Kondisi seperti itu menunjukkan bahwa kemiskinan massal adalah kondisi laten akibat Kapitalisme, sebab yang hanya bisa dilakukan negara adalah mengotak-atik angka bukan menghilangkan kemiskinan secara nyata. Pengehentasan kemiskinan secara total adalah sesuatu yang utopis dalam sistem demokrasi yang ada dalamsistem Kapitalisme, sebab sistem ini hanya melindungi sektor-sektor yang dikuasai para kapitalis. Berbeda dengan sistem Islam bahwa negara itu berkewajiban menghapus kemiskinan secara sempurna dan sistematik.*
Dara Tri Maulidra, A.md
Guru tinggal di Bandung, Jawa Barat