Terowongan Silaturahmi, Bukti Presiden Busung Lapar Sejarah?

 

Oleh: Nuraisah Hasibuan S.S.

Rencana pembangunan terowongan silaturahmi dari masjid Istiqlal menuju gereja Katedral dinilai banyak pihak hanya sebagai simbol yang kosong esensi.

Usulan rencana pembangunan terowongan ini sendiri baru muncul saat presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo melakukan tinjauan proyek renovasi masjid Istiqlal. Artinya, rencana itu sebenarnya tidak ada di awal rancangan renovasi masjid yang telah dimulai sejak 6 Mei 2019 itu.

Kontan, rencana tersebut menuai pro dan kontra. Pihak yang setuju di antaranya Kepala Bagian Humas dan Protokol Masjid Istiqlal, Abu Hurairah. Ia menilai ide rencana ini adalah rasa toleransi yang sangat tinggi. Bagaimana tidak? Jemaat gereja Katedral yang selama ini memarkir kendaraan di halaman masjid Istiqlal dan merasa kesulitan saat menyebrang akan dimudahkan dengan adanya terowongan ini. Bahkan, menurutnya, dulu sempat ada rencana merubuhkan pagar masjid agar akses lebih terbuka lagi. Namun rencana ini batal karena alasan keamanan.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas juga mengatakan setuju dengan pembangunan terowongan ini, karena terdapat maslahat di dalamnya. Menunjukkan agama Islam yang toleran, katanya.

Pendapat serupa juga dikuatkan oleh Wakil Ketua Komisi Agama Departemen Perwakilan Rakyat (DPR), Ace Hasan. Menurutnya, terowongan tersebut akan menjadi ikon toleransi beragama, karena menghubungkan dua rumah ibadah terbesar di Indonesia.

Namun tak begitu halnya dengan Sejarahwan J.J. Rizal. Ia mengkritik keras pembangunan terowongan ini, sampai-sampai menyebut Presiden Jokowi “busung lapar sejarah” (tempo.co). Pasalnya, jika melihat sejarah pembangunan masjid Istiqlal yang berseberangan dengan gereja Katedral, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan toleransi antar umat beragama Islam dan Kristen. Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno memilih lokasi di dekat gereja Katedral karena memang ketika itu ada lahan yang cukup luas di sana. Saat itu Soekarno ingin ada rumah Tuhan yang dekat dengan pusat pemerintahan, agar para penguasa selalu ingat pada Tuhannya.

Jadi, sangat tidak tepat jika teworongan tersebut selalu dikait-kaitkan dengam toleransi. Dan memang teramat keliru jika toleransi dianggap hanya sekedar ikon saja.

Hal ini disampaikan dengan sangat gamblang oleh Sekretaris Umum Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom. Menurutnya daripada sibuk dengan pembangunan simbol-simbol yang formalistik, ada baiknya pemerintahan Jokowi fokus pada perbaikan kerukunan yang eksistensial semisal perizinan pembangunan rumah ibadah.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Direktur Riset Setara Institute, Halili. Meski ia mengapresiasi pembangunan terowongan ini sebagai simbol toleransi, namun hal tersebut harus dibarengi dengan perbaikan masalah-masalah keagamaan yang justru melampaui urgensitas pengadaan infrastruktur sebagai simbol-simbol.

Sejak periode pertama pemerintahan Jokowi, sebenarnya rakyat sudah sangat berharap agar pemerintah melakukan upaya yang serius dalam mengartasi masalah kerukunan antar umat beragama di negeri ini. Namun ironisnya, masalah ini justru semakin meruncing hinga memasuki periode ke-dua pemerintahan. Tambahan lagi karena ada kesan pemerintah lebih pro minoritas, dimana masalah-masalah yang menyangkut agama minoritas sanngat cepat direspon. Sementara masalah yang berkaitan dengan agama mayoritas dalam hal ini Islam, terkesan diabaikan.

Disamping itu, hal ihwal pendanaan juga harus dipertimbangkan. Di tengah krisis keuangan negeri, akan lebih elok jika pembangunan infrastruktur yang tidak urgent di-delay dulu hingga kondisi keuangan membaik. Saking tingginya biaya pembangunan terowongan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sampai mengusulkan agar yang dibangun jembatan saja dan bukannya terowongan.

Intinya adalah, seluruh rakyat negeri ini berharap agar pemerintah lebih jeli melihat prioritas. Prioritas untuk lebih meningkatkan penyelesaian masalah antar umat beragama di lapangan, dan prioritas untuk menggunakan Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) untuk halbyang lebih mendesak. Rakyat sudah jemu dengan tontonan gimik politik. Jika terowongan silaturahmi itu memudahkan akses penyebrangan bagi jemaat gereja Katedral saat memarkir kendaraannya di halaman masjid Istiqlal, lalu fungsinya untuk jamaah masjid Istiqlal apa?

Seharusnya pemerintah sadar, pengambilan kebijakan-kebijakan yang bertujuan ingin menarik simpati sebagian golongan umat beragama pada akhirnya bukannya membawa perbaikan dalam negeri, melainkan justru akan membawa perpecahan. Wallahu alam. (rf/voa-islam.com)

Ilustrasi: Google