Pemerintah Tak Serius Melindungi Rakyatnya?

 

Oleh:

Hana Sheila

Mahasiswi tinggal di Depok, Jawa Barat

 

PENINGKATAN jumlah pasien positif Covid-19 kian hari cukup signifikan. Sejak diumumkan presiden per- 2 Maret lalu hingga kini per-Selasa 31 Maret sudah 1.528 orang yang tersebar di 27 provinsi positif Covid-19 dan pasien meninggal mencapai 136 orang dan 81 orang sembuh. Padahal, sejak awal penyebarannya, banyak pihak telah mendesak Indonesia untuk memastikan keberadaan Covid-19. Namun pemerintah lambat dan tidak serius melindungi rakyatnya dari wabah ini. 

Lambannya pemerintah Indonesia menangani corona ini bisa dilihat dari bertambahnya jumlah pasien positif corona yang melonjak setiap harinya. Bisa dilihat fakta yang tersebar di sosial media terkait pemerintah yang tetap enggan melakukan lockdown tapi hanya menghimbau untuk kepada masyarakat untuk menutup tempat hiburan, meliburkan sekolah, menunda ujian nasional, dan lain-lain. Serta mewajibkan masyarakat untuk social distancing, hidup sehat dan di rumah saja apabila tidak ada kepentingan mendesak, sebagai upaya memutus rantai penyebaran penyakit ini. 

Hingga kini juga banyak pihak yang mendesak pemerintah untuk lockdown sebagai upaya penanganan corona, namun pemerintah tetap bersikukuh dan tidak menggubris. Bahkan pemerintah menyayangkan rencana beberapa kepala daerah yang akan melakukan lockdown di wilayahnya. Yang membuat masyarakat tambah bingung pemerintah terkesan plin plan dalam membuat kebijakan terkait penanganan corona, sebelumnya presiden menetapkan dirinya sebagai gugus tugas penanganan corona, tetapi berikutnya kebijakan diserahkan kepada masing-masing kepala daerah. 

Sungguh mengherankan pemerintah masih enggan untuk melakukan lockdown dalam keadaan mendesak seperti ini, bukankah sudah banyak yang menyarankan hal tersebut serta banyak negara lain juga yang menerapkan lockdown. Padahal banyak negara saat ini yang menerapkan lockdown, karena dinilai mampu secara cepat memutus rantai penyebaran wabah ini. Apakah pemerintah ragu menerapkan lockdown? Apakah memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya dinilai beban negara? Atau masih ada kepentingan lain demi keuntungan semata? 

Menurut pemerintah upaya, lockdown akan memberi dampak yang sangat besar untuk sektor ekonomi, para pekerja harian, para wirausaha dan lain-lain. Sebagai gantinya pemerintah mengupayakan hal lain agar wabah ini segera berakhir yakni dengan dilakukannya rapid test secara masal agar masyarakat lebih dini mengetahui apakah tubuhnya terjangkit Covid-19 atau tidak. Karena rapid test yang dinilai mampu mendeteksi corona secara cepat. Padahal rapid test keakuratannya hanya 75%. Selain dampak ekonomi, alasan pemerintah tidak melakukan lockdown karena harus memberi makan rakyatnya dan menyediakan kebutuhan lainnya. Pemerintah pun berdalih tidak punya uang untuk membiayainya. Bahkan berencana untuk meminta bantuan pada rakyatnya. Enggak salah tuh? 

Sangat terlihat sekali pemerintah kita seakan lepas tangan, tidak peduli dan tak ada tanggung jawabnya sama sekali untuk melindungi rakyatnya dari wabah Covid-19 ini. Padahal, seharusnya tugas pemerintahlah yang melindungi serta mengurusi semua urusan rakyatnya apalagi di tengah wabah ini. Inilah yang terjadi di negeri yang menerapkan sistem kapitalis sekuler yang hanya mementingkan kepentingan para pemilik modal dan hubungan dengan rakyat pun seperti bisnis saja antara penjual dan pembeli 

Padahal, dalam sistem Islam pemerintah/negara adalah pengurus urusan umat. Ia bertanggung jawab penuh pada kesejahteraan rakyatnya, yang diukur dari terpenuhinya kebutuhan pokok setiap warga negara yaitu sandang, pangan dan papan. Juga bertanggung jawab memenuhi kebutuhan kolektif seperti kesehatan, keamanan dan pendidikan.  Apalagi ketika wabah datang melanda, negara mengeluarkan biaya yang berasal dari baitul mal untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan rakyat selama mereka di isolasi. Sehingga wabah penyakit seperti Covid-19 ini bisa ditangani dengan cepat dan tidak menyebar ke wilayah lain.*