Pemimpin Rasa Pedagang, Semua Dihitung Untung Rugi

 

Oleh: Khamsiyatil F

Malang nian nasib rakyat dengan pemimpin mendudukkan masalah ekonomi sebagai acuan dalam setiap kebijakannya. Ini adalah bahasa yang lain untuk pertimbangan untung dan rugi. Akibatnya, rakyat merasakan penderitaan yang tak berkesudahan. Kali ini, dengan datangnya pandemi covid 19, bukan hanya kesulitan ekonomi yang menimpa rakyat, tetapi juga keselamatan hidup mereka dihitung dari kepentingan ekonomi.

Di awal bulan Februari, ketika beberapa negara mulai terpapar virus ini, pemerintah Indonesia menganggapnya sebagai gurauan semata. Tidak ada antisipasi, tidak ada kesiapan sama sekali. Bahkan saat itu dengan gegabahnya, pemerintah tetap membuka pintu pariwisata untuk semua negara, di saat negara lain menutup pintu wisata. Kesempatan menggenjot perekonomian sebagai alasannya. Padahal dengan membiarkan negeri ini didatangi oleh wisatawan asing, hal itu sama saja dengan membuka pintu virus covid 19 masuk ke Indonesia.

Di awal Maret, covid 19 benar-benar ada di Indonesia, dimulai hanya dua orang yang positif. Perjalanan selama sebulan, di awal april pasien dengan positif covid 19 sudah melewati angka 2000. Semakin hari, kenaikannya semakin berlipat. Sebarannya merata di semua provinsi di Indonesia. Tetapi tuntutan lockdown yang diserukan oleh IDI sebagai garda terdepan penanganan  wabah ini dianggap angin lalu oleh pemerintah. Meskipun tanda pagar #lockdown dengan  beragam kata tambahan seperti #LockdownSekarangJuga, LockdownituAjaranIslam dan yang  lainnya tetap saja pemerintah membiarkan covid 19 melanglang ke se-antero Indonesia  dengan terus berhitung atas nama pertimbangan ekonomi.

Setelah pasien positif covid 19 menembus angka 1000 dengan angka kematian di atas angka 100, pemerintah baru memutuskan bahwa kebijakan yang tepat menurut mereka adalah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) dan Darurat Sipil. Keputusan ini menuai kritik dari banyak pihak  sudahlah keputusan yang diambil sangat telat diberikan, nampaknya pemerintah hendak cuci tangan dari pandemi ini. Di sinilah rakyat Indonesia hanya dihitung sebagai  angka.

Negara terus berhitung uang yang  dikeluarkan negara untuk urusan ini.Menteri keuangan sudah berkeluh kesah bahwa pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara banyak terkuras untuk pandemi ini. Pemerintah juga meminta rakyat untuk menjadi donatur untuk menangani pandemi ini. Padahal, ribuan relawan telah bekerja sejak virus ini mulai menyebar di Indonesia, Alat Pengaman Diri juga menjadi barang langka di kalangan tenaga medis, sementara pemerintah terus saja telah mengekspor barang penting dan langka ini, secara besar-besaran ke negara lain.

Dan nampaknya, tidak akan habis kata menggambarkan bagaimana pemerintah tetap dengan prinsip untung dan rugi saat mengurusi rakyatnya. Kita mungkin hanya bisa bergumam teganya dirimu padaku, teganya-teganya-teganya, dengan nada dangdut. Tetap saja pemerintah kita dengan prinsipnya.

Benar apa yang dituliskan oleh seorang ulama Taqiyuddin An Nabhaniy dalam bukunya "Daulah Islam" bahwa politisi dengan pemikiran sekular akan menghancurkan kehidupan umat. Politisi sekular yang melepaskan diri dari syariat Islam, juga berlepas dari keyakinan bahwa kepemimpinan yang ada ditangannya sekarang akan dimintai  pertanggungjawaban kelak di akhirat. Pusat perhatiannya hanyalah kemaslahatan dirinya sendiri, sementara umat yang dipimpinnya, tetaplah harus mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Begitulah posisi rakyat di hadapan pemerintah sekular. Jadi, apakah kita mau terus mempertahankannya? Wallau alam. (rf/voa-islam.com)

Ilustrasi: Google