Blunder Stafsus Milenial

 

Oleh:

Chusnatul Jannah

Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban

 

BLUNDER lagi, blunder lagi. Kali ini seorang staf khusus milenial Jokowi membuat geger. Beredar surat atas nama Andi Taufan Garuda Putra dengan kop Sekretariat Kabinet dan ditujukan kepada camat di seluruh Indonesia. Sebagaimana diwartakan kompas.com, 14/4/2020, Surat itu merupakan permohonan agar para camat mendukung edukasi dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri (APD) demi melawan wabah virus corona ( Covid-19) yang dilakukan oleh perusahaan pribadi Andi, yakni PT Amartha Mikro Fintek (Amartha).

Hal itu menimbulkan reaksi publik. Andi dianggap melakukan praktik kolusi sebagai staf khusus Presiden. Memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, yaitu perusahaan yang dipimpinnya. Anggota Ombudsman, Alvin Lie meminta Presiden Jokowi mengevaluasi keberadaan para staf khusus milenial karena kerap kali melakukan blunder dan kegaduhan. Meski pada akhirnya Andi Taufan mengklarifikasi dan meminta maaf serta telah menarik surat yang dibuatnya. 

Selama ini, publik mengibaratkan staf khusus milenial seperti anak sekolah yang sedang magang. Saat salah tinggal klarifikasi lalu meminta maaf. Maklum, masih muda belum berpengalaman dalam politik. Begitulah kira-kira. 

Kehadiran staf khusus Presiden dari kalangan milenial sejak awal sudah bermasalah. Keberadaan mereka hanyalah wujud berbagi jatah dan kue kekuasaan sebagai pendukung Jokowi di periode kedua. Pakar hukum tata negara, Refly Harun pernah mengatakan keberadaan stafsus milenial hanya buang-buang uang negara. Hal ini tidaklah mengherankan. Gaji fantastis sebesar Rp 51 juta per bulan memang sebuah pemborosan bagi negara. Kerjanya pun hanya pemberi usul dan saran untuk Presiden. Untuk ukuran kerja semacam itu tentu tidak sebanding dengan gaji yang didapat. Kerjanya ringan, gajinya besar. 

Politik oligarki yang dipraktikkan rezim Jokowi sangat nampak jika kita melihat siapa sosok staf khusus milenial ini. Diduga karena latar belakang orang tuanya, mereka terpilih. Bukan karena kapasitas ataupun kapabilitas. Tapi lebih kepada politik balas budi yang saling menguntungkan. 

Pemerintahan Jokowi di era kedua memang didominasi kalangan pengusaha. Entah jabatan menteri atau staf khusus kepresidenan. Lantas bagaimana kapasitas dan profesionalitas mereka? Itu urusan belakangan. Yang penting bagi jatah dulu, kompetensi bidang bisa disesuaikan. Hal ini lumrah terjadi dalam politik demokrasi. Ada dukungan, ada modal. Ada kemenangan, ada bagi-bagi kekuasaan.

Untuk megembalikan citra pemerintahan Presiden Jokowi yang sudah ambyar, baiknya Pak Presiden mendengarkan permintaan Alvin Lie sebagai anggota Ombudsman. Lakukan evaluasi dan perombakan. Adakah urgensi keberadaan staf khusus milenial? Ada tidaknya mereka sepertinya sama saja. Malah bikin beban keuangan negara. Bukankah jumlah tenaga ahli dan staf khusus di Istana sudah cukup banyak? 

Lebih baik gaji staf  khusus itu dialokasikan untuk penanganan COVID-19. Lumayan kan. Atau lakukan pemangkasan jumlah staf khusus. Tidak perlu banyak-banyak staf jika memang hanya bertugas sebagai ‘pembisik’ Presiden. Daripada gaduh lagi, lebih baik mereka belajar lebih dulu bagaimana menjadi politisi yang bernurani tinggi dan berdedikasi untuk bangsa dan negara. Istana bukanlah tempat yang cocok untuk mereka. Terlalu enak dan membuat terlena. 

Mungkinkah itu terjadi? Agak pesimis juga. Sebab, cara kerja politik demokrasi bukan politik murni kerakyatan. Tujuannya hanya kepentingan. Tapi, setidaknya, pesan ini sudah tersampaikan. Kekuasaan bukan untuk disalahgunakan. Kekuasaan bukan ajang memperkaya diri. Dalam Islam, berkuasa bertujuan menanam benih amal salih. Berharap hisabnya ringan. Dalam demokrasi, tidak ada yang benar-benar murni karena hati nurani. Lantas, berapa lama sistem pemerintahan terus begini? Menunggu resesi ekonomi? Atau menanti kembali kebangkitan peradaban agung yang pernah eksis di muka bumi?*