Kamis, 16 Apr 2020
Staf Khusus Milenial Mancing Proyek Saat Pandemi COVID-19?
ANDI Taufan Garuda Putra tertangkap basah melakukan kolusi. Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Keuangan itu menyurati camat seluruh Indonesia menggunakan kop Sekretariat Kabinet. Tanpa rasa malu, Andi 'menitip' perusahaannya, PT Amartha Mikro Fintek sebagai rekanan Kementrian Daerah Tertinggal dalam penanganan Covid-19. Sungguh fakta yang miris di tengah peliknya hidup mayoritas rakyat Indonesia yang tengah digempur wabah Corona.
Rekannya sesama stafsus milenial, Adamas Belva Syah Devara juga disinyalir menggunakan posisinya sebagai umpan melahap proyek pelatihan online program kartu Pra Kerja untuk platform aplikasi belajar online Ruangguru, dengan total nilai proyek sebesar 5.6 triliun rupiah. Sungguh fantastis nilai proyek sampingan para punggawa milenial bergaji 50 juta perbulan ini.
Memakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya memang bukan baru kali ini terjadi di Indonesia. Namun fakta bahwa hal ini dilakukan oleh para anak muda sungguh menyayat hati. Alih-alih membawa angin segar perubahan untuk menegakkan integritas, para stafsus milenial ini justru begitu sempurna meniru seniornya, para pejabat senior yang hobi menggarong uang rakyat demi proyek pribadi. Orientasi para stafsus ini tak jauh dari urusan menebalkan dompet sendiri. Otaknya sama saja dengan senior mereka di Istana, yakni bagaimana agar bisa kecipratan anggaran.
Anak muda kreatif dan potensial ini sudah tak diragukan kecerdasannya. Mereka pintar, berwawasan global dan para pelaku entrepreneur teknologi yang menjanjikan. Namun saat menceburkan diri ke ranah politik, tampak sudah betapa mudah terbawa arus. Keberadaan para staf milenial ini di Istana sejatinya hanya kosmetika belaka untuk menutupi perilaku bobrok para pejabat senior. Namun buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Para staf baru ini pun dengan ulung meniru berbagai tindak KKN dengan menyedot anggaran demi menebalkan kantongnya.
Dalam syariat Islam, praktik menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi dan mendapat keuntungan materi darinya tergolong dalam kategori risywah. Tumbuh suburnya praktek haram nan merugikan rakyat ini akibat dari lebarnya celah penyelewengan para pejabat negara dalam sistem kapitalis sekuler. Tindak KKN dalam Islam dapat diminimalisir bahkan dihilangkan dengan menekankan pada tiga pilar penopang integritas. Ketiga hal itu adalah ketakwaan individu, kontrol masyarakat dan regulasi tegas dari negara.
Saran terbaik bagi para newbie di panggung politik Indonesia ini, mundurlah. Beri contoh untuk senior di Istana sana. Jika salah, mundur, minta maaf secara jantan. Dengan mundurnya staf milenial dari jabatan, akan memberi pelajaran tentang integritas bagi para pejabat. Betapapun, intergritas adalah melakukan hal yang benar sekalipun tidak ada yang melihat. Sedangkan, aksi para stafsus milenial ini adalah melakukan kesalahan di depan mata semua orang, jika tidak mengaku dan tidak mau minta maaf, itu namanya tidak punya integritas. Tentu bukan itu yang kita harapkan. Maka kami tunggu integritasnya, minta maaf kemudian mundur. Jangan terlalu lama dan terlalu jauh berkubang dalam conflict of interest.*
Yuyun Novia
Revowriter Chapter Bogor
