Pemimpin Negeri Berdosa Kala Ada Rakyat Kelaparan

 

Oleh:

Djumriah Lina Johan

Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Sosial Ekonomi Islam

 

WAKIL Presiden Ma'ruf Amin mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian sesama di sekitar tempat tinggal. Ma'ruf tidak ingin ada warga yang ekonominya rentan, tidak bisa makan karena terdampak Covid-19. Sebab, dalam agama anjuran memberi makan orang yang miskin hukumnya wajib bagi muslim, dan berdosa jika membiarkan terjadi kelaparan di sekitar.

"Tetangga sekitar kita itu harus jadi prioritas utama kita, kalau ada tetangga kita yang sampai tidak makan, maka kita menjadi berdosa dan kewajibannya bukan hanya Fardlu Kifayah tapi Fardhu Ain," ujar Ma'ruf dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (28/4).

Karena itu, bulan Ramadhan di tengah pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk meningkatkan solidaritas sosial. Selain, merupakan kewajiban sesama, ganjaran pahala bersedekah di Ramadhan saat Pandemi Covid-19 berlipat ganda karena banyak masyarakat yang membutuhkan.

"Karena itu tuntutan untuk kita memberikan makan orang miskin, menjadi lebih penting lagi. Rasulullah juga mengatakan siapa yang punya kelebihan bekal hendaknya dia bersedekah dengan kelebihan bekalnya itu, shadaqah yang paling besar pahalanya (adalah) ketika itu dibutuhkan oleh orang," ujar Ma'ruf. (Republika.co.id, Selasa, 28/4/2020)

Lelah, mungkin sebuah kata yang pas untuk menggambarkan perasaan masyarakat. Lelah berada dalam kemiskinan, lelah dibohongi, lelah disalahkan, dan sekarang lelah dibebani amanah bertanggung jawab atas nasib tetangga. Entah di mana akal sehat penguasa negeri ini? Di kala negara lain berusaha semaksimal mungkin untuk membantu rakyat di negerinya keluar dari wabah serta ancaman kelaparan. Pemimpin negeri ini justru melemparkan kewajiban tersebut kepada umat.

Mirisnya, pengalihan tanggung jawab tersebut disertai dengan menyadur perkataan Rasul saw. Seakan-akan kemiskinan, kelaparan, PHK, dan sulitnya bertahan hidup di masa pandemi sekarang akibat kesalahan virus semata bukan problem sistemik dan kurangnya peran penguasa.

Maka adanya statement yang disampaikan oleh penguasa di atas mengkonfirmasi bahwa :

Pertama, Pemerintah hanya berperan dalam hal mengayomi kaum elit beserta pengusaha di negeri ini. Hal ini dapat diindera dari kebijakan-kebijakan yang lahir secara gamblang condong kepada korporasi. Mulai dari kukuhnya rezim ingin menggolkan proyek IKN, bersegera menyahkan RUU Omnibus Law Cika, hingga mengizinkan pebisnis untuk melakukan penerbangan domestik.

Kedua, rakyat dianggap beban semata. Ketika sudut pandang penguasa kepada penduduk negerinya adalah beban. Maka, wajar jika pelimpahan tanggung jawab dilakukan pemimpin negeri ini kepada umat. Dengan cara yang sangat lembut, yakni mempermainkan dalil agar umat tak marah dan tidak menganggap ini sebagai bentuk pelalaian kewajiban negara.

Ketiga, berbicara mengenai dosa. Sungguh, dosa terbesar justru akan ditanggung oleh pemimpin sebuah negara yang lari dari tugasnya untuk mengayomi penduduk negerinya. Maka, tidak patut rasanya seorang penguasa berdalih dosa demi memuluskan rencana pelemparan tanggung jawab.

Keempat, sejatinya negeri ini sudah menegaskan posisinya sebagai negara kapitalis sekuler. Di mana negara tak ikut campur dalam urusan kesejahteraan rakyat. Negara hanya berperan sebagai regulator. Dengan demikian, wajar jika statement tersebut keluar dari lisan penguasa.

Oleh karena itu, dibutuhkan gebrakan untuk keluar dari kezaliman yang dilakukan rezim secara terang-terangan seperti sekarang. Yakni, dengan mengambil Islam kaffah sebagai pedoman hidup bernegara. Sebab, Islam bukan agama prasmanan di mana dalil bisa dipilah-pilih sesuai kebutuhan sebagaimana perkataan di atas. Islam adalah agama sekaligus sistem yang berisi aturan mulai dari perkara ibadah hingga pemerintahan.

Rasulullah SAW bersabda, “Imam (Khalifah) raa’in (pengurus rakyat) dan dia bertanggungjawab terhadap rakyatnya” (HR. Ahmad dan Bukhari)

Artinya, di antara kepentingan kehadiran pemerintah dan negara adalah pengurus pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu publik.  Baik sandang, pangan, dan papan.  Sehingga setiap individu masyarakat terjamin pemenuhannya secara ma’ruf (menyejahterakan).

Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah saw sebagai kepala negara. Terlihat pengurusan berbagai persoalan kehidupan masyarakat begitu menyejahterakan. Perbuatan Rasulullah saw yang begitu insaniah dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin, sehingga kesejahteraan hidup benar-benar dirasakan setiap individu masyarakat. Satu orang saja yang mengalami kelaparan segera diatasi. Seperti tindakan Khalifah Umar bin Khaththab yang bersegera memenuhi kebutuhan pangan keluarga miskin dengan stok pangan Baitul Mal secara memadai.

Baitul Mal merupakan benteng yang kokoh dan menjadi perlindungan negara ketika mengalami krisis dan berbagai musibah yang melanda. Pada masa paceklik atau kelaparan yang terjadi tahun 18 H, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan pendistribusian kekayaan Baitul Mal kepada seluruh masyarakat termasuk bahan-bahan makanan dan harta benda lainnya hingga habis.

Apa kunci kesuksesan para khalifah tersebut? Tidak lain dan tidak bukan karena para Khalifah hadir sebagai pelaksana hukum syariah, pelaksana sistem kehidupan Islam yang berasal dari Al Khaliq pencipta manusia dan alam semesta.  Karenanya, kembalinya kehidupan Islam merupakan kunci solusi persoalan dan kebutuhan yang mendesak. Wallahu a’lam.*